Laporan Keuangan pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Artinya, pemerintah dapat mempertahankan capaian opini audit terbaik atas laporan keuangan tersebut selama enam tahun berturut-turut. Hal ini menjadi wujud dari komitmen Pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara pruden.

"BPK memberikan opini WTP atas LKPP Tahun 2021 dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Opini WTP atas LKPP tahun 2021 tersebut didasarkan pada opini WTP atas 83 LKKL dan 1 LKBUN yang berpengaruh signifikan terhadap LKPP 2021," jelas Ketua BPK Isma Yatun saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2021 kepada DPR dalam Rapat Paripurna di Jakarta, Selasa (14/06).

Jakarta, djpb..kemenkeu.go.id,- Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, memberikan penghargaan kepada tiga RS Bhayangkara sebagai apresiasi atas kinerja keuangan yang baik sepanjang tahun 2021.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Penguatan pembiayaan APBN sebagai salah instrumen pendukung belanja negara yang disalurkan oleh DJPb terus dilakukan pemerintah, di antaranya melalui penguatan dan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Kementerian Keuangan melalui program Kemenkeu Satu terus berkomitmen untuk mendukung program pemberdayaan Usaha Kecil, Mikro, dan Koperasi (UKMK) secara nasional dan komprehensif sehingga permasalahan yang mungkin dialami dapat diselesaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Agung Yulianta yang mewakili Dirjen Perbendaharaan memberikan sambutan dalam kegiatan Pameran dan Talkshow Sinergi Pemberdayaan UKMK Kemenkeu Satu Sektor Kelapa Sawit di Aula Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (07/06).

Manado, djpb.kemenkeu.go.id - Pemberdayaan UMKM daerah serta tanggung jawab mendorong penyerapan anggaran lebih cepat dan tepat outputnya, menjadi komitmen Kementerian Keuangan melalui DJPb untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut mengemuka dalam sambutan Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto pada kunjungan kerja ke Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara, Senin (6/6).

“Muara dari pengawalan APBN yang kita lakukan berada pada laporan pertanggungjawaban yang saat ini telah melewati tahapan exit meeting. Kita semua berharap LKPP Tahun 2021 mendapatkan hasil terbaik dengan mempertahankan opini WTP yang telah kita raih selama lima tahun ke belakang,” ungkap Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto dalam Kunjungan Kerja di Kanwil DJPb Provinsi NTB pada Kamis (3/6).

Tidak hanya berpuas dengan level opini, Hadiyanto menghimbau agar jajarannya perform extraordinary, mengoptimalkan uang negara untuk peningkatan ekonomi, serta menjadikan laporan keuangan sebagai alat untuk formulasi kebijakan fiskal.