HAI-DJPb sebagai layanan contact center DJPb kembali meraih sejumlah prestasi di kompetisi tahunan The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA). Dalam Gala Awards Ceremony TBCCI Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (10/9), diumumkan bahwa Tim HAI-DJPb berhasil mendapatkan serangkaian penghargaan.

Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu RI mempunyai peran strategis dalam membangun pengelolaan keuangan negara dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Diperlukan komitmen bersama oleh segenap pegawai DJPb untuk melayani stakeholders melalui pemahaman karakteristik dan jenis layanan yang sesuai agar kebutuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dapat terpenuhi sesuai tuntutan zaman. Hal tersebut disampaikan Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti pada pembukaan Capacity Building Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, Sabtu(7/9).

Dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang merupakan konsolidasian 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN). Sebagai alat untuk pengambilan keputusan sekaligus bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK), kualitas LKPP harus dijaga untuk menghindari garbage in garbage out yang berdampak pada kualitas LKPK dan pengambilan kebijakan. Dengan capaian WTP selama delapan kali berturut-turut (2016 s.d. 2023) diharapkan kualitas LKPP terus meningkat.

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 telah disahkan untuk menjadi Undang-Undang (UU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2 APBN) TA 2023 pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (03/09). UU P2 APBN Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas pemerintah atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023. Rancangan UU ini sebelumnya disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Di tengah perekonomian yang terus berubah, jajaran Kementerian Keuangan tetap harus menjaga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen yang penting untuk menjaga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kemenkeu dituntut untuk mengelola keuangan negara secara transparan, akuntabel, kredibel, dan bisa dipercaya sebagaimana amanah yang diberikan rakyat. Tugas Ditjen Perbendaharaan atau Treasury di Indonesia pun makin kompleks dengan operasi fiskal yang terus berinovasi dan kreatif. Karena itu, tugas Treasury bukan hanya memantau arus kas negara, melainkan juga merencanakan, menurunkan risiko, dan melakukan antisipasi atas berbagai dinamika yang terjadi. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melantik para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di Lingkungan Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (02/09).

Seluruh anggota Kementerian Keuangan perlu berpartisipasi untuk terus menjaga kedaulatan ekonomi dan keuangan negara, serta membangkitkan kebanggaan bangsa melalui peningkatan kinerja dan prestasi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Kick Off Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-78 di Lapangan Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (30/8).

Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti meresmikan wajah baru Perpustakaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan nama Intress Library, Jumat (30/08). Dalam kegiatan bertajuk Intress Library Fest (Infest) ini digelar sejumlah acara seperti Pesta Kata (diskusi dan bedah buku bersama penulis JS Khairen), Pesta Sastra (pembacaan puisi oleh Komunitas Sastra Kemenkeu), dan Pesta Citra (pameran foto karya para pegawai). 

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) bersama Pemerintah (Kementerian Keuangan) menyetujui penandatanganan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2 APBN) tahun 2023 untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat dua. Hal tersebut menjadi hasil rapat kerja Banggar DPR RI bersama Pemerintah hari ini, Rabu (28/8) di Jakarta.