Bandung, djpb.kemenkeu.go.id,- Pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bertempat di Bandung, Jawa Barat (03/06), Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Epi Kustiawan memberikan pemaparan mengenai fungsi hutan yang vital bagi masyarakat Jawa Barat.
Bandung, djpb.kemenkeu.go.id,- Langkah-langkah sosialisasi dan edukasi atas proses pencairan dana dalam rangka pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta monitoring dan evaluasi di tingkat K/L dan satuan kerja perlu untuk terus dilakukan, mengingat kembali pulihnya kondisi dari pandemi ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak.
Bangka, djpb.kemenkeu.go.id,- “Realisasi penyaluran Dana Desa sampai bulan Mei 2021 sebesar 27,49% serta BLT dana desa sebesar 41,67% harus terus didorong penggunaannya. Selain agar geliat ekonomi masyarakat bangkit, hal ini juga bertujuan untuk mendukung tumbuhnya sektor pariwisata unggulan di Desa Rebo khususnya dan di Pulau Bangka pada umumnya”, ungkap Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto dalam dialog monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Desa di Desa Rebo, Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka, Sabtu (29/05).
Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Sebagai salah satu unit di Kementerian Keuangan, DJPb selalu berkomitmen terus menjaga budaya integritas, tak terkecuali pada masa pandemi seperti ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, dalam keynote speech pada acara Rakorwil Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis (27/5).
Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pendanaan lingkungan hidup menjadi salah satu elemen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan ini tidak hanya terkait ketersediaan namun juga ketepatan dan efektifitas penggunaan dana lingkungan hidup. Demikian disampaikan Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto saat memberikan sambutan dalam kegiatan Kick Off Meeting peran pendanaan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)/Indonesian Environmental Fund (IEF) dalam mendukung program Kementerian/Lembaga di Jakarta, Senin (27/5).
Upaya penguatan pembiayaan APBN sebagai salah instrumen pendukung belanja negara yang disalurkan oleh DJPb terus dilakukan pemerintah, di antaranya melalui penerbitan sukuk negara sejak tahun 2008. Komitmen tersebut dilakukan pemerintah selain sebagai manajemen kas dalam penguatan kapasitas APBN juga untuk pemberdayaan ekonomi berbasis syariah.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)/Indonesian Environment Fund (IEF), Djoko Hendratto, berdialog langsung dengan petugas lapangan selaku ujung tombak BPDLH/IEF, sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi atas Fasilitas Dana Bergulir (FDB) yang telah disalurkan selama ini.
Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Tingkat kesehatan organisasi di Kementerian Keuangan telah diukur secara berkala sejak tahun 2013 melalui survei Ministry of Finance Organizational Fitness Index (MOFIN). Pada survei tersebut, nilai MOFIN DJPb selalu menjadi yang tertinggi di Kemenkeu dan selalu bernilai sehat (elite) sejak tahun 2014. Pada tahun 2021 ini, DJPb kembali dihadapkan pada tantangan semakin besar seiring dengan penyaluran anggaran PC-PEN yang harus dikawal mencapai Rp699,43 triliun. Komitmen DJPb untuk kembali pertahankan predikat organisasi sehat pada MOFIN 2021 menjadi tanda bahwa organisasi akan mampu menjawab tantangan tersebut dengan baik.
 |
Copyright ©2024 ASEAN Treasury Forum - All Rights Reserved By DJPb. |
