Sebagai bagian dari penguatan peran DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisor (FA), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua kini menjalankan fungsi sebagai Pelaksana Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP). Sekretariat BPP bertugas untuk mengoordinasikan dan mempercepat pembangunan otonomi khusus di wilayah tersebut.
Sebagai bagian dari peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023 yang mengusung tema “Sinergi Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju”, Kementerian Keuangan menyelenggarakan Puncak Acara Hakordia di Jakarta, Kamis (14/12). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan integritas dan memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan Kementerian Keuangan.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengapresiasi kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) sebagai Regional Chief Economist (RCE). Dalam sesi arahan pada RCE Forum di Bali, Kamis (7/12), Wamenkeu berpesan agar komunitas RCE yang mengerti betul tentang pengelolaan keuangan negara dapat diperluas. RCE juga perlu mempelajari dan mengeksplorasi fiscal tools.
Pada Selasa (5/12), empat unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang II, KPPN Pontianak, KPPN Denpasar, dan KPPN Surakarta telah mendapatkan rekomendasi untuk memperoleh pengakuan standar internasional melalui Sertifikat International Organization for Standardization (ISO) Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 37001:2016 dari PT MSA Certification Indonesia.
Reformasi birokrasi adalah upaya untuk mencapai tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mendorong upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan good governance, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) secara aktif berpartisipasi dalam menjalankan program reformasi birokrasi salah satunya adalah dengan mengikuti penilaian Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sejak tahun 2013.
Peningkatan tensi geopolitik dan blok-blok regional di dunia menghasilkan berbagai fragmentasi global. Hal ini menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kembali kebijakan fiskal suatu negara agar dapat meredam dampak negatif atas fragmentasi tersebut, sekaligus tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang solid. Sejauh ini, konsolidasi fiskal Indonesia tergolong kuat bahkan setelah melewati masa-masa pandemi.
Sebagai upaya konkret dalam mendukung kesuksesan implementasi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) Kementerian Keuangan, Project Management Office (PMO) Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan PMO Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan menggelar kegiatan Trustformation Talk 2023, Kamis (30/11). Mengusung tema "Kemenkeu Melayani Lebih Baik," acara ini menghadirkan narasumber dari berbagai bidang yang berbagi wawasan dan pengalaman terkait transformasi Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan terus menjalankan upaya-upaya pemberantasan korupsi, termasuk dengan melibatkan pegawai generasi milenial dalam menjadi agen perubahan pemberantasan korupsi. Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan Talkshow Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dengan tema “Membangun Budaya Antikorupsi di Era Digital: Tantangan dan Peluang bagi Pegawai Milenial Kemenkeu”.
 |
Copyright ©2024 ASEAN Treasury Forum - All Rights Reserved By DJPb. |
