Bandung, djpb.kemenkeu.go.id,- APBN bekerja keras menahan dampak negatif Covid-19, khususnya melalui Program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). APBN akan terus dikelola secara akuntabel, transparan, dan kredibel sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto kembali mendorong jajarannya untuk dapat menjalankan peran sebagai Regional Chief Economist (RCE) melalui penguatan koordinasi bersama Pemda. “How can we help or assist Pemda untuk bisa lebih unlock their potential. Jadi tidak hanya unlock potensi kita. Ini yang harus kita perkaya, bahwa kehadiran kita di daerah supaya benar-benar lebih dirasakan lagi manfaatnya,” jelas Hadiyanto dalam Rapat Pimpinan DJPb Regional Kalimantan yang diselenggarakan secara daring, Kamis (9/9). Menurutnya, aspirasi Pemda terhadap pelaksanaan anggaran maupun terhadap tugas dan tanggung jawab pembangunan di daerah juga sangat perlu untuk diketahui.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020 menjadi bukti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah, tetapi sekaligus menjadi tantangan ke depan pengelolaan keuangan negara lebih bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dan mendukung meningkatnya perekonomian, terutama di tengah situasi pandemi yang masih berlangsung saat ini. Hal tersebut mengemuka pada keynote speech Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto dalam pembukaan Kemenkeu Corpu Talk (KCT) yang diadakan secara daring, Rabu (8/9).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pandemi Covid-19 berdampak sangat luas. Oleh karenanya, pemerintah melakukan langkah luar biasa dengan menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan ditetapkan melalui UU Nomor 2 Tahun 2020, yang menjadi landasan dalam menangani dan mengendalikan penularan Covid-19, melindungi keselamatan rakyat, serta menjaga dan memulihkan perekonomian. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat mewakili Presiden RI dalam penyampaian pendapat akhir Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2020 pada Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (07/09).

Jakarta, djpb.kemekeu.go.id,- KPPN Denpasar mewakili Ditjen Perbendaharaan (DJPb) dalam lomba Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian Keuangan 2021. Dalam sesi penilaian lomba tersebut, Dirjen Perbendaharan, Hadiyanto, turut hadir memberikan dukungan kepada jajaran KPPN Denpasar.