Survey Kepuasan Masyarakat merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara periodik triwulanan untuk terus menjaga kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Pada periode Triwulan III Tahun 2025, Kanwil Ditjen Perbendaharaan telah melaksanakan rangkaian pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat yang dimulai dari tahapan persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis hasil, hingga penyusunan dan pelaporan hasil. Serangkaian kegiatan dimaksud telah dilaksanakan pada tanggal 15 September 2025 s.d. 20 November 2025.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Survei Kepuasan pengguna layanan untuk triwulan I tahun 2023 di Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu diikuti oleh 77 responden yang berasal dari satuan kerja pengguna layanan Kanwil DJPb Bengkulu. Secara keseluruhan, pengguna layanan menilai pelayanan yang diberikan sudah sangat baik, yaitu dengan indeks 4,81 dari 5.