Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten bersama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menyampaikan Plakat dan Piagam Penghargaan Menteri Keuangan atas Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang kembali diraih oleh 9 Pemerintah Daerah di wilayah Banten pada tanggal 13 s.d. 21 Oktober 2021.

Pelaksana Tugas 2 (Plt. 2). Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten Nurfatoni, S.Sos., M.AP. dan Kepala KPPN Serang Soegihartono, S.E. menyampaikan penghargaan tersebut kepada Inspektur Daerah Kabupaten Serang Drs. Rudy Suhartanto, M.Si., Walikota Cilegon H. Helldy Agustian, S.E., S.H., M.H., Kepala BPKAD Provinsi Banten Hj. Rina  Dewiyanti, SE, M.Si., dan Walikota Serang H. Syafrudin, S.Sos., M.Si.

Untuk wilayah Tangerang Raya penghargaan disampaikan oleh Kepala KPPN Tangerang Adi Nugroho, S.E., M.SE. kepada Walikota Tangerang Selatan Drs. H. Benyamin Davnie, Walikota Tangerang H. Arief Rachadiono Wismansyah, BSc, MKes., dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, B.Bus, SE, M.Si.

Sedangkan untuk wilayah Lebak dan Pandeglang, penghargaan disampaikan oleh Wahjudi Sugiharto, S.E., M.M. selaku Kepala KPPN Rangkasbitung kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Budi Santoso, A.P., M.Si. dan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang Drs. Taufik Hidayat, M.Si.

Piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas penyelenggaraan prinsip akuntansi keuangan yang tepat dan akuntabel. Berikut capaian opini WTP LKPD Pemda wilayah Banten:

Keberhasilan yang telah diraih ini berkat kerja keras serta komitmen kuat para aparatur pemerintah daerah untuk bisa mewujudkan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik kepada masyarakat serta sinergi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten dan KPPN selaku representasi Kementerian Keuangan di daerah.

Saat ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tengah terus memperkuat sinergi demi menghilangkan sekat antara Pusat dan Daerah, saatnya Pusat dan Daerah bersepakat untuk bersama meningkatkan pengelolaan keuangan negara. Dari melihat capaian opini WTP atas LKPD lingkup Provinsi Banten, dapat dilihat bahwa selama 5 tahun terakhir keseluruhan 9 Pemda telah berhasil mempertahankan opini WTP.

Meskipun telah meraih opini WTP, tentunya apa yang sudah dilaksanakan selama ini terhadap temuan BPK, tetap dipertahankan, ditindaklanjuti dan diperbaiki sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh BPK, sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kualitas dari Laporan Keuangan Pemda dapat terjaga bahkan semakin meningkat.

Dengan berbagai tantangan dan dinamika sosial yang dihadapi saat ini, diharapkan para pengelola keuangan daerah senantiasa untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik dan juga sektor pengelolaan keuangan daerah yang menjadi faktor penting dalam keberlangsungan penyelenggaraan Pemerintahan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2021 dalam rangka mengawal akurasi data LKKL dan LKBUN 2021. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 secara hybrid di aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Pembukaan acara dilakukan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi Banten, dimoderatori oleh Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Bapak Eriswan, dan dihadiri oleh Satker Badan Layanan Umum (BLU), Satker Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Satker Unit Akuntasi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Bapak Ade Rohman menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah khususnya para penyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAPPA-W atas koordinasi dan kerjasamanya selama ini. Selain itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten juga memberikan apresiasi kepada UAPPA-W terbaik Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten Tahun 2020 dan satker BLU terbaik Periode Semester I Tahun 2021. Bapak Nur Abdul Haris, narasumber dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan memberikan pencerahan terkait Current Issues Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III guna menambah wawasan tentang penyusunan laporan keuangan yang lebih baik sesuai dengan kebijakan akuntansi terkini.

Dengan diselenggarakannya Penyuluhan SAI dan Rakortek LKBUN Tahun 2021, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten berharap semoga seluruh satker dapat memperoleh manfaat dan bekal yang lebih baik dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah pada tahun-tahun yang akan datang.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Aset Dalam Rangka Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 secara hybrid di ruang rapat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Pembukaan acara dilakukan oleh Plh. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi Banten, Keynote speech oleh Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dimoderatori oleh Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dan dihadiri oleh pejabat dan pegawai bagian akuntansi BPKAD/BPKD se-wilayah Provinsi Banten.

Dalam keynote speech nya, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ibu Fahma Sari Fatma menyampaikan apresiasi Kepada Kanwil DJPb Provinsi Banten yang telah berinisiatif menggulirkan FGD ini sebagai sarana diskusi, bertukar fikiran, memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  Selain itu, Plh. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Bapak Nurfatoni menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh BPKAD dan BPKD atas sinergi yang sudah terjalin selama ini dalam menyampaian data LKPD dan respon cepat atas konfirmasi data LKPD hingga penyusunan LKPD Konsolidasian dan Laporan Statistik Konsolidasian Pemerintah atau Government Financial Statement dapat diselesaikan secara tepat waktu. Seluruh LKPD kabupaten/kota di provinsi banten sudah mendapatkan predikat WTP.

Terdapat tiga narasumber kegiatan ini yaitu : 1. Bapak Richard F. Turnip Auditor Madya Perwakilan BPK Provinsi Banten, menyampaikan materi terkait Permasalahan Umum Pengelolaan Aset

Tetap, 2. Bap

ak Abu Hanifah Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara II Kanwil DJKN Banten menyampaikan materi terkait Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, 3. Bapak Ferry Taufik Saleh Kasi Dukungan Implementasi Akuntansi Lingkungan Pemerintah Daera

h Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyampaikan materi terkait Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual.

Dengan diselenggarakannya Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Aset Dalam Rangka Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten berharap semoga kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan Pemerintah Daerah terkait Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah yang menjadi temuan pada LHP BPK atas LKPD Tahun 2020,  penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan aset tetap, serta membantu Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Banten dalam meningkatkan akuntabilitas penyususan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Dalam rangka penanggulangan Covid-19 serta percepatan penyerapan APBN Tahun Anggaran 2021 untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Sinergi Percepatan PEN Lingkup Kanwil DJPb Banten.

Kegiatan yang diselenggarakan secara daring pada hari Selasa, 24 Agustus 2021 ini dihadiri oleh seluruh anggota TIM Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang terdiri atas Satuan Kerja Kanwil DJPb Provinsi Banten, BPKAD Provinsi Banten, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Banten, serta Bappeda Provinsi Banten. Narasumber dari kegiatan ini adalah Kepala Kanwil DJPb Banten, Ade Rohman dan Kepala BPKAD Provinsi Banten yang diwakili oleh Sekretaris BPKAD, Dwi Sahara dengan moderator Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Prov Banten, Nur Amalia.

Dalam paparannya Ade Rohman menyampaikan bahwa Pagu Belanja APBN Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1,3 triliun bila dibandingkan dengan tahun 2020, dimana peningkatan  hanya terjadi pada jenis belanja modal dimana pada tahun 2021 ini belanja modal digunakan untuk melanjutkan kegiatan prioritas yang tertunda sebagai dampak pandemi Covid-19 yang diberikan secara selektif. Sementara itu pagu untuk belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) bagi 9 Pemerintah Daerah di Provinsi Banten sebesar Rp16,14 triliun dengan realisasi per tanggal 15 Agustus 2021 sebesar 58,40 persen atau senilai Rp9,43 triliun.

Ade Rohman juga menyampaikan pagu PEN yang disalurkan melalui 3 KPPN wilayah Banten sebesar Rp424,96 miliar dengan realisasi per 19 Agustus 2021 sebesar Rp270,18 miliar atau 63,58 persen. Sementara itu progress realisasi belanja PC-PEN di wilayah Banten berdasarkan data per tanggal 20 Agustus 2021 adalah Klaim Pasien untuk 90 Rumah sakit sebesar Rp1,24 triliun; insentif nakes Rp232,57 miliar; bansos PKH sebesar Rp507,03 miliar; bansos sembako Rp758,59 miliar; padat karya Rp378,33 miliar; kartu pra kerja Rp397,94 miliar, Sertifikat Hak Atas Tanah Rp9,24 miliar; bansos tunai BST Rp1,51 triliun; bantuan subsidi upah Rp148,79 miliar; dan BPUM sebesar Rp452,73 miliar.

Narasumber selanjutnya Dwi Sahara menyampaikan realisasi belanja daerah per tanggal 20 Agustus 2021 mengalami peningkatan 0,29 persen dibandingan tahun yang lalu pada periode yang sama. Disampaikan juga penggunaan anggaran sebesar 8 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp87,99 miliar. Dana ini digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebesar Rp48,50 miliar dan insentif tenaga kesehatan Covid-19 sebesar Rp39,49 miliar.

Dwi Sahara juga menyampaikan data anggaran untuk dukungan program pemulihan ekonomi daerah yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk penanganan Covid-19, yaitu sebesar Rp90,02 miliar. Program ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu untuk perlindungan sosial sebesar Rp57,97 miliar, dan dukungan ekonomi sebesar Rp32,04 miliar.

Dijelaskan juga terkait capaian realisasi anggaran untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19, perlindungan sosial, dan dukungan ekonomi per tanggal 20 Agustus 2021 masih dibawah 10 persen, sementara realisasi untuk pemberian insentif tenaga kesehatan telah mencapai 62,74 persen. Hal ini terjadi karena adanya beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pencairannya antara lain kegiatan masih dalam proses pengadaan barang dan jasa, kegiatan dialokasikan penganggarannya pada triwulan IV, dan pelaksanaan kegiatan belum maksimal karena adanya PSBB dan PPKM, serta kendala yang lainnya.

Kegiatan FGD ini menjadi salah satu cara bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk saling bersinergi, bertukar data dan informasi atas perkembangan program PC-PEN di wilayah Banten dan juga sebagai sarana untuk mengetahui permasalahan atau kendala yang dihadapi dilapangan sebagai bahan evaluasi di level pusat untuk perbaikan dalam pelaksanaan program PC-PEN.

Di penghunjung kegiatan, dalam closing statement Ade Rohman menyampaikan harapan semoga apa yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam APBN serta APBD dapat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat di masa pandemi yang sangat berat ini.