Bandung, djpb.kemenkeu.go.id. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia merupakan suatu pengalaman yang luar biasa. Pengalaman bagaimana menghadapi tantangan perekonomian di tengah pandemi menjadi sesuatu yang berharga untuk dibagikan agar menjadi sebuah pembelajaran. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto dalam kegiatan Public Lecture “Mengawal Perekonomian Bangsa dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara” yang diselenggarakan secara hybrid di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (FEB Unpad), Bandung, Kamis (06/10).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id. Saat menyampaikan keynote speech pada rangkaian acara puncak Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengucapkan selamat atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id. Pada tahun 2045, Indonesia akan berusia 100 tahun dan diperkirakan akan mendapatkan bonus demografi di mana 70% jumlah penduduknya berada dalam usia produktif yaitu 15 s.d. 64 tahun. Bonus demografi tersebut akan mendorong perekonomian Indonesia lebih pesat dan mampu mewujudkan impian bangsa menjadi negara maju, sehingga pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk mengoptimalkannya. Hal tersebut ditegaskan oleh Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto pada Webinar Generasi Juara Peduli Akuntabilitas Keuangan Negara, dalam rangkaian kegiatan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2022, Senin (19/09).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id. Research and Development (RND) saat ini sudah menjadi sebuah keniscayaan bagi organisasi modern yang selalu berkembang, fleksibel dan adaptif dalam menemukan terobosan-terobosan baru untuk selalu bergerak maju. Hal tersebut dilandasi pada karakteristik organisasi untuk selalu belajar (learning organization) dan mampu mengelola pengetahuan, tidak hanya yang bersifat eksplisit melainkan juga yang bersifat tacit, dengan baik dalam sebuah kerangka yang terstruktur (knowledge management). Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto dalam keynote speech pada acara Rapat Koordinasi Jurnal Indonesian Treasury Review (ITRev), di Jakarta, Kamis (15/9).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Dalam 2 tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah menyebabkan krisis multidimensi yang tidak hanya berdampak buruk pada sektor kesehatan namun juga terhadap perekonomian. APBN kita menghadapi tekanan dari sisi penerimaan maupun alokasi belanja pemerintah. Namun, pandemi ini justru menjadi katalisator yang “memaksa” kita untuk mengembangkan “new ways of working” agar seluruh layanan pemerintah tetap bisa berjalan secara optimal meskipun di tengah keterbatasan interaksi tatap muka secara langsung. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto dalam keynote speech pada acara Treasury Harmonization Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP), di Jakarta, Rabu (14/9).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Badan Layanan Umum (BLU) merupakan agen pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi berupa penyediaan layanan kepada masyarakat, namun diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas serta praktik bisnis yang sehat. Dengan kata lain, mengelola government entity ala korporasi. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto dalam keynote speech secara virtual pada acara Webinar Pengelolaan BLU Tahun 2022, di Jakarta, Rabu (14/9).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Setelah pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, Pemerintah menindaklanjuti temuan yang didapatkan dan berkomitmen untuk menyelesaikan semua rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat mewakili Presiden RI dalam penyampaian pendapat akhir Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2021 pada Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (06/09).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Indonesia adalah negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, yang mencapai 229,6 juta orang di tahun 2020. Dengan predikat tersebut seharusnya kita mampu menjadi penggerak perekonomian syariah sekaligus pusat produsen halal dunia dan tidak hanya menjadi target market dan produk industri halal negara lain. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto yang mewakili Wakil Menkeu dalam keynote speech secara virtual pada acara Public Hearing Dan Temu Konsultasi Pendampingan Proses Produk Halal Provinsi Jawa Timur, di Jakarta, Senin (5/9).