SP-1/WPB.09/2026

Dorong Pembangunan Daerah, Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) di Provinsi Bengkulu Capai Rp 17,9 Miliar

BENGKULU, 25 Februari 2026 – Dalam upaya terus mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Merah Putih, Pemerintah Pusat kembali menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu. Hingga 25 Februari 2026, total realisasi penyaluran DBH telah mencapai Rp17.996.137.900 atau sebesar 8,83% dari total pagu alokasi tahun ini yang berjumlah Rp203,86 Miliar.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam mendistribusikan pemerataan ekonomi, di mana pendapatan yang dihasilkan dari potensi alam dan pajak di daerah dikembalikan lagi ke daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan lokal.

Potensi Alam dan Kepatuhan Pajak Menggerakkan Bengkulu

Berdasarkan data penyaluran, sektor Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara (Minerba) - Royalti menjadi penyumbang terbesar kembalinya dana ke daerah dengan nilai mencapai Rp12,08 Miliar. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan bumi Bengkulu memberikan dampak langsung bagi kas daerah.

Selain itu, tingginya kepatuhan masyarakat dan instansi dalam membayar pajak juga membuahkan hasil manis. Hal ini terlihat dari penyaluran DBH Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang mencapai Rp2,98 Miliar, disusul oleh DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Migas/Non Migas dan Perkebunan yang menyumbang lebih dari Rp2,83 Miliar.

Kecepatan Pemda di Bengkulu dalam penyelesaian rekonsiliasi Pajak Pusat yang dipungut oleh daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan DBH dan DAU memberikan dampak atas penyaluran DBH Pajak/PBB yang tepat waktu. Seluruh Pemda telah menandatangani BAR pada hari Kamis, 29 Januari 2026 bertempat di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu.

Potensi unggulan Bengkulu lainnya seperti Perikanan, Kehutanan, dan Panas Bumi (Geothermal) juga turut memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah.

Penyaluran Merata di Seluruh Kabupaten/Kota

Penyaluran DBH ini dipastikan berjalan transparan dan merata ke seluruh 10 Pemerintah Daerah (Pemprov, Pemkab, dan Pemkot) di Provinsi Bengkulu.

Secara persentase realisasi terhadap pagu, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur memimpin dengan persentase penyaluran tertinggi, masing-masing sebesar 9,45% dan 9,44% terhadap pagu. Sementara itu, dari sisi nominal, Kabupaten Bengkulu Utara tercatat menerima penyaluran terbesar dengan nilai penyaluran mencapai Rp 3,01 Miliar, disusul oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar Rp 2,64 Miliar.

Untuk Apa Dana Ini Digunakan?

Penyaluran DBH ini diharapkan menjadi "darah segar" bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di masing-masing wilayah. Dana ini akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk berbagai program prioritas yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, seperti:

1. Pembangunan Infrastruktur : Perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum.

2. Peningkatan Layanan Dasar : Dukungan untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

3. Stimulus Ekonomi: Pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal.

Pemerintah berharap masyarakat luas dapat terus mendukung iklim investasi yang baik, menjaga kelestarian lingkungan, serta taat membayar pajak. Sebab, setiap rupiah potensi yang digali dari Bengkulu, pada akhirnya akan kembali untuk membangun Bengkulu yang lebih maju dan sejahtera.

SP-13/WPB.09/2025

Kementerian Keuangan Cairkan DAU Tambahan
Untuk THR dan Gaji ke-13 Guru ASN-D di Seluruh Pemda di Bengkulu Hari Ini

BENGKULU, 30 Desember 2025 – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menyalurkan DAU Tambahan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Bengkulu pada hari ini, 30 Desember 2025. Penyaluran ini merupakan realisasi dari kebijakan Pemerintah Pusat untuk membayarkan komponen Tunjangan Profesi Guru (TPG) dalam Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas.

Dana ini dialokasikan khusus bagi Guru ASN Daerah yang gaji pokoknya bersumber dari APBD dan tidak menerima Tambahan Penghasilan (Tamsil) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan monitoring penyaluran per 30 Desember 2025, seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di lingkup Provinsi Bengkulu (KPPN Bengkulu, KPPN Manna, KPPN Curup, dan KPPN Mukomuko) telah memproses Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 30 Desember 2025. Dengan demikian, dana tersebut saat ini sudah berada di kas daerah masing-masing Pemda untuk selanjutnya disalurkan kepada Guru ASN-D. Hal  ini tentunya merupakan kabar yang cukup menggembirakan bagi Guru ASN-Daerah menjelang tutup Tahun Anggaran 2025.

SP-12/WPB.09/2025

Jelang Tutup Tahun 2025, APBN Guyur Rp13,44 Triliun
untuk Jaga Denyut Ekonomi Bengkulu

BENGKULU – Menjelang penghujung tahun anggaran 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu melaporkan kinerja APBN yang bekerja keras menopang ekonomi daerah. Hingga 30 November 2025, Belanja Negara di Bengkulu telah terealisasi sebesar Rp13,44 Triliun. Angka ini menjadi bukti kehadiran negara (counter-cyclical) untuk menjaga stabilitas ekonomi di saat pendapatan daerah mengalami tekanan.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa realisasi ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan aktivitas pembangunan dan ekonomi yang terus bergerak. "Jangan melihat defisit anggaran sebagai kerugian. Defisit ini adalah bukti kehadiran negara. Di saat pendapatan sedang tertekan, APBN justru hadir memompa dana lebih besar melalui belanja pemerintah untuk menjaga perputaran ekonomi di Bengkulu tetap berjalan," ungkap perwakilan Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu dalam konferensi pers “APBN KiTo”, Senin (22/12).

SP-11/WPB.09/2025

Kabar Baik bagi Desa di Bengkulu: Pemerintah Pusat Berikan Solusi Konkret Tuntaskan Dana Desa Non-Earmark Pasca PMK 81/2025

Bengkulu – Pemerintah memberikan kepastian dan solusi bagi Pemerintah Desa di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Bengkulu terkait penyaluran Dana Desa Non-Earmarked (tidak ditentukan penggunaannya) Tahap II seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025.

Berdasarkan hasil pertemuan antara Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta berbagai perwakilan asosiasi pemerintah desa (seperti APDESI, PAPDESI, PPDI, dan PABPDSI) pada 4 Desember 2025, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dalam siaran press-nya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pembayaran untuk kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana Desa non earmarked, adalah:

1. menggunakan Sisa Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (earmarked) untuk membayar kegiatan non earmarked yang belum terbayarkan,

2. menggunakan Dana Penyertaan Modal Desa ke lembaga-lembaga ekonomi yang belum disalurkan dan/atau belum digunakan termasuk penyertaan modal ke BUMDesa/BUMDesa bersama untuk ketahanan pangan,

3. menggunakan sisa anggaran/penghematan anggaran tahun berjalan (tahun 2025) termasuk yang bersumber dari pendapatan selain Dana Desa dan/atau menunda kegiatan yang belum dilaksanakan,

4. memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025,

SP-10/WPB.09/2025

Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu Membuka Layanan Terpadu UMKM dengan Menggandeng Semua Pihak

Bengkulu, 03 Desember 2025 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem UMKM melalui penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan UMKM Tahun 2025. Kegiatan ini menghadirkan Pejabat dari BPOM Bengkulu, Kementerian Hukum Bengkulu, KPP Pratama Bengkulu Satu, KPPBC Madya Tipe C Bengkulu, serta Direktorat Sistem Manajemen Investasi Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sebagai narasumber utama dalam memberikan pemahaman komprehensif mengenai legalitas produk, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perpajakan UMKM, prosedur ekspor, serta mekanisme Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM.

Kegiatan sosialisasi yang digelar pada tanggal 20 November 2025 di Aula Rafflesia Kanwil DJPb Bengkulu ini dihadiri oleh 27 pelaku UMKM binaan. Para peserta mendapatkan materi strategis terkait pendaftaran merek dagang, proses perijinan BPOM, mekanisme perpajakan dan penggunaan Coretax, serta bimbingan langkah-langkah ekspor. Dengan antusias, peserta menyampaikan berbagai tantangan yang selama ini menghambat pengembangan usaha, antara lain terkait pembiayaan KUR, sertifikasi produk, hingga akses pasar luar negeri. Kanwil DJPb Bengkulu memastikan seluruh masukan akan ditindaklanjuti melalui peningkatan sinergi dengan lembaga terkait, termasuk fasilitasi dialog UMKM dengan perbankan dan pendampingan lanjutan.

SP-9/WPB.09/2025

Kinerja Solid Dana Desa se-Bengkulu Menjelang Tutup Tahun 2025

Bengkulu, 1 Desember 2025 – Secara keseluruhan, kinerja penyaluran Dana Desa di wilayah Provinsi Bengkulu menunjukkan tren yang sangat positif dan menggembirakan. Dari total pagu sebesar Rp1,036 triliun, realisasi penyaluran telah mencapai Rp932,6 miliar atau sebesar 89,95%.

Angka hampir 90% ini mengindikasikan bahwa tata kelola keuangan desa dan sinergi antara KPPN (Bengkulu, Curup, Mukomuko, dan Manna) dengan Pemerintah Daerah berjalan sangat efektif dalam mengawal pembangunan desa. 

Top Performers

Apresiasi tinggi patut diberikan kepada Pemerintah Daerah yang telah mencatatkan realisasi penyaluran nyaris sempurna (di atas 99%). Hal ini mencerminkan kepatuhan administrasi dan kecepatan eksekusi program yang luar biasa:

1. Kabupaten Kaur: Menjadi juara realisasi dengan capaian 99,92%. Hampir seluruh pagu Rp138,5 miliar telah tersalurkan.
2. Kabupaten Bengkulu Selatan: Menyusul sangat ketat dengan capaian 99,90%.
3. Kabupaten Seluma: Menunjukkan performa gemilang dengan realisasi 99,29% dari pagu yang cukup besar yaitu Rp142,2 miliar.

Ketiga daerah ini telah berhasil menyalurkan Dana Desa baik untuk kategori Earmark maupun Non-Earmark hingga tahap akhir dengan sangat baik.

SP-8/WPB.09/2025

Wujudkan Pengelola Keuangan APBN Kompeten dan Berintegritas, Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu Gelar Refreshment PPK, PPSPM dan Penguji Tagihan

Bengkulu, 26 November 2025 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu menyelenggarakan kegiatan Refreshment Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Penguji Tagihan untuk periode Triwulan IV Tahun 2025, Selasa–Rabu, 25–26 November 2025. Kegiatan ini digelar secara daring dan merupakan hasil kolaborasi empat Kantor Wilayah DJPb, yaitu Bengkulu sebagai host, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung.

Sebanyak 212 peserta yang merupakan pejabat perbendaharaan dari satker lingkup keempat kanwil mengikuti kegiatan ini, terdiri dari 116 peserta refreshment PPK dan 96 peserta refreshment PPSPM. Seluruh peserta mengikuti kegiatan dalam rangka pembaruan kompetensi sebagai syarat perpanjangan sertifikasi sesuai ketentuan penilaian kompetensi pada pengelola keuangan APBN.

SP-7/WPB.09/2025

Kanwil DJPb Bengkulu Inisiasi Sinergi Fiskal: Tingkatkan Tata Kelola Keuangan APBD Melalui Best Practice APBN

Bengkulu, 25 November 2025 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu hari ini sukses menyelenggarakan Workshop Sinergi Fiskal dan Sharing Session Tata Kelola Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah. Kegiatan ini merupakan inisiatif strategis Kanwil DJPb Bengkulu untuk memfasilitasi dan mendorong adaptasi praktik terbaik (best practices) pengelolaan keuangan negara (APBN) ke dalam tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) se-Provinsi Bengkulu.

Workshop yang dihadiri oleh perwakilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dari Pemprov dan 10 Kabupaten/Kota ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan fiskal daerah yang lebih efisien, ekonomis, dan efektif dalam mencapai indikator kesejahteraan masyarakat.