Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id. Kelapa sawit menjadi salah satu penopang utama dalam perekonomian Indonesia, termasuk di tengah gejolak perekonomian global. Karenanya, pemerintah mendorong pengembangan sektor ini, termasuk agar petaninya pun dapat sejahtera. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) merupakan Badan Layanan Umum (BLU) dalam naungan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) yang berdiri tahun 2015 untuk menghimpun dana dari para pelaku perkebunan, kemudian dikelola dengan bantuan perbankan. Tujuannya adalah pengembangan sawit berkelanjutan sebagai komoditas strategis nasional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Program BPDPKS antara lain berupa penelitian dan pengembangan, edukasi, dan terutama adalah peremajaan sawit rakyat.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id. Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim dunia saat ini sudah sangat terlihat nyata membawa dampak berupa berbagai macam bencana alam. Oleh karena itu Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) diharapkan dapat terus melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga lingkungan hidup bahkan memperbaikinya. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada arahannya saat membuka kegiatan Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022 di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (21/12).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id. Jika dilihat dari berbagai tugasnya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) adalah yang paling mewakili Kementerian Keuangan. DJPb memiliki kekuatan sekaligus dukungan data, sehingga bisa berbicara dari sisi mana saja baik penerimaan dan pengeluaran. Oleh sebab itu, kewenangan yang dimiliki perlu digunakan agar dapat menjalankan tugas dengan lebih baik lagi. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam kegiatan Rapat Pimpinan Terbatas (Rapimtas) DJPb Tahun 2022 di Jakarta, Senin (19/12).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id. Transaksi reverse repo pemerintah adalah transaksi beli dengan janji untuk membeli kembali Surat Berharga Negara (SBN) pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak, dalam hal ini pemerintah dan bank umum yang telah menjadi mitra (counterpart) transaksi reverse repo pemerintah. Transaksi reverse repo pemerintah lahir sebagai upaya untuk menurunkan cost of fund melalui optimalisasi kas pada instrumen yang aman. Selain optimalisasi kas negara, reverse repo pemerintah diharapkan dapat memperdalam pasar sekunder SBN domestik.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id. Tahun ini DJPb kembali mengikuti seleksi Top Digital Awards 2022 yang diselenggarakan oleh media It Works. Dengan program yang diajukan yaitu SAKTI, DJPb berhasil meraih penghargaan Top Digital Implementation 2022 Level Stars 4 (Sangat Baik) dan Top Leader on Digital Implementation 2022 atas nama Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) Saiful Islam mewakili Dirjen Perbendaharaan menerima penghargaan tersebut di Jakarta, Kamis (15/12).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id. Pemerintah terus menggunakan instrumen keuangan negara yaitu APBN untuk menjaga dari berbagai tantangan baik di bidang kesehatan, sosial, sampai dengan perekonomian. Dana-dana yang dikelola pemerintah harus benar-benar menghasilkan kesejahteraan rakyat di level akar rumput. Namun, masih banyak yang diperlukan oleh masyarakat sehingga pemerintah harus lebih giat dan kreatif dalam menjalankan berbagai program dan menggunakan sumber pendanaan. Termasuk dalam membantu pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

APBN berada di garis depan sebagai simbol kehadiran negara, sehingga jajaran Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara tidak boleh lengah. Capaian dalam menghadapi pandemi, di mana APBN berperan sebagai shock absorber yang menjaga dan melindungi rakyat dari ancaman kesehatan, sosial, maupun ekonomi memang dapat dikategorikan baik, tetapi perhatian Kementerian Keuangan harus tetap ditujukan pada tantangan ke depan. Pesan ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pelantikan pejabat tinggi Pratama (eselon 2) Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu (14/12).