Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengemukakan pentingnya penguatan Kemenkeu Satu agar kehadiran institusi mampu dirasakan manfaatnya bagi rakyat.

“Sebagai Kemenkeu Satu, kita terus mencari kemanfaatan baru. Dua yang ada di depan mata kita, pertama adalah Regional Chief Economist (RCE) dan satu lagi kita rumuskan adalah penguatan sektor UMKM yang dilakukan oleh Kemenkeu Satu," ungkap Wamenkeu dalam acara Rapat Koordinasi Gabungan Kemenkeu di Singaraja, Bali, Kamis (13/1).

Pandemi Covid-19 menuntut kita untuk beradaptasi dengan The New Way of Working, dengan mengedepankan integritas dan pelayanan publik, meski harus bekerja dengan cara yang sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Kondisi tersebut tidak menghalangi kesempatan bagi kita untuk beradaptasi, menyambut perubahan demi peningkatan produktivitas dan kinerja agar memberikan manfaat lebih pada masyarakat. Hal ini disampaikan Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto saat melantik para Pejabat Pengawas dan Kepala Divisi BLU BPDPKS di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Jakarta, Senin (10/1).

Samarinda, Januari 2022 - Sejak tahun 2021 Kanwil DJPb memegang amanah penting sebagai Regional Chief Economist (RCE) yang dapat menunjukkan intellectual dan fiscal leadership bagi seluruh stakeholders kunci di daerah, khususnya pemerintah daerah. Hal ini diungkapkan Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, dalam kunjungan kerja di Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (4/1). 

“Tahun 2021 adalah sebuah tahun luar biasa. Kita mengawali dengan optimisme bahwa bangsa akan pulih. Kita kemudian diuji di tengah tahun dengan berbagai ujian varian delta, omicron. Namun kita tetap fokus dan alhamdulillah hari ini berada penghujung tahun untuk menutup kas,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Acara Tutup Kas 2021 di Gedung Jusuf Anwar Jakarta, Jumat (31/12).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Di penghujung tahun anggaran 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan dialog akhir tahun dengan Kepala Perwakilan Kanwil Kemenkeu di enam regional yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku-Papua.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa jajarannya harus memastikan setiap rupiah dikelola secara akuntabel dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.