Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo di Istana Negara.
Beliau menyampaikan beberapa poin penting terkait pembenahan layanan umum, diantaranya : Pemerintah melalui birokrasinya telah berusaha melakukan reformasi, dan telah melakukan banyak inovasi untuk merespon keluhan atau mengubah persepsi masyarakat mengenai kualitas layanan publik tetapi rasanya ini belum cukup efektif. Tetapi beliau tetap optimis dengan adanya Badan Layanan Umum dengan pola keuangan "ala bisnis" diyakini mampu menjadikan layanan publik lebih baik, lebih cepat, dan lebih berkualitas.
BLU dibekali dengan seperangkat keleluasaan atau fleksibilitas dengan tujuan agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya bagi peningkatan Layanan. Beliau juga menekankan bahwa fleksibilitas yang diberikan bagi BLU merupakan alat untuk mencapai tujuan meningkatkan layanan. Jangan sampai satuan kerja Pemerintah berlomba-lomba ingin menjadi BLU hanya untuk mengharapkan fleksibilitasnya saja, tetapi dalam pelayanan tidak ada perbaikan.
BLU tersebut dimaksudkan sebagai unit layanan yang menerapkan prinsip bisnis yang sehat. Apa yang dimaksud dengan prinsip bisnis yang sehat ? Pemimpin BLU harus mengerti dan paham tentang bagaimana mengelola bisnis, menghitung unit cost dan tarif yang benar, bagaimana menggerakkan SDM-nya secara efisien dan menumbuhkan semangat melayani yang paripurna, sehingga layanan diberikan dengan baik, tetapi dengan biaya yang hemat, sehingga bisnisnya bisa jalan terus bahkan berkembang.
Tetapi perlu diingat bahwa bisnis yang sehat ala BLU BUKAN ditujukan untuk mencari keuntungan. Jadi tidak ada artinya kalau layanan BLU menjadi baik tapi tarifnya mahal.
Bapak Jokowi berpesan kepada para Menteri yang hadir pada acara Rapat Koordinasi BLU Tahun 2016 bahwa perkembangan kualitas layanan BLU kepada masyarakat harus diawasi. Jika ada BLU yang justru sibuk mengumpulkan surplus, membuat unit bisnis sampingan, tapi layanan utamanya terbengkelai, tarifnya makin tinggi, tegur yang keras. Jangan segan untuk menerapkan konsekuensi atas kinerja layanan yang buruk. Selain itu,BLU harus bisa mandiri dalam keuangan, dan BLU HARUS bebas pungli.
Pada akhir acara tersebut, Bapak Presiden memberikan apresiasi terhadap Menteri Kesehatan, sebagai Pelopor Penerapan Pengelolaan Keuangan BLU dan Tata Kelola BLU yang Baik, Menteri Agama, sebagai Pendorong Penyediaan Akses Layanan BLU yang Terjangkau Masyarakat Luas, Menteri Perhubungan, sebagai Pendorong Kemandirian BLU.
