Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id. Dengan menggunakan SBN sebagai collateral, reverse repo pemerintah mampu menjadi salah satu solusi bagi dunia perbankan dalam pemenuhan likuiditas untuk mengatasi dampak dari fenomena pengetatan likuiditas global yang diikuti dengan naiknya Giro Wajib Minimum perbankan nasional. Hadirnya reverse repo pemerintah mengubah SBN yang dipegang oleh insitusi perbankan menjadi lebih likuid. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara DJPb, Noor Faisal Achmad, dalam kegiatan Integrated Treasury Forum di Jakarta, Kamis (13/10).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id. Dalam Tabligh Akbar Peringatan Maulid Nabi Muhammad 1444 Hijriah yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Amanah Kementerian Keuangan secara daring, Senin (10/10), Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga akhlak utama Nabi Muhammad SAW yang perlu diteladani yaitu jujur, sabar, dan menghargai waktu.

"Nilai kejujuran telah terkristalisasi dalam values dan budaya kerja DJPb HAnDAL yaitu Amanah. Kejujuran yang disertai dengan tanggung jawab lebih lanjut dikenal dengan integritas, yang merupakan nilai luhur Kemenkeu yang tidak dapat ditawar lagi. Akhlakul karimah lain yang perlu diteladani adalah sabar. Sabar merupakan modalitas dalam berinteraksi internal di kantor maupun eksternal dengan mitra kerja dan stakeholders, juga dalam bekerja meski menghadapi tantangan.

Cirebon, djpb.kemenkeu.go.id. Dalam sambutannya saat meresmikan lapangan tenis di KPPN Cirebon, Jumat (07/10), Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto menyatakan bahwa keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari (work-life balance) merupakan hal yang penting untuk mendukung produktivitas dan kinerja.

"The Greatest Wealth is Health. DJPb mengembangkan konsep Flexible, Responsive, Smart, dan Healthy (FRESH) Office untuk meningkatkan kenyamanan dan kesehatan para pegawai. Olahraga bermanfaat untuk membiasakan fisik dan mindset kita menjadi fleksibel yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan. Fasilitas olahraga dibangun untuk mendukung kesehatan sekaligus memperkuat sinergi dengan stakeholders," jelas Dirjen Perbendaharaan

Bandung, djpb.kemenkeu.go.id. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia merupakan suatu pengalaman yang luar biasa. Pengalaman bagaimana menghadapi tantangan perekonomian di tengah pandemi menjadi sesuatu yang berharga untuk dibagikan agar menjadi sebuah pembelajaran. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto dalam kegiatan Public Lecture “Mengawal Perekonomian Bangsa dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara” yang diselenggarakan secara hybrid di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (FEB Unpad), Bandung, Kamis (06/10).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id. Saat menyampaikan keynote speech pada rangkaian acara puncak Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengucapkan selamat atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id. Pada tahun 2045, Indonesia akan berusia 100 tahun dan diperkirakan akan mendapatkan bonus demografi di mana 70% jumlah penduduknya berada dalam usia produktif yaitu 15 s.d. 64 tahun. Bonus demografi tersebut akan mendorong perekonomian Indonesia lebih pesat dan mampu mewujudkan impian bangsa menjadi negara maju, sehingga pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk mengoptimalkannya. Hal tersebut ditegaskan oleh Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto pada Webinar Generasi Juara Peduli Akuntabilitas Keuangan Negara, dalam rangkaian kegiatan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2022, Senin (19/09).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id. Research and Development (RND) saat ini sudah menjadi sebuah keniscayaan bagi organisasi modern yang selalu berkembang, fleksibel dan adaptif dalam menemukan terobosan-terobosan baru untuk selalu bergerak maju. Hal tersebut dilandasi pada karakteristik organisasi untuk selalu belajar (learning organization) dan mampu mengelola pengetahuan, tidak hanya yang bersifat eksplisit melainkan juga yang bersifat tacit, dengan baik dalam sebuah kerangka yang terstruktur (knowledge management). Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto dalam keynote speech pada acara Rapat Koordinasi Jurnal Indonesian Treasury Review (ITRev), di Jakarta, Kamis (15/9).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Dalam 2 tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah menyebabkan krisis multidimensi yang tidak hanya berdampak buruk pada sektor kesehatan namun juga terhadap perekonomian. APBN kita menghadapi tekanan dari sisi penerimaan maupun alokasi belanja pemerintah. Namun, pandemi ini justru menjadi katalisator yang “memaksa” kita untuk mengembangkan “new ways of working” agar seluruh layanan pemerintah tetap bisa berjalan secara optimal meskipun di tengah keterbatasan interaksi tatap muka secara langsung. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto dalam keynote speech pada acara Treasury Harmonization Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP), di Jakarta, Rabu (14/9).