Sosialisasi Peraturan Akuntansi dan Update Aplikasi Pelaporan Tahun 2021 kembali digelar oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Dengan mengangkat tema “Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan untuk Pertanggungjawaban APBN 2021 di Masa Pandemi COVID-19”, sosialisasi diselenggarakan dalam dua tahap secara berturut-turut, yaitu pada Selasa (29/06/2021) di Tanah Pasoendan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dan Rabu (30/06/2021) di Bumi Anging Mammiri pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan.

Perwujudan peran sentral Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara di tengah dinamika kondisi makro ekonomi nasional, dan respon atas dampak digital disruption, salah satunya dengan merumuskan Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) dalam rangka percepatan transformasi digital Kementerian Keuangan.

Jakarta, 22 September 2020 – Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan menyelenggarakan kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020 melalui tayangan video conference.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama sejumlah Menteri/Pimpinan Lembaga, mewakili Pemerintah Pusat, menyampaikan secara formal Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara virtual, bersamaan dengan kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2020, Rabu (31/03).

Jakarta,djpb.kemenkeu.go.id,- Sebagai penutup dari rangkaian agenda Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2020, pada hari Kamis (24/9) ini diadakan rangkain Coaching Clinic secara daring melalui beberapa kanal youtube otoritas terkait di lingkungan Kementerian Keuangan secara serentak. Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pegawai pemerintahan sampai mahasiswa. Pada kegiatan tersebut, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan isu terkait pelaporan keuangan pemerintah kepada narasumber.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2 APBN) 2019 menjadi UU P2 APBN 2019. Pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengapresiasi kerja sama dengan DPR selama proses pembahasan RUU tersebut.