Kemenkeu secara konsisten melakukan upaya-upaya mewujudkan keadilan gender melalui berbagai kebijakan yang responsif gender. Misalnya melalui Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang mampu mendorong kemudahan akses kredit dan peningkatan kesejahteraan bagi mereka yang unbankable, yang mayoritas perempuan. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto saat membuka Seminar Pengarusutamaan Gender (PUG) DJPb yang diselenggarakan secara daring, Senin (01/08).

Kerja sama antara DJPb dan Korea SMEs and Startups Agency (KOSME) merupakan bentuk sinergi konstruktif antara Indonesia dengan Korea Selatan. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto dalam sambutan pada rangkaian acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait Pemberdayaan UMKM dengan President of Korea SMEs and Startups Agency (KOSME) di Aula Jusuf Anwar, Jakarta, Selasa (26/07).

Dalam kegiatan Soft Launching Gedung Pusat Studi dan Kajian Perbendaharaan di Malang, Rabu (20/7), Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto mengungkapkan harapan agar gedung cagar budaya ini menjadi ikon baru Kota Malang. Terlebih, lokasi gedung tersebut strategis dengan karakter bangunan yang mempertahankan gaya klasik.

Tahun 2022 merupakan tahun yang penuh tantangan. Selain menjadi tahun konsolidasi fiskal, tantangan lain adalah kenaikan harga dan suku bunga pada beberapa negara yang membuat APBN dituntut bekerja ekstra dan fleksibel, terutama melalui program perlindungan sosial kepada masyarakat. Kolaborasi internal maupun eksternal sangat diperlukan Kementerian Keuangan, di antaranya melalui DJPb agar berbagai program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dapat tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto pada Rapimtas DJPb di Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/7).

Pengelolaan risiko keuangan negara yang berjalan saat ini sudah cukup baik, tetapi pemerintah tidak berhenti untuk terus berinovasi demi menekan risiko sekecil mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

“Di tengah kondisi perekonomian yang tidak pasti, kita perlu belajar bagaimana mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan dari berbagai sektor. Terutama pengelolaan komposisi utang valas dan cadangan devisa serta penyesuaian anggaran di tengah tantangan global,” ungkap Direktur Pengelolaan Kas Negara, Noor Faisal Achmad,

Dalam rangka mendapatkan referensi dan best practice pelaksanaan digitalisasi sistem pembayaran pemerintah di negara lain, Ditjen Perbendaharaan melakukan study visit ke Pemerintah Australia dari tanggal 19 s.d. 24 Juni 2022. Study visit ini merupakan hasil kolaborasi antara Ditjen Perbendaharaan dengan Australian Treasury melalui Department of Foreign Affairs and Trade Prospera Program. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Hadiyanto, didampingi Sesditjen Perbendaharaan, Direktur Pengelolaan Kas Negara, dan Direktur Sistem Perbendaharaan. Study visit dilakukan pada beberapa kantor Pemerintah Australia di Canberra dan Melbourne, Australia.