Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan di seluruh pelosok Tanah Air, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (RUU HKPD) kepada DPR. RUU ini disusun di atas empat pilar yaitu ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun, harmonisasi belanja pusat dan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta penguatan local taxing power.

Papua-Maluku, djpb.kemenkeu.go.id,- Kebutuhan pembangunan di daerah yang beragam sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing menjadikan peran DJPb sebagai unit Kemenkeu dengan sejumlah instansi vertikal di daerah perlu untuk terus membangun komunikasi dan sinergi. “Harus kita mulai membangun upaya-upaya untuk menyamakan kebutuhan konkret di daerah, sebab kita sangat mendorong pemerataan pembangunan di daerah,” papar Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, dalam arahannya pada Rapat Pimpinan DJPb Regional Maluku – Papua, Rabu (21/7).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini memunculkan kekhawatiran, sebab tidak sedikit masyarakat yang telah terkena dampaknya, termasuk jajaran DJPb maupun keluarganya. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Hadiyanto, menyapa seluruh pegawainya pagi ini dengan berbicara dari hati ke hati, mendengar kepiluan pegawai maupun keluarga pegawai yang terjangkit pandemi, serta mengambil hikmah dan optimisme untuk bangkit kedepan. Selain itu, Hadiyanto juga menyampaikan kepada jajarannya agar tetap optimis dapat melalui masa pandemi ini melalui berbagai upaya yang dilakukan.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Meskipun berada pada tantangan pandemi Covid-19, Kementerian Keuangan berkomitmen menjaga akuntabilitas tata kelola keuangan negara. Terbukti dengan kembali diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan untuk Bagian Anggara 015 (LK BA-015).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Untuk yang kelima kalinya berturut turut sejak LKPP Tahun 2016, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini tersebut diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui rapat paripurna, Selasa (22/06).
WTP merupakan pencapaian opini audit terbaik atas suatu laporan keuangan. BPK sebagaimana disampaikan oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna pada kesempatan tersebut berpendapat bahwa LKPP Tahun 2020 yang disajikan Pemerintah tidak memiliki salah saji yang bersifat material, yang dapat menjadi pengecualian atas opini wajar yang diberikan. Oleh karena itu, BPK memiliki keyakinan yang memadai bahwa LKPP Tahun 2020 layak untuk memperoleh opini WTP.

Padang, Jambi,djpb.kemenkeu.go.id,-  Badan Layanan Umum (BLU) turut berperan penting di tengah kondisi pandemi melalui layanan yang dijalankan. Selain itu, BLU juga berkontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kedua peran ini membuat BLU ikut serta mendorong pemulihan ekonomi nasional.