Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id. Pemerintah terus menggunakan instrumen keuangan negara yaitu APBN untuk menjaga dari berbagai tantangan baik di bidang kesehatan, sosial, sampai dengan perekonomian. Dana-dana yang dikelola pemerintah harus benar-benar menghasilkan kesejahteraan rakyat di level akar rumput. Namun, masih banyak yang diperlukan oleh masyarakat sehingga pemerintah harus lebih giat dan kreatif dalam menjalankan berbagai program dan menggunakan sumber pendanaan. Termasuk dalam membantu pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

APBN berada di garis depan sebagai simbol kehadiran negara, sehingga jajaran Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara tidak boleh lengah. Capaian dalam menghadapi pandemi, di mana APBN berperan sebagai shock absorber yang menjaga dan melindungi rakyat dari ancaman kesehatan, sosial, maupun ekonomi memang dapat dikategorikan baik, tetapi perhatian Kementerian Keuangan harus tetap ditujukan pada tantangan ke depan. Pesan ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pelantikan pejabat tinggi Pratama (eselon 2) Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu (14/12).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id. Teknologi digital dapat memberikan banyak manfaat terutama untuk institusi publik seperti Kementerian Keuangan dalam menjalankan fungsi penerimaan negara, fungsi bendahara negara dari sisi belanja, dan tugas perbendaharaan (treasury function) dari sisi pengelolaan kas, manajemen perbendaharaan, hingga manajemen pembiayaan utang. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Conference on Public Finance and Treasury 2022 yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (14/12).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, Korupsi merupakan persoalan, permasalahan, dan penyakit yang harus terus-menerus dilawan. Tidak hanya di Indonesia, dunia pun mendeklarasikan bahwa korupsi merupakan salah satu ancaman yang terbesar dalam upaya untuk menciptakan perdamaian, kesejahteraan, dan keadilan. Korupsi adalah penyebab utama memburuknya perekonomian suatu negara, bahkan menjadi penghalang yang sangat signifikan dalam menciptakan kemakmuran yang adil. Deklarasi perang terhadap korupsi juga merupakan elemen yang tidak terpisahkan untuk terus mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Demikian disampaikan oleh Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (13/12).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berusaha mendorong semua sektor keuangan yang mendukung peningkatan perekonomian, di antaranya dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, BUMN, dan perbankan melalui berbagai program pemerintah yang manfaatnya menjangkau langsung kepada masyarakat seperti bantuan kepada UMKM. Hal tersebut disampaikan Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti pada acara Stakeholders Collaboration, The Government Investment Insight 2022 di Jakarta, Selasa (13/12).

Kemenkeu Mengajar adalah agenda tahunan berupa kegiatan mengajar satu hari di sekolah. Para relawan pegawai @kemenkeuri memaparkan bagaimana Kemenkeu berperan dalam menjaga ekonomi negeri sekaligus memperkenalkan profesi, nilai-nilai kebaikan, serta semangat di Kemenkeu.

Tahun ini @kemenkeumengajar 7 dimulai dari tanggal 24 s.d. 29 November 2022, dengan lebih dari 5000 relawan di 357 sekolah di 37 provinsi dan 91 kota/kabupaten di Indonesia.

DJPb pun ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) saat ini berperan sebagai focal point dalam Regional Chief Economist (RCE) di Indonesia, yang kemudian terwujud dalam output berupa Kajian Fiskal Regional (KFR). Namun, peran Regional Economist bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Kantor Wilayah (Kanwil) di DJPb saja, melainkan juga seluruh Kanwil lain di lingkup Kementerian Keuangan.