Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara terpilih sebagai Best Practice Pengelolaan Kebijakan Publik untuk kategori “Komunikatif” melalui penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Publik Tahun 2021, dalam ajang yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). Atas pencapaian tersebut, Ditjen Perbendaharaan yang diwakili Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN) Noor Faisal Achmad selaku pimpinan unit perumus kebijakan diundang menjadi salah satu narasumber dalam seminar IKK yang bertema Sharing Best Practice Pengelolaan Kebijakan Publik di The Hotel Sultan and Residence, Jakarta, Rabu (1/12).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Dengan kondisi pandemi Covid-19 yang belum bisa dipastikan kapan berakhir, pemerintah selalu berupaya mengantisipasi dan memitigasi segala risiko yang muncul. Kondisi yang dinamis dan perubahan yang terus terjadi akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan yang juga terus beradaptasi.

DJPb akan terus membangun environment dan ekosistem yang memungkinkan semua bakat dan kemampuan centennial ini dapat terakomodasi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.
-Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto

Komunikasi dan kerja sama yang baik antara kantor vertikal DJPb dengan satuan kerja menjadi kunci akselerasi belanja negara menjelang akhir tahun anggaran 2021 saat ini. Melalui kantor vertikalnya, DJPb diharapkan cepat membangun koordinasi dengan satuan kerja K/L agar berbagai kendala yang sering muncul pada proses pencairan dana akhir tahun dapat teratasi. Hal tersebut diungkapkan Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, dalam kunjungan kerja di Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (9/12).

“Mempertahankan dan bahkan meningkatkan integritas menjadi hal utama yang harus kita lakukan,”

Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto

"Melalui pembangunan zona integritas pada empat unit kerja di DJPb ini akan semakin memperkokoh berbagai program dan inovasi pada berbagai area perubahan,"

-Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto

"Peran Kemenkeu juga memberikan fasilitas dan dorongan bagi pembangunan ekonomi di masing-masing wilayah dalam hal ini Papua,"

Menkeu, Sri Mulyani