Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Bukan kebetulan, momentum peringatan tahun baru hijriah 1443 H dan kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 jatuh pada periode bulan hijriah yang sama di tahun ini. Jika direnungkan, rupanya ada hikmah serta benang merah yang sama dapat dipetik dari kedua momentum tersebut.
Kanwil DJPb yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis sebagai Regional Chief Economist. Karenanya, Kanwil DJPb harus mampu memahami, menganalisis, dan memberikan rekomendasi atas berbagai isu perekonomian daerah, termasuk terkait infrastruktur daerah. Untuk membantu memberikan pemahaman tentang pembiayaan infrastruktur kepada Pemda, Ditjen Perbendaharaan (DJPb) menjalin kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman kedua lembaga.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan penghargaan kepada DJPb yang termasuk dalam empat PPID Tingkat I di Kementerian Keuangan dengan Kategori Informatif. “Prestasi ini diberikan karena memilik tidak hanya kreasi positif tetapi juga inovasi yang terus dikembangkan,” ungkap Sri Mulyani dalam acara Seminar Keterbukaan Informasi Publik secara daring, Selasa (3/8).
Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, menyampaikan bahwa peran Kanwil DJPb di daerah menjadi sangat penting dan critical untuk membantu daerah agar berkembang meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karenanya, kredibilitas unit vertikal DJPb menjadi sangat diperlukan.
Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan di seluruh pelosok Tanah Air, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (RUU HKPD) kepada DPR. RUU ini disusun di atas empat pilar yaitu ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun, harmonisasi belanja pusat dan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta penguatan local taxing power.
Papua-Maluku, djpb.kemenkeu.go.id,- Kebutuhan pembangunan di daerah yang beragam sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing menjadikan peran DJPb sebagai unit Kemenkeu dengan sejumlah instansi vertikal di daerah perlu untuk terus membangun komunikasi dan sinergi. “Harus kita mulai membangun upaya-upaya untuk menyamakan kebutuhan konkret di daerah, sebab kita sangat mendorong pemerataan pembangunan di daerah,” papar Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, dalam arahannya pada Rapat Pimpinan DJPb Regional Maluku – Papua, Rabu (21/7).
Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini memunculkan kekhawatiran, sebab tidak sedikit masyarakat yang telah terkena dampaknya, termasuk jajaran DJPb maupun keluarganya. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Hadiyanto, menyapa seluruh pegawainya pagi ini dengan berbicara dari hati ke hati, mendengar kepiluan pegawai maupun keluarga pegawai yang terjangkit pandemi, serta mengambil hikmah dan optimisme untuk bangkit kedepan. Selain itu, Hadiyanto juga menyampaikan kepada jajarannya agar tetap optimis dapat melalui masa pandemi ini melalui berbagai upaya yang dilakukan.
Jakarta,djpb.kemenkeu.go.id,- Menteri Keuangan Sri Mulayani Indrawati sampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2020 kepada DPR RI. “Dokumen ini merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ungkap Menteri Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (15/7).
 |
Copyright ©2024 ASEAN Treasury Forum - All Rights Reserved By DJPb. |
