SP-21/WPB.09/2025

Kinerja Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Jenis Dana Bagi Hasil (DBH) se-Provinsi Bengkulu

BENGKULU, 29 Juni 2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu merilis laporan progres kinerja penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), secara khusus untuk jenis Dana Bagi Hasil (DBH), di wilayah Provinsi Bengkulu sampai dengan tanggal 29 Juni 2026. Penyaluran DBH merupakan salah satu pilar penting dalam desentralisasi fiskal guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Berdasarkan data monitoring Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, dari total alokasi DBH se-Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp203.860.891.000, Pemerintah Pusat telah menyalurkan DBH sebesar Rp62.357.683.050, atau tersalurkan sebesar 30,59%.

Mekanisme Penyaluran DBH

Beberapa jenis DBH belum terdapat realisasi penyaluran karena terkait dengan perhitungan realisasi dari pajak/royalty/PNBP SDA serta pemenuhan syarat salur oleh Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Pemerintah Pusat.

Mekanisme utama pencairan dana DBH ini dijalankan melalui mekanisme sebagai berikut:

SP-20/WPB.09/2025

Kinerja APBN Regional Bengkulu Terjaga, Ekonomi Tumbuh Kuat dan Manfaat #UangKita Terus Diakselerasi

BENGKULU, Juni 2026 – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Bengkulu hingga 31 Mei 2026 menunjukkan kondisi yang tetap terjaga dengan tren yang positif. Hal ini menjadi motor penggerak stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika global. 

Pertumbuhan Ekonomi Terjaga dan Inflasi Terkendali
Perekonomian regional Bengkulu menunjukkan ketahanan yang baik, tercermin dari pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2026 yang mencapai 4,72% (yoy). Capaian ini disertai dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali, menandakan kondisi perekonomian daerah yang stabil dan terjaga.

Pendapatan Negara Tumbuh Positif
Kinerja pendapatan negara hingga akhir Mei 2026 tumbuh kuat sebesar 18,46% (yoy) dengan total realisasi mencapai Rp1,14 triliun. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi serta capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tetap terjaga di angka Rp209,14 miliar.

SP-19/WPB.09/2025

Akselerasi Ekonomi Sektor Riil: Kanwil DJPb Bengkulu Salurkan Rp160,39 Miliar Dana Desa Tahap I ke 1.334 Desa se-Provinsi Bengkulu

BENGKULU, 13 JUNI 2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu mencatatkan kinerja positif dalam penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan data pemantauan per tanggal 12 Juni 2026, penyaluran Dana Desa Tahap I di Provinsi Bengkulu telah menembus angka Rp160.393.904.000 (Rp160,39 miliar). Dana tersebut telah sukses disalurkan ke rekening 1.334 desa dari total 1.341 desa yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu. 

Capaian ini menunjukkan tingkat keberhasilan penyaluran Tahap I yang sangat masif, yakni mencapai 99,47% dari total jumlah desa. Penyaluran ini merupakan bagian dari total pagu Dana Desa (DIPA) Provinsi Bengkulu tahun 2026 yang berjumlah Rp377.083.944.000.

Tujuh Kabupaten Capai Penyaluran 100% pada Tahap I

Kinerja luar biasa ditunjukkan oleh mayoritas Pemerintah Daerah di Bengkulu. Tercatat, 7 dari 9 kabupaten telah berhasil menyalurkan Dana Desa Tahap I kepada seluruh desanya (100%), yaitu:

SP-18/WPB.09/2025

Kawal Ekonomi dan Kesejahteraan Warga, Kanwil DJPb Bengkulu Dorong Layanan Kesehatan Mandiri dan Buka Akses Beasiswa untuk Anak Muda

BENGKULU, 12 Juni 2026 – Peran Kementerian Keuangan di daerah kini tidak lagi sebatas menyalurkan dana negara. Melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu, pemerintah kini hadir lebih dekat Regional Chief Economist yang memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari urusan kesehatan hingga masa depan pendidikan anak muda Bengkulu.

Komitmen ini diwujudkan melalui dua langkah konkret yang baru saja diinsiasi konkrit oleh Kanwil DJPb Bengkulu: mendukung terwujudnya kemandirian Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas agar layanannya makin cepat, serta menggandeng alumni Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dalam wadah Mata Garuda Bengkulu untuk membantu putra-putri Bengkulu meraih beasiswa pendidikan tinggi.

Dukungan untuk Tata Kelola BLUD Yang Modern

Selama ini, banyak masyarakat yang mengeluhkan lambatnya peningkatan fasilitas di puskesmas atau rumah sakit daerah. Berdasarkan hasil Joint Research (Penelitian Bersama) yang dilakukan Kanwil DJPb Bengkulu pada tahun 2026 terhadap 90 unit layanan kesehatan di Bengkulu, ditemukan bahwa kunci dari pelayanan yang cepat adalah status Kemandirian (BLUD).

SP-17/WPB.09/2025

Bengkulu Bangkit! Rp1,86 Triliun Dana KUR Berhasil Menggerakkan 22.142 Roda Usaha Masyarakat

BENGKULU – Roda ekonomi Provinsi Bengkulu berputar makin kencang! Sampai dengan pertengahan tahun ini, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sukses mencatatkan rekor penyaluran yang fantastis, mencapai Rp1.860.013.044.691 (Rp1,86 triliun). Dana segar ini telah menyentuh dan memberdayakan langsung 22.142 debitur, membuktikan bahwa semangat wirausaha di Bengkulu terus menyala.

Berikut adalah rincian lengkap kinerja luar biasa dari penyaluran KUR di Bengkulu, yang dirangkum khusus agar seluruh elemen masyarakat dapat melihat transparansi dan jejak nyata kebangkitan ekonomi daerah:

Jangkauan Skema: Fokus Angkat Usaha Terkecil agar Naik Kelas!

Program KUR membuktikan komitmennya untuk berpihak pada "wong cilik" dan pengusaha pemula. Mayoritas dana difokuskan untuk mengangkat kelas usaha mikro di masyarakat. Berikut rinciannya:

SP-16/WPB.09/2025

Kinerja Gemilang: Pembiayaan UMi 2026 Tembus Rp 50,11 Miliar,
Srikandi Ekonomi Bengkulu Jadi Motor Penggerak Utama

BENGKULU, 11 Juni 2026 — Sebagai pilar komplementer dari ekosistem Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menjangkau masyarakat unbankable, program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Provinsi Bengkulu mencatatkan kinerja yang sangat impresif pada tahun 2026. Hingga pertengahan tahun ini, fasilitas pembiayaan UMi telah sukses menembus angka penyaluran Rp50.116.500.000 (Rp50,11 miliar) dan memberikan manfaat nyata kepada 7.259 debitur di seluruh penjuru Bengkulu.

Pencapaian terkuantifikasi ini tidak hanya menegaskan komitmen pemerintah dan lembaga penyalur dalam mendorong inklusi keuangan, tetapi juga menjadi bukti nyata akselerasi ekonomi akar rumput pasca-pandemi yang semakin solid.

Berikut adalah sorotan utama dari kinerja penyaluran pembiayaan UMi di Provinsi Bengkulu tahun 2026:

Srikandi Ekonomi Memimpin Pertumbuhan (Cakupan Gender)
Data mencatatkan anomali yang sangat positif: dari total 7.259 debitur, sebanyak 7.252 debitur (99,9%) adalah perempuan dengan total dana yang dikelola mencapai Rp50,05 miliar. Angka ini merepresentasikan kuatnya gerakan women empowerment (pemberdayaan perempuan) di Bengkulu, di mana kaum ibu menjadi motor utama penciptaan lapangan kerja skala mikro dan penopang ekonomi keluarga.

SP-15/WPB.09/2025

Rencana Pencairan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 Lingkup Pemerintah Daerah se-Provinsi Bengkulu: Wujud Nyata Dukungan Kesejahteraan Aparatur dan Akselerasi Ekonomi Daerah

Bengkulu, 4 Juni 2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu menyampaikan rencana pelaksanaan pencairan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) seluruh wilayah Provinsi Bengkulu untuk tahun anggaran 2026. Kebijakan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan abdi negara serta mendorong roda perekonomian masyarakat secara luas. 

Pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 serta peraturan teknis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026. Alokasi ini secara khusus disalurkan pada bulan Juni dengan momentum yang sangat tepat, yaitu menjelang pergantian tahun ajaran baru sekolah. Langkah strategis ini diharapkan dapat secara langsung meringankan beban belanja pendidikan bagi keluarga penerima manfaat dalam menyiapkan kebutuhan sekolah putra-putrinya.

Berdasarkan data hasil monitoring yang dihimpun oleh Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu per 4 Juni 2026 pukul 15.00 WIB, total proyeksi alokasi anggaran yang disiapkan untuk disalurkan kepada Pemerintah Daerah se-Provinsi Bengkulu adalah sebesar Rp268.948.092.439,- (dua ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah). Dana tersebut akan didistribusikan kepada total 59.299 penerima hak di seluruh pemda se-Provinsi Bengkulu.

SP-14/WPB.09/2025

Waspada Penipuan: Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu Himbau Pemerintah Daerah Berhati-hati terhadap Dokumen Palsu Penyaluran KB DBH

BENGKULU, 3 Juni 2026 - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu mengeluarkan peringatan kewaspadaan resmi kepada seluruh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) se-Provinsi Bengkulu. Peringatan ini diterbitkan sebagai respons atas adanya indikasi penyebaran informasi dan dokumen fiktif terkait penyaluran dana transfer ke daerah yang diduga kuat dilakukan oleh pihak di luar Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan telah mengidentifikasi modus penipuan lama yang kembali berulang, yaitu beredarnya dokumen palsu terkait Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KB DBH) yang menyasar Pemerintah Daerah. Baru-baru ini, telah beredar spesimen dokumen palsu berupa cetakan "MONITORING SP2D-BANK" atas nama penerima RKUD KAB KOTABARU. Dokumen fiktif tersebut secara rinci memuat 11 rincian klaim pencairan KB DBH dengan total nominal mencapai Rp409.842.506.000,-. Klaim fiktif tersebut meliputi berbagai sektor, seperti DBH Pajak Penghasilan, PBB, Cukai Hasil Tembakau, serta Sumber Daya Alam (SDA).

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, menegaskan bahwa sampai dengan saat ini belum ada ketetapan resmi terkait penyaluran KB DBH, kecuali untuk alokasi khusus bagi daerah bencana di Sumatera. Adapun mekanisme ketetapan mengenai penyaluran KB DBH akan tertuang secara resmi melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Selanjutnya, proses penyaluran dana tersebut akan dilakukan secara cepat oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui sistem informasi terpadu Kementerian Keuangan.