Kementerian Keuangan harus mengelola keuangan negara secara adaptif dan responsif terhadap berbagai tantangan. Tantangan seperti pandemi, perubahan iklim, digitalisasi, dan perubahan konstelasi global harus dapat diantisipasi. Pesan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam arahannya saat melantik 30 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan setara lingkup Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (17/02).

Sinergi yang lebih baik dan pemahaman yang sama dalam setiap organ di Kementerian Keuangan diperlukan untuk memahami pentingnya tugas-tugas yang diemban. Maka peningkatan pengalaman, pengetahuan, dan kompetensi terhadap instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi prioritas, termasuk dalam meningkatkan kapasitas analisis data sebagai umpan balik terhadap kebijakan dan pandangan dari berbagai sisi. Pesan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rangkaian kunjungannya ke unit-unit Kementerian Keuangan di Kota Cirebon, Jawa Barat.

Selain melaksanakan tugas utama sebagai treasury dan tugas baru sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisor (FA), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) juga melaksanakan tugas special mission. Pelaksanaan tugas ini terdiri dari manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Saat ini, tugas special mission tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI), Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU), serta BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Ditjen Perbendaharaan selalu berkomitmen untuk menjadi organisasi yang berkembang dan bertumbuh, dengan berfokus terhadap tujuan organisasi. Karenanya, pengelolaan kinerja dan manajemen risiko yang baik menjadi krusial dalam menentukan arah organisasi yang selaras dengan sasaran strategi organisasi serta untuk merespons berbagai tantangan.

Kementerian Keuangan menyelenggarakan kegiatan entry meeting bersama Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Daniel Lumban Tobing di Gedung Djuanda I, Jakarta, Selasa (30/01). Kegiatan tersebut menandai dimulainya proses pemeriksaan laporan keuangan Bagian Anggaran (BA) 015 (Kementerian Keuangan) dan laporan keuangan BA Bendahara Umum Negara (BUN).

Mengangkat tema “Sawit Melayani Lebih Baik”, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menggelar Rapat Kerja BPDPKS Tahun 2024 di Bogor, Senin (29/01) untuk mengevaluasi pencapaian tahun 2023 dan mengambil pembelajaran guna menghadapi tahun 2024.

Sebelum menutup agenda Rapat Pimpinan Terbatas (Rapimtas) DJPb Tahun 2024 yang telah diselenggarakan sejak Kamis (25/01), Direktorat Jenderal Perbendaharan menyelenggarakan kegiatan Executive Training dengan narasumber Guru Besar Master of Management Universitas Gadjah Mada Prof. Wakhid Slamet Ciptono pada Jumat (26/01) di Yogyakarta. Kegiatan terdiri atas penyampaian materi oleh narasumber, penjelasan studi kasus, dilanjutkan diskusi kelompok dan diakhiri dengan pemaparan hasil diskusi studi kasus serta tanggapan narasumber.

Mengawali tahun 2024 yang penuh dinamika dan tantangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyelenggarakan kegiatan Rapat Pimpinan Terbatas (Rapimtas) Tahun 2024.

“Kita telah mengakhiri APBN Tahun Anggaran 2023 dengan hasil baik di tengah ketidakpastian. Inilah cara kita memberikan kepastian dengan memberi suntikan optimisme. Oleh karena itu, kita akan mendengar dari berbagai narasumber untuk memberikan insight dan optimisme,” ungkap Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam pembukaan Rapimtas yang digelar Kamis (25/01) di Yogyakarta.