Komunikasi dan kerja sama yang baik antara kantor vertikal DJPb dengan satuan kerja menjadi kunci akselerasi belanja negara menjelang akhir tahun anggaran 2021 saat ini. Melalui kantor vertikalnya, DJPb diharapkan cepat membangun koordinasi dengan satuan kerja K/L agar berbagai kendala yang sering muncul pada proses pencairan dana akhir tahun dapat teratasi. Hal tersebut diungkapkan Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, dalam kunjungan kerja di Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (9/12).

“Mempertahankan dan bahkan meningkatkan integritas menjadi hal utama yang harus kita lakukan,”

Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto

"Melalui pembangunan zona integritas pada empat unit kerja di DJPb ini akan semakin memperkokoh berbagai program dan inovasi pada berbagai area perubahan,"

-Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto

"Peran Kemenkeu juga memberikan fasilitas dan dorongan bagi pembangunan ekonomi di masing-masing wilayah dalam hal ini Papua,"

Menkeu, Sri Mulyani

“DJPb harus lebih dapat dirasakan keberadaannya oleh semua stakeholders sebagai brand new DJPb. Untuk itu saya harapkan DJPb terus go public untuk menyajikan dan menyampaikan informasi peran penting DJPb dalam mengelola keuangan negara dan mendukung pembangunan,”

Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto.

BMN Awards 2021 di lingkungan Kementerian Keuangan diharapkan dapat menjadi inspirasi dan dorongan bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dalam melakukan peningkatakan kualitas kinerja pengelolan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan.

"DJPb harus berperan sebagai Intellectual Leaders, Economist, sekaligus Policy Maker. Dibutuhkan upskilling bagi para pegawai Kanwil DJPb untuk dapat melakukan analisis data dan memberikan usulan kebijakan di pusat maupun daerah,"

Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto