SP-6/WPB.09/2026

Optimisme Ekonomi Bengkulu Terjaga, Kepala Kanwil DJPb Bengkulu
Sampaikan Kinerja Positif APBN dan Rekomendasi Strategis 2026

BENGKULU, 9 April 2026 – Perekonomian Provinsi Bengkulu menunjukkan tren yang sangat positif dan menggembirakan di awal tahun 2026. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, M. Irfan Surya Wardana, dalam acara Sarasehan Perekonomian dan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) yang diselenggarakan pada hari Kamis, 9 April 2026.

Dalam paparannya, M. Irfan Surya Wardana menegaskan komitmen kuat pemerintah pusat dalam menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bantalan utama (shock absorber) untuk meredam berbagai gejolak ekonomi. Dengan dukungan subsidi, bantuan sosial, serta stimulus ekonomi, APBN hadir untuk melindungi daya beli masyarakat Bengkulu dan memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga.

"Belanja APBN dan APBD memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung stabilitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Bengkulu" ungkap M. Irfan Surya Wardana.

SP-5/WPB.09/2026

Kinerja Positif APBN Bengkulu Maret 2026: Percepatan Belanja
dan Program Strategis Hadirkan Manfaat Nyata bagi Masyarakat

BENGKULU, 26 Maret 2026 – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Bengkulu hingga 28 Februari 2026 menunjukkan capaian yang sangat positif dan menjanjikan. Pendapatan negara mencatatkan pertumbuhan yang menggembirakan, sementara realisasi belanja pemerintah melaju lebih cepat untuk mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Hal ini mengukuhkan peran APBN sebagai motor penggerak pembangunan di Bumi Rafflesia.

Pendapatan Negara Tumbuh Signifikan Bawa Angin Segar
Dari sisi penerimaan, pendapatan negara berhasil tumbuh sebesar 24,18% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai Rp409,50 miliar. Tren positif ini utamanya didorong oleh menggeliatnya sektor industri pengolahan, khususnya komoditas sawit yang kinerjanya semakin kuat. Selain itu, kelancaran arus barang di Pelabuhan Pulau Baai turut mendongkrak penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai secara luar biasa. Kinerja prima juga terlihat pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp121,86 miliar, di mana sumbangan terbesarnya berasal dari optimalisasi layanan publik seperti perguruan tinggi negeri dan rumah sakit (Badan Layanan Umum). 

Belanja Negara Melaju Cepat, Tersalurkan untuk Program Prioritas
Pemerintah memastikan agar dana APBN segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Realisasi belanja negara di Bengkulu tumbuh melesat sebesar 25,33%, mencapai Rp2.352,94 miliar. Dana ini langsung dialirkan ke denyut nadi perekonomian daerah. 

Salah satu inisiatif unggulan yang berdampak luas adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga pertengahan Maret 2026, program ini telah menyalurkan anggaran sebesar Rp225,3 miliar kepada 331.731 penerima di seluruh kabupaten dan kota se-Bengkulu. Program ini tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi anak-anak sekolah dan kelompok rentan (seperti ibu hamil dan balita), tetapi juga turut membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.

SP-2/WPB.09/2026

APBN Tancap Gas di Awal 2026: Ekonomi Bengkulu Menggeliat,
Inflasi Terkendali, dan Kesejahteraan Warga Meningkat

BENGKULU, 27 Februari 2026 – Memasuki awal tahun 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional Bengkulu menunjukkan kinerja impresif sebagai pelindung daya beli masyarakat dan stimulus pertumbuhan ekonomi di Bumi Rafflesia. Realisasi hingga 31 Januari 2026 membuktikan bahwa desain kebijakan fiskal yang ekspansif sengaja diciptakan untuk memompa likuiditas secara efektif ke dalam perekonomian daerah sejak awal tahun.

Fondasi Ekonomi Makro yang Solid dan Inklusif

Kehadiran APBN terbukti sangat krusial dalam menjaga fondasi ekonomi masyarakat Bengkulu. Peran APBN sebagai peredam guncangan (shock absorber) terbukti efektif menekan angka inflasi bulan Januari di Bengkulu pada level 4,8%. Angka inflasi daerah tersebut lebih baik dan lebih terkendali dibandingkan inflasi nasional yang berada di angka 5,11%. Intervensi APBN juga sukses menciptakan lapangan kerja, sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka berada jauh di bawah angka nasional, yakni hanya 3,37%. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai juga semakin inklusif, tercermin dari membaiknya angka ketimpangan atau Gini Ratio di posisi 0,339.

Akselerasi Belanja Negara dan Inovasi Pro-Rakyat

Mesin penggerak ekonomi daerah melalui instrumen belanja langsung menunjukkan akselerasi yang luar biasa. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.377,83 miliar atau 10,34% dari target. Angka ini tumbuh positif sebesar 9,59% dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan bahwa APBN langsung tancap gas di awal tahun. Belanja Modal dari Pemerintah Pusat melonjak drastis hingga 124,94% dibandingkan tahun lalu karena kesuksesan pembukaan blokir anggaran dengan cepat, sehingga pembangunan fisik bisa segera dinikmati masyarakat. Terdapat inovasi kebijakan yang sangat pro-rakyat, di mana Tunjangan Profesi Guru kini disalurkan langsung dari Kas Negara ke rekening para guru, memotong rantai birokrasi. Hingga Februari, Rp144,05 miliar dana tunjangan telah masuk ke rekening 17.788 guru di Bengkulu, yang langsung mendongkrak perputaran ekonomi lokal. APBN juga menginvestasikan Rp173,23 miliar di Bengkulu untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau 270.541 siswa, balita, dan ibu hamil/menyusui. Program MBG ini berhasil menciptakan multiplier effect bagi UMKM lokal dengan melibatkan 471 supplier dan 114 Satuan Pelayanan.

SP-1/WPB.09/2026

Dorong Pembangunan Daerah, Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) di Provinsi Bengkulu Capai Rp 17,9 Miliar

BENGKULU, 25 Februari 2026 – Dalam upaya terus mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Merah Putih, Pemerintah Pusat kembali menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu. Hingga 25 Februari 2026, total realisasi penyaluran DBH telah mencapai Rp17.996.137.900 atau sebesar 8,83% dari total pagu alokasi tahun ini yang berjumlah Rp203,86 Miliar.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam mendistribusikan pemerataan ekonomi, di mana pendapatan yang dihasilkan dari potensi alam dan pajak di daerah dikembalikan lagi ke daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan lokal.

Potensi Alam dan Kepatuhan Pajak Menggerakkan Bengkulu

Berdasarkan data penyaluran, sektor Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara (Minerba) - Royalti menjadi penyumbang terbesar kembalinya dana ke daerah dengan nilai mencapai Rp12,08 Miliar. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan bumi Bengkulu memberikan dampak langsung bagi kas daerah.

Selain itu, tingginya kepatuhan masyarakat dan instansi dalam membayar pajak juga membuahkan hasil manis. Hal ini terlihat dari penyaluran DBH Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang mencapai Rp2,98 Miliar, disusul oleh DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Migas/Non Migas dan Perkebunan yang menyumbang lebih dari Rp2,83 Miliar.

Kecepatan Pemda di Bengkulu dalam penyelesaian rekonsiliasi Pajak Pusat yang dipungut oleh daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan DBH dan DAU memberikan dampak atas penyaluran DBH Pajak/PBB yang tepat waktu. Seluruh Pemda telah menandatangani BAR pada hari Kamis, 29 Januari 2026 bertempat di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu.

Potensi unggulan Bengkulu lainnya seperti Perikanan, Kehutanan, dan Panas Bumi (Geothermal) juga turut memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah.

Penyaluran Merata di Seluruh Kabupaten/Kota

Penyaluran DBH ini dipastikan berjalan transparan dan merata ke seluruh 10 Pemerintah Daerah (Pemprov, Pemkab, dan Pemkot) di Provinsi Bengkulu.

Secara persentase realisasi terhadap pagu, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur memimpin dengan persentase penyaluran tertinggi, masing-masing sebesar 9,45% dan 9,44% terhadap pagu. Sementara itu, dari sisi nominal, Kabupaten Bengkulu Utara tercatat menerima penyaluran terbesar dengan nilai penyaluran mencapai Rp 3,01 Miliar, disusul oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar Rp 2,64 Miliar.

Untuk Apa Dana Ini Digunakan?

Penyaluran DBH ini diharapkan menjadi "darah segar" bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di masing-masing wilayah. Dana ini akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk berbagai program prioritas yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, seperti:

1. Pembangunan Infrastruktur : Perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum.

2. Peningkatan Layanan Dasar : Dukungan untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

3. Stimulus Ekonomi: Pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal.

Pemerintah berharap masyarakat luas dapat terus mendukung iklim investasi yang baik, menjaga kelestarian lingkungan, serta taat membayar pajak. Sebab, setiap rupiah potensi yang digali dari Bengkulu, pada akhirnya akan kembali untuk membangun Bengkulu yang lebih maju dan sejahtera.

SP-13/WPB.09/2025

Kementerian Keuangan Cairkan DAU Tambahan
Untuk THR dan Gaji ke-13 Guru ASN-D di Seluruh Pemda di Bengkulu Hari Ini

BENGKULU, 30 Desember 2025 – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menyalurkan DAU Tambahan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Bengkulu pada hari ini, 30 Desember 2025. Penyaluran ini merupakan realisasi dari kebijakan Pemerintah Pusat untuk membayarkan komponen Tunjangan Profesi Guru (TPG) dalam Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas.

Dana ini dialokasikan khusus bagi Guru ASN Daerah yang gaji pokoknya bersumber dari APBD dan tidak menerima Tambahan Penghasilan (Tamsil) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan monitoring penyaluran per 30 Desember 2025, seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di lingkup Provinsi Bengkulu (KPPN Bengkulu, KPPN Manna, KPPN Curup, dan KPPN Mukomuko) telah memproses Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 30 Desember 2025. Dengan demikian, dana tersebut saat ini sudah berada di kas daerah masing-masing Pemda untuk selanjutnya disalurkan kepada Guru ASN-D. Hal  ini tentunya merupakan kabar yang cukup menggembirakan bagi Guru ASN-Daerah menjelang tutup Tahun Anggaran 2025.

SP-12/WPB.09/2025

Jelang Tutup Tahun 2025, APBN Guyur Rp13,44 Triliun
untuk Jaga Denyut Ekonomi Bengkulu

BENGKULU – Menjelang penghujung tahun anggaran 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu melaporkan kinerja APBN yang bekerja keras menopang ekonomi daerah. Hingga 30 November 2025, Belanja Negara di Bengkulu telah terealisasi sebesar Rp13,44 Triliun. Angka ini menjadi bukti kehadiran negara (counter-cyclical) untuk menjaga stabilitas ekonomi di saat pendapatan daerah mengalami tekanan.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa realisasi ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan aktivitas pembangunan dan ekonomi yang terus bergerak. "Jangan melihat defisit anggaran sebagai kerugian. Defisit ini adalah bukti kehadiran negara. Di saat pendapatan sedang tertekan, APBN justru hadir memompa dana lebih besar melalui belanja pemerintah untuk menjaga perputaran ekonomi di Bengkulu tetap berjalan," ungkap perwakilan Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu dalam konferensi pers “APBN KiTo”, Senin (22/12).

SP-11/WPB.09/2025

Kabar Baik bagi Desa di Bengkulu: Pemerintah Pusat Berikan Solusi Konkret Tuntaskan Dana Desa Non-Earmark Pasca PMK 81/2025

Bengkulu – Pemerintah memberikan kepastian dan solusi bagi Pemerintah Desa di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Bengkulu terkait penyaluran Dana Desa Non-Earmarked (tidak ditentukan penggunaannya) Tahap II seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025.

Berdasarkan hasil pertemuan antara Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta berbagai perwakilan asosiasi pemerintah desa (seperti APDESI, PAPDESI, PPDI, dan PABPDSI) pada 4 Desember 2025, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dalam siaran press-nya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pembayaran untuk kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana Desa non earmarked, adalah:

1. menggunakan Sisa Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (earmarked) untuk membayar kegiatan non earmarked yang belum terbayarkan,

2. menggunakan Dana Penyertaan Modal Desa ke lembaga-lembaga ekonomi yang belum disalurkan dan/atau belum digunakan termasuk penyertaan modal ke BUMDesa/BUMDesa bersama untuk ketahanan pangan,

3. menggunakan sisa anggaran/penghematan anggaran tahun berjalan (tahun 2025) termasuk yang bersumber dari pendapatan selain Dana Desa dan/atau menunda kegiatan yang belum dilaksanakan,

4. memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025,

SP-10/WPB.09/2025

Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu Membuka Layanan Terpadu UMKM dengan Menggandeng Semua Pihak

Bengkulu, 03 Desember 2025 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem UMKM melalui penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan UMKM Tahun 2025. Kegiatan ini menghadirkan Pejabat dari BPOM Bengkulu, Kementerian Hukum Bengkulu, KPP Pratama Bengkulu Satu, KPPBC Madya Tipe C Bengkulu, serta Direktorat Sistem Manajemen Investasi Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sebagai narasumber utama dalam memberikan pemahaman komprehensif mengenai legalitas produk, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perpajakan UMKM, prosedur ekspor, serta mekanisme Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM.

Kegiatan sosialisasi yang digelar pada tanggal 20 November 2025 di Aula Rafflesia Kanwil DJPb Bengkulu ini dihadiri oleh 27 pelaku UMKM binaan. Para peserta mendapatkan materi strategis terkait pendaftaran merek dagang, proses perijinan BPOM, mekanisme perpajakan dan penggunaan Coretax, serta bimbingan langkah-langkah ekspor. Dengan antusias, peserta menyampaikan berbagai tantangan yang selama ini menghambat pengembangan usaha, antara lain terkait pembiayaan KUR, sertifikasi produk, hingga akses pasar luar negeri. Kanwil DJPb Bengkulu memastikan seluruh masukan akan ditindaklanjuti melalui peningkatan sinergi dengan lembaga terkait, termasuk fasilitasi dialog UMKM dengan perbankan dan pendampingan lanjutan.