SP-17/WPB.09/2025

Bengkulu Bangkit! Rp1,86 Triliun Dana KUR Berhasil Menggerakkan 22.142 Roda Usaha Masyarakat

BENGKULU – Roda ekonomi Provinsi Bengkulu berputar makin kencang! Sampai dengan pertengahan tahun ini, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sukses mencatatkan rekor penyaluran yang fantastis, mencapai Rp1.860.013.044.691 (Rp1,86 triliun). Dana segar ini telah menyentuh dan memberdayakan langsung 22.142 debitur, membuktikan bahwa semangat wirausaha di Bengkulu terus menyala.

Berikut adalah rincian lengkap kinerja luar biasa dari penyaluran KUR di Bengkulu, yang dirangkum khusus agar seluruh elemen masyarakat dapat melihat transparansi dan jejak nyata kebangkitan ekonomi daerah:

Jangkauan Skema: Fokus Angkat Usaha Terkecil agar Naik Kelas!

Program KUR membuktikan komitmennya untuk berpihak pada "wong cilik" dan pengusaha pemula. Mayoritas dana difokuskan untuk mengangkat kelas usaha mikro di masyarakat. Berikut rinciannya:

SP-16/WPB.09/2025

Kinerja Gemilang: Pembiayaan UMi 2026 Tembus Rp 50,11 Miliar,
Srikandi Ekonomi Bengkulu Jadi Motor Penggerak Utama

BENGKULU, 11 Juni 2026 — Sebagai pilar komplementer dari ekosistem Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menjangkau masyarakat unbankable, program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Provinsi Bengkulu mencatatkan kinerja yang sangat impresif pada tahun 2026. Hingga pertengahan tahun ini, fasilitas pembiayaan UMi telah sukses menembus angka penyaluran Rp50.116.500.000 (Rp50,11 miliar) dan memberikan manfaat nyata kepada 7.259 debitur di seluruh penjuru Bengkulu.

Pencapaian terkuantifikasi ini tidak hanya menegaskan komitmen pemerintah dan lembaga penyalur dalam mendorong inklusi keuangan, tetapi juga menjadi bukti nyata akselerasi ekonomi akar rumput pasca-pandemi yang semakin solid.

Berikut adalah sorotan utama dari kinerja penyaluran pembiayaan UMi di Provinsi Bengkulu tahun 2026:

Srikandi Ekonomi Memimpin Pertumbuhan (Cakupan Gender)
Data mencatatkan anomali yang sangat positif: dari total 7.259 debitur, sebanyak 7.252 debitur (99,9%) adalah perempuan dengan total dana yang dikelola mencapai Rp50,05 miliar. Angka ini merepresentasikan kuatnya gerakan women empowerment (pemberdayaan perempuan) di Bengkulu, di mana kaum ibu menjadi motor utama penciptaan lapangan kerja skala mikro dan penopang ekonomi keluarga.

SP-15/WPB.09/2025

Rencana Pencairan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 Lingkup Pemerintah Daerah se-Provinsi Bengkulu: Wujud Nyata Dukungan Kesejahteraan Aparatur dan Akselerasi Ekonomi Daerah

Bengkulu, 4 Juni 2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu menyampaikan rencana pelaksanaan pencairan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) seluruh wilayah Provinsi Bengkulu untuk tahun anggaran 2026. Kebijakan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan abdi negara serta mendorong roda perekonomian masyarakat secara luas. 

Pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 serta peraturan teknis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026. Alokasi ini secara khusus disalurkan pada bulan Juni dengan momentum yang sangat tepat, yaitu menjelang pergantian tahun ajaran baru sekolah. Langkah strategis ini diharapkan dapat secara langsung meringankan beban belanja pendidikan bagi keluarga penerima manfaat dalam menyiapkan kebutuhan sekolah putra-putrinya.

Berdasarkan data hasil monitoring yang dihimpun oleh Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu per 4 Juni 2026 pukul 15.00 WIB, total proyeksi alokasi anggaran yang disiapkan untuk disalurkan kepada Pemerintah Daerah se-Provinsi Bengkulu adalah sebesar Rp268.948.092.439,- (dua ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah). Dana tersebut akan didistribusikan kepada total 59.299 penerima hak di seluruh pemda se-Provinsi Bengkulu.

SP-14/WPB.09/2025

Waspada Penipuan: Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu Himbau Pemerintah Daerah Berhati-hati terhadap Dokumen Palsu Penyaluran KB DBH

BENGKULU, 3 Juni 2026 - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu mengeluarkan peringatan kewaspadaan resmi kepada seluruh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) se-Provinsi Bengkulu. Peringatan ini diterbitkan sebagai respons atas adanya indikasi penyebaran informasi dan dokumen fiktif terkait penyaluran dana transfer ke daerah yang diduga kuat dilakukan oleh pihak di luar Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan telah mengidentifikasi modus penipuan lama yang kembali berulang, yaitu beredarnya dokumen palsu terkait Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KB DBH) yang menyasar Pemerintah Daerah. Baru-baru ini, telah beredar spesimen dokumen palsu berupa cetakan "MONITORING SP2D-BANK" atas nama penerima RKUD KAB KOTABARU. Dokumen fiktif tersebut secara rinci memuat 11 rincian klaim pencairan KB DBH dengan total nominal mencapai Rp409.842.506.000,-. Klaim fiktif tersebut meliputi berbagai sektor, seperti DBH Pajak Penghasilan, PBB, Cukai Hasil Tembakau, serta Sumber Daya Alam (SDA).

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, menegaskan bahwa sampai dengan saat ini belum ada ketetapan resmi terkait penyaluran KB DBH, kecuali untuk alokasi khusus bagi daerah bencana di Sumatera. Adapun mekanisme ketetapan mengenai penyaluran KB DBH akan tertuang secara resmi melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Selanjutnya, proses penyaluran dana tersebut akan dilakukan secara cepat oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui sistem informasi terpadu Kementerian Keuangan.

SP-13/WPB.09/2025

Kejar Batas Akhir 15 Juni, Kanwil DJPb Bengkulu Dorong Pemda Percepat Salur Dana Desa Tahap I Tahun 2026

BENGKULU, 3 Juni 2026 – Menjelang batas akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa pada 15 Juni 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu mengimbau seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu untuk segera melakukan langkah-langkah percepatan. Percepatan ini krusial agar Dana Desa Tahap I Tahun 2026 dapat segera disalurkan dan dimanfaatkan untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, menyampaikan apresiasi atas sinergi Pemerintah Daerah dalam mengawal penyaluran Dana Desa selama ini. Namun demikian, berdasarkan data Monitoring Penyaluran Dana Desa per 2 Juni 2026, proses penyaluran di beberapa wilayah masih memerlukan dorongan ekstra.

Secara kumulatif, dari total 1.341 desa di Provinsi Bengkulu, tercatat masih terdapat 182 desa (13,6 persen) yang belum menerima penyaluran Dana Desa Tahap I. Perhatian khusus saat ini ditujukan kepada sejumlah kabupaten dengan sisa desa belum salur yang cukup signifikan:

• Kabupaten Rejang Lebong : 122 desa (100 persen belum salur).

SP-12/WPB.09/2025

Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 Dukung Momentum Tahun Ajaran Baru dan Dorong Daya Beli Masyarakat

BENGKULU, 29 Mei 2026 — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesejahteraan aparatur negara, pensiunan, dan penerima tunjangan melalui kebijakan pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2026. Di Provinsi Bengkulu, pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas dikawal oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu bersama seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),  satuan kerja, dan mitra perbankan agar penyaluran Gaji  Ketiga Belas dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel.

Sampai dengan tanggal 29 Mei 2026,  4 (empat) KPPN di wilayah  Kanwil  DJPb Provinsi Bengkulu, yaitu KPPN Bengkulu,  KPPN Curup,   KPPN Manna, dan KPPN Mukomuko telah memproses permintaan pembayaran Gaji Ketiga Belas sebesar Rp140.634.772.972,- untuk 34.673 penerima yang terdiri dari PNS,  anggota TNI/Polri, dan PPPK dari instansi vertikal   pusat.  Selanjutnya Gaji Ketiga Belas akan masuk  ke rekening para penerima paling cepat pada tanggal 2 Juni 2026.

Pembayaran Gaji Ketiga Belas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberiaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji  Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara,   Pensiunan,  Penerima Pensiun,  dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis  Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 Yang Bersumber dari APBN.

SP-11/WPB.09/2025

Ekonomi Bengkulu Tumbuh Kokoh: #UangKita Periode April 2026 Kerja Keras Pastikan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Terjaga

Bengkulu, 21 Mei 2026 – Selama April 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menunjukkan peran vitalnya sebagai pelindung ekonomi masyarakat di Provinsi Bengkulu. Hingga 30 April 2026, kinerja fiskal regional tercatat sangat positif, didorong oleh geliat ekonomi warga dan akselerasi belanja pemerintah yang fokus pada layanan publik serta penguatan daya beli.

Ekonomi Tumbuh, Harga-harga Stabil
Ekonomi Bengkulu pada Triwulan I 2026 berhasil tumbuh kuat di angka 4,72%. Hal ini dibarengi dengan tingkat inflasi yang sangat terkendali, yakni sebesar 3,23%. Kondisi ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Bengkulu karena menunjukkan bahwa daya beli warga tetap terjaga dan harga kebutuhan pokok di pasar masih terjangkau. Keberhasilan ini juga tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang positif, menandakan kesejahteraan sedulur petani di desa-desa semakin membaik. 

SP-10/WPB.09/2025

Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu Sukses Akselerasi Penyaluran Dana Desa Tahap II 2026: Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Utara Jadi Role Model

BENGKULU, 18 Mei 2026 — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu kembali menorehkan keberhasilan dalam mengawal tata kelola keuangan daerah. Hingga pertengahan Mei 2026, akselerasi penyaluran Dana Desa Tahap II menunjukkan tren yang sangat positif berkat pendampingan intensif dari DJPb. Total realisasi Dana Desa di Provinsi Bengkulu telah mencapai Rp149.562.623.000,- atau 39,66% dari total pagu alokasi Rp377.083.944.000,- untuk 1.341 desa.

Kisah sukses (success story) terbesar pada periode ini datang dari dua wilayah yang patut menjadi rujukan di Provinsi Bengkulu, yaitu Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Utara. Melalui sinergi yang solid dengan KPPN setempat, kedua pemerintah daerah ini berhasil memimpin realisasi pencairan Dana Desa tahap kedua paling cepat dibandingkan dengan daerah lainnya. Sampai 18 Mei 2026, sebanyak 181 desa di kedua kabupaten tersebut telah menerima penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar Rp29.451.359.200,-.

Kabupaten Mukomuko melalui KPPN Mukomuko menjadi bintang utama se-Provinsi Bengkulu dengan capaian penyaluran total mencapai sebesar Rp38.629.749.200,- atau 90,67%. Dari total 148 desa, sebanyak 123 desa telah sukses menerima kucuran Dana Desa Tahap II senilai Rp19.911.237.000,- Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh wilayah Bengkulu.