Denpasar, 31 Juli 2025 — Dalam upaya memperkuat transparansi dan sinergi fiskal, Kementerian Keuangan Provinsi Bali menggelar acara Bali Fiscal Insight: Sinergi APBN dan Local Taxing Power untuk Pembangunan Berkelanjutan yang berlangsung di Aula Balai Diklat Keuangan Denpasar.
Kegiatan ini menjadi forum bersama antara pemangku kepentingan daerah untuk berdiskusi mengenai isu-isu ekonomi dan fiskal, khususnya di Provinsi Bali. Selain itu, acara ini juga bekerjasama dengan awak media guna menyebarluaskan informasi fiskal kepada masyarakat serta memperkuat koordinasi antarpemangku kebijakan. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antarunit eselon I Kementerian Keuangan di Provinsi Bali.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Muhamad Mufti Arkan, menyampaikan bahwa kinerja APBN Kita tetap solid dan telah memberikan berbagai insentif fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, Ia menyoroti bahwa realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di Bali masih rendah. Oleh karena itu, ia mendorong segera setelah persyaratan penyaluran dipenuhi agar dana tersebut bisa dibelanjakan, sehingga tidak kehilangan momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Jangan sampai kita jadi seperti Rojali dan Rohana—rombongan jarang beli dan hanya nanya,” ujarnya berseloroh, mengingatkan pentingnya memanfaatkan peluang fiskal secara optimal.
Mufti juga menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan pengembangan dari agenda serupa yang sebelumnya dikenal sebagai Media Briefing bulanan, serta Kajian Fiskal Regional yang rutin dilakukan setiap triwulan.
“Melalui kegiatan ini, menjadi ajang kolaborasi, ajang sinergi, saling memberikan ruang diskusi, dan nantinya kita akan mengundang berbagai pakar yang berbeda,” ujarnya.
Paparan Kinerja APBN di Provinsi Bali disampaikan oleh Darmawan, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bali. Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali pada Triwulan I Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya dan tetap berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Secara lebih rinci, realisasi pendapatan negara di Bali hingga 30 Juni 2025 tercatat sebesar Rp10,42 triliun atau 44,62% dari pagu, meningkat 7,75% secara tahunan (year-on-year). Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp10,09 triliun atau 45,14% dari pagu, meski mengalami kontraksi sebesar 12,67% (yoy) yang disebabkan oleh efisiensi belanja. Secara keseluruhan, APBN di Provinsi Bali mengalami surplus sebesar Rp322,12 miliar. Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp6,05 triliun atau 50,03% dari pagu, sedikit menurun sebesar 2,45% (yoy).
Dalam penutup paparannya, Darmawan menekankan pentingnya diskusi bersama stakeholder, terutama dalam mengevaluasi capaian masing-masing program serta menelaah dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian di Bali.
Pada sesi selanjutnya, Dr. Ni Putu Wiwin Setyari, S.E., M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan FEB Universitas Udayana sekaligus Local Expert Provinsi Bali, memaparkan materi bertajuk Optimalisasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal: Perspektif Pendapatan Pajak Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
Materi berikutnya disampaikan oleh I Wayan Sukada, Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Denpasar, mengenai Refreshment Penguatan Local Taxing Power untuk Pembangunan Berkelanjutan.
Diskusi dipandu oleh moderator Endang Pancawardani, Kepala Balai Diklat Keuangan Denpasar. Diharapkan, kegiatan ini dapat meningkatkan keterbukaan informasi serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal daerah bersama para pemangku kepentingan, sekaligus memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat melalui kerja sama dengan media massa.
