Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional Tahun 2020 dan Triwulan I Tahun 2021. Tema yang diangkat dalam diseminasi tersebut adalah Peran Kebijakan Fiskal dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Banten.

Diseminasi diselenggarakan melalui virtual zoom meeting yang bertempat di Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi Banten di Jalan Abdul Fatah Hasan, Ciceri, Sumur Pecung, Kota Serang, Selasa (25/05), dengan menghadirkan empat orang narasumber yang berkompeten dimasing-masing bidangnya, yaitu Kepala Kanwil DJPb Banten, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan FEB UNTIRTA, dan Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Bappeda dan BPKAD lingkup Provinsi Banten, Biro Perekonomian Provinsi Banten, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, BPS Provinsi Banten dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Di dalam paparannya Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Ade Rohman menyampaikan bahwa APBN merupakan instrumen penting dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berdasarkan realisasi APBN tahun 2020 terlihat realisasi pendapatan lebih besar dari realisasi belanja. Ini berarti Banten dapat membiayai sendiri belanja di wilayahnya bahkan mengalami surplus. Selain itu Pak Ade rohman menyampaikan, Peran APBN masih sangat tinggi dalam pelaksanaan anggaran di wilayah Banten yang terlihat masih dari besarnya belanja transfer ke daerah. Adapun realisasi penyaluran dana program PEN di Provinsi Banten hingga 18 Mei 2021 sudah mencapai Rp3,81 triliun, adapun realisasi penyaluran PEN pada tahun 2020 adalah sebesarRp13,67 triliun. Selain itu yang cukup menjadi perhatian juga adalah penyerapan KUR di wilayah Banten selama tahun 2020 mencapai Rp3,35 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 117.078 debitur.

Dari sisi moneter, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Erwin Soeriadimadja memfokuskan pembahasan pada dukungan APBD dalam mempercepat pemulihan ekonomi Banten. Fokus dari pembahasan tersebut terkait perkembangan ekonomi global, nasional dan Provinsi Banten, serta upaya Bank Indonesia dalam turut mendorong pemulihan ekonomi, dan strategi mendorong optimalisasi APBD guna pemulihan ekonomi Banten.

Optimalisasi potensi ekonomi untuk mendukung kemandirian fiskal daerah di Provinsi Banten Tahun 2021 menjadi pokok pembahasan yang disampaikan oleh Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan FEB UNTIRTA Hady Sutjipto. Hady Sutjipto menyampaikan tantangan terkini pembangunan di Provinsi Banten, kondisi dan potensi industri di Provinsi Banten serta prediksi makro ekonomi di Provinsi Banten pada tahun 2022.

Kondisi makro ekonomi di Provinsi Banten pada triwulan I Tahun 2021 menjadi topik pembahasan yang disampaikan oleh Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Saeful Hidayat , yaitu indikator ekonomi utama di Banten per bulan Mei 2021. 

Di penutup kegiatan, Nur Amalia menyampaikan bahwa sebagai suatu hasil kajian, informasi yang tertuang di dalam KFR diharapkan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan secara luas seperti dalam penyusunan kebijakan, pelaksana kebijakan, masyarakat (misalnya : peneliti, mahasiswa), dan lembaga pengawas seperti legislatif pusat dan daerah. Selanjutnya sebagai tindak lanjut kegiatan diseminasi akan dilaksanakan rapat koordinasi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten dengan oleh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Bappeda dan BPKAD se-Provinsi Banten, Biro Perekonomian Provinsi Banten, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, BPS Provinsi Banten dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia. Aspek penting dalam pelaksanaan dana desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke Pemerintah Desa. Walaupun Dana Desa merupakan hak pemerintah desa, akan tetapi dalam pelaksanaannya penyaluran Dana Desa tetap melibatkan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Untuk percepatan serta lancarnya pernyaluran Dana Desa tahun 2021, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dengan peserta kegiatan terdiri atas KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, BPKAD Kabupaten penerima Dana Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Banten serta DPMD Kabupaten penerima Dana Desa.

 Kegiatan yang diselenggarakan melalui zoom meeting pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Ade Rohman. Dalam pembukaannya Ade Rohman menyebutkan bahwa sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa serta untuk memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa, sehingga lahirlah UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. UU tersebut memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa dari APBN sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

Selaku narasumber Irfan Suryawardhana, Kasubdit Pelaksanaan Anggaran IV di Direktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 adalah untuk keperluan penyaluran BLT Desa yang dilaksanakan selama 12 bulan sebesar Rp300.000,-/bulan/KPM, apabila terdapat sisa Dana Desa baru digunakan untuk kegiatan yang lain. Sebelum melakukan permintaan penyaluran Dana Desa untuk pertama kali, Pemda harus melakukan perekaman jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terlebih dahulu kecuali berdasarkan Musayawarah Desa (Musdes) tidak terdapat penerima BLT Desa. Prasyarat  calon Penerima BLT/KPM adalah paling sedikit memenuhi kriteria : keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, dan Program Bansos Pemerintah lainnya.

Narasumber selanjutnya, Efid Dwi Agustono Fungsional Pranata Komputer Pertama dari Direktorat Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan menyampaikan teknis penginputan data, upload dokumen, proses perhitungan, dan permintaan penyaluran Dana Desa pada aplikasi OM SPAN untuk Pemda dan KPPN.

Dipandu oleh moderator Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Nur Amalia, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif antara peserta dengan narasumber.

Diharapkan dengan diselenggarakannya kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pemerintah Daerah sehingga percepatan penyaluran Dana Desa di tahun 2021 dapat berjalan dengan cepat dan lancar sesuai dengan ketentuan.

kontributor:  Catur Rini Ariyanti

Serang, djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/banten - Komisi XI DPR RI, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dr. H. M. Amir Uskara, M. Kes melakukan kunjungan kerja spesifik ke Banten untuk melakukan pengawasan terkait dukungan pemerintah kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam masa pandemi.

Kunjungan yang didampingi oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto beserta pejabat Eselon II terkait ini berlokasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kantor vertikal Kementerian Keuangan yang beralamat di Jl. KH Abdul Fatah Hasan No.33, Ciceri, Serang Banten.

Kunjungan kerja secara spesifik membahas program terkait dukungan Pemerintah kepada Pelaku UMKM dalam masa pandemi antara lain Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Subsidi Bunga/Marjin, Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dan Penempatan dana pada Perbankan.

Dalam kunjungan tersebut Tim Komisi XI DPR RI melakukan dialog kerja dengan perwakilan pelaku UMKM yang menerima fasilitas Pemerintah selama periode Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), antara lain PT. PNM, PT. Pegadaian dan Koperasi Abdi Kerta Rahardja yang merupakan linkage PT. BAV untuk pembiayaan UMi. Serta perwakilan Bank HIMBARA selaku Penyalur KUR dan Non KUR serta Bank yang menerima penempatan dana PEN. Selain itu juga hadir perwakilan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu BPR Marensabank dan BPR Cilegon Dhana Semesta yang turut serta membantu program pemerintah untuk penyaluran subsidi bunga/margin Non KUR.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto menyampaikan “Pandemi COVID-19 yang menerpa Indonesia sejak awal tahun 2020, telah mempengaruhi berbagai pihak dan UMKM adalah salah satu pihak yang paling terdampak sehingga telah terjadi perlambatan dalam pergerakan ekonomi Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR saat ini berfokus pada pemulihan ekonomi nasional yang salah satu fokusnya yaitu mendorong UMKM untuk tetap dapat menggerakkan ekonomi Indonesia selama masa pandemi”.

Secara umum program PEN telah berjalan dengan cukup baik, realisasi secara nasional untuk keseluruhan program PEN yang ditujukan untuk UMKM per tanggal 25 November 2020 telah mencapai 83,3% dari total alokasi dana sebesar Rp. 114,81 triliun. Ada pun data realisasi untuk program-program terkait adalah sebagai berikut:

Kunjungan kerja spesifik ini merupakan tugas nyata legislasi dalam mengawal implementasi program pemerintah yang sudah berjalan dengan baik dan sekaligus mengevaluasinya, sehingga diharapkan akan terjadi pemulihan terhadap ekonomi nasional.

kontributor: Catur Rini Ariyanti

Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja serta penanggulangan kemiskinan, pada tanggal 5 November 2007 Presiden Republik Indonesia meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berupa fasilitas penjaminan kredit dari pemerintah.

Program KUR ini belum dapat menyentuh seluruh UMKM karena adanya UMKM yang tidak tersentuh oleh perbankan (unbankable), sehingga pada tahun 2017 Pemerintah mengeluarkan skema pembiayaan baru, yaitu pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pembiayaan UMi merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada dilapisan terbawah yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program KUR.

Sejak tahun 2017 telah terbit 3 (tiga) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur Pembiayaan Ultra Mikro dan yang terakhir adalah PMK No.193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Peraturan ini merupakan menyempurnaan proses bisnis penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro agar dapat dikelola  secara lebih efektif dan efisien serta memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat pelaku usaha mikro.

Dengan terbitnya PMK tersebut agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap informasi dan peran masing-masing sesuai kewenangannya menuju pengelolaan UMi yang lebih baik, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi PMK No.193/PMK.05/2020 dengan peserta kegiatan penyalur UMi di wilayah Banten, Pemda (Dinas Koperasi  dan Biro Perekonomian) se-Provinsi Banten, serta KPPN lingkup Kanwil DJPb Banten.

Kegiatan yang diselenggarakan melalui zoom meeting pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Banten, Ade Rohman. Disampaikan dalam pembukaannya bahwa berdasarkan data SIKP per tanggal  5 April 2021 penyaluran UMi di wilayah Banten sejak tahun 2017 sebanyak 103.672 debitur telah menerima fasilitas pembiayaan UMi dengan nilai Rp368.79 miliar. 24,22 persen dari total penyaluran terkonsentrasi di Kabupaten Tangerang yaitu sebesar Rp18,62 miliar.

Selanjutnya narasumber Dwi Apriany, Kepala Subdit Program dan Investasi Lainnya Direktorat Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan beberapa penyempurnaan yang terdapat di dalam PMK 193, yaitu:

1. Perluasan target Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) penyalur UMi.

Pada PMK 95 tahun 2018 hanya LKBB yg dimiliki atau terafiliasi dengan  Pemerintah  Pusat atau Pemda  yang bisa menjadi penyalur UMi, namun dengan PMK 193 LKBB yang tidak dimiliki/terafiliasi dengan Pemerintah Pusat/Pemda dapat menjadi penyalur sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

2. Penambahan baki debit (outstanding) pinjaman semula maksimal Rp10 juta menjadi Rp20 juta per debitur.

Hal ini bertujuan untuk mendorong percepatan dan perluasan pembiayaan UMi dan memfasilitasi debitur yg berada di wilayah  yang memiliki indeks kemahalan yang lebih tinggi sehingga memerlukan fasilitas pembiayaan lebih besar.

3. Penyaluran pembiayaan UMi melalui sarana elektronik, selain  untuk mendukung inklusi keuangan dan digitalisasi UMi dan memitigasi resiko untuk memantau penyaluran UMi sampai ke debitur.

4. Penyempurnaan teknis dalam proses bisnis terkait mekanisme pembiayaan UMi, yaitu adanya kerja sama pembiayaan dan kerja sama program dengan Pemda dan pihak lainnya.

Narasumber kedua Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Royana Dewi menyampaikan perkembangan penyaluran UMi di Provinsi Banten dan juga menginformasikan adanya penghargaan KUR tahun 2021. Disampaikan bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) penyaluran pembiayaan UMi di triwulan I 2021 sebesar Rp21,99 miliar dengan 5.992 debitur. Pada triwulan ini penyaluran terbesar ada di Kab Serang dengan jumlah debitur 1.545 sebesar Rp5,75 miliar.

Terkait penghargaan KUR disampaikan oleh Royana Dewi bahwa di tahun 2021 akan ada pemberian Penghargaan KUR untuk Pemerintah Daerah, Penyalur KUR, Penjamin KUR, dan juga Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Penghargaan ini akan dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahap, yaitu tahap I dan II pengisian kuesioner, dan tahap III pelaksanaan presentasi. Oleh sebab itu diingatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengisian kuesioner tahap I yang akan berakhir pada tanggal 23 April 2021. Apabila kuesioner diserahkan setelah tanggal tersebut, maka berakibat pada tidak akan diterimanya kuesioner dan didiskualifikasi dalam Penghargaan KUR Tahun 2021.

Dipandu oleh moderator Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Nur Amalia, kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif antara peserta dengan narasumber. Pada sesi penutupan disampaikan bahwa kiranya kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang sama terkait arah kebijakan dan bisa menjadi sarana diskusi dan masukan/perbaikan dari seluruh pihak terkait hingga Program Pembiayaan UMi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Serang, djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/banten - Dalam rangka percepatan penyaluran Dana Desa dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa tahun 2020, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Penyaluran Dana Desa dan BLT Desa tahun 2020 dengan peserta kegiatan terdiri atas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Banten serta DPMD Kabupaten penerima Dana Desa.

Kegiatan yang diselenggarakan secara daring pada tanggal 02 Desember 2020 dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Ade Rohman. Dalam pembukaannya Ade Rohman menyampaikan bahwa dengan terbitnya Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas Sistem Keuangan, maka Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Disampaikan juga bahwa tahun anggaran 2020, alokasi Dana Desa Provinsi Banten lebih dari Rp 1,1 triliun yang di salurkan kepada 1.238 desa yang tersebar di empat Kabupaten. Ade Rohman sangat mengapresiasi kerja keras semua pihak yang telah menuntaskan  penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II, dan diharapkan penyaluran Tahap III untuk segera dilaksanakan mengingat batas waktu penyampaian syarat salur Dana Desa Tahap III ke KPPN tinggal hitungan hari, yaitu tanggal 14 Desember 2020.

Selanjutnya Widarto Susilo, Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) IIC menyampaikan kinerja penyaluran Dana Desa Provinsi Banten per tanggal 01 Desember 2020 yang dipantau melalui Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) telah terserap Rp934,17 miliar atau 84,2 persen dari total pagu. Sementara untuk kinerja BLT Desa berdasarkan data dari DPMD Provinsi Banten per tanggal 20 Oktober 2020 telah salur kepada 755.339 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau sebesar Rp377,67 miliar.

Pada akhir kegiatan dengan dipandu oleh moderator Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Nur Amalia dilaksanakan sharing session dari KPPN dan DPMD mengenai progress penyaluran Dana Desa tahap III dan menyampaikan kendala apa saja yang dihadapi oleh DPMD dalam penyaluran Dana Desa.

Untuk selanjutnya diharapkan dengan diskusi yang telah dilaksanakan pada FGD ini, percepatan penyaluran Dana Desa dan BLT Desa dapat terlaksana sebelum batas akhir tanggal 14 Desember 2020.

kontributor: Catur Rini Ariyanti