Seiring dengan tahapan penanganan Covid-19 yang telah memasuki masa tatanan normal baru (new normal), Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui nota dinas nomor ND-533/PB/2020, mencabut kebijakan relaksasi penilaian IKPA Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam ND-289/PB/2020 serta memberlakukan kebijakan penilaian kembali IKPA K/L mulai Triwulan III 2020. Maka sehubungan dengan terbitnya ND-562/PB/2020 terdapat beberapa kebijakan terkait IKPA guna menjaga akselerasi belanja Pemerintah untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menyelaraskan upaya pengawalan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran di masa Covid-19 dan optimalisasi hasil capaian IKPA. Aturan tersebut antara lain :

1. Indikator IKPA berupa Revisi DIPA tidak dilakukan penilaian
   Satker dapat melakukan revisi DIPA lebih dari satu kali dalam satu triwulan
2. Indikator IKPA berupa Deviasi Halaman III DIPA tidak dilakukan penilaian
   Satker dapat melakukan revisi rencana penarikan dana (RPD) pada halaman III DIPA sesuai dengan kebutuhan
3. Indikator IKPA berupa Penyelesaian Tagihan dilakukan penilaian
   Keterlambatan atas penyelesaian tagihan yang melebihi 17 hari kerja tidak diperlukan dispensasi kepada Kepala Kanwil DJPb
4. Indikator IKPA berupa Penyampaian Data Kontrak dilakukan penilaian
   Keterlambatan penyampaian data kontrak yang melebihi lima hari kerja tidak diperlukan dispensasi kepada Kepala KPPN
5. Indikator IKPA berupa Perencanaan Kas dilakukan penilaian
   Dispensasi perencanaan kas harian atas SPM yang diajukan ke KPPN tidak termasuk dalam perhitungan IKPA Perencanaan Kas.