Kota Bengkulu – Dalam rangka mendukung pelaksanaan Kajian Evaluasi Program Prioritas Pemerintah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu melaksanakan pendampingan observasi lapangan dan pengambilan data primer pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Bengkulu Selebar Sumur Dewa mulai hari Senin, tanggal 18 Mei 2026 hingga Kamis, 21 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Gizi Nasional Nomor ND-89/03.03/05/2026/Roumku tanggal 15 Mei 2026 hal Permohonan Dukungan Bantuan Pelaksanaan Survei MBG pada SPPG serta Surat Tugas Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN Nomor ST-432/PKN/2026.

Tim pendamping dari Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu terdiri atas Luqman Elhakim selaku Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I B, Wayekto selaku Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I D, serta Wulan Purna Deviana selaku Pelaksana Seksi PPA I B. Tim tersebut diberi tugas khusus untuk melakukan pendampingan survey yang dilakuka oleh Kinanti dan Dita dari Politeknik Keuangan Negara STAN yang ditugaskan oleh DigiSEF untuk melakukan pendalaman survei pada SPPG Kota Bengkulu Selebar Sumur Dewa.

BENGKULU, 21 Mei 2026 – Dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu mendampingi tim dari Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, melakukan kegiatan pendampingan dan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Bengkulu pada Kamis (21/05).

Kehadiran tim dari Kementerian Keuangan ini disambut dengan baik oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bengkulu, beserta para pengelola keuangan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bengkulu.

Pertemuan ini difokuskan pada penyelarasan kebijakan dan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2026. Pengembangan potensi PDRD secara berkelanjutan saat ini menjadi isu prioritas utama yang didukung penyelesaiannya oleh Pemerintah Pusat. Dukungan ini mencakup upaya peningkatan administrasi perpajakan daerah, harmonisasi regulasi, dan sinergi kebijakan lintas sektor.

Bengkulu, 22 Mei 2026 – Sebagai perwujudan peran Regional Chief Economist dan Financial Advisor di daerah , Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu menyelenggarakan Kegiatan Asistensi Pengelolaan BLUD dalam Rangka Penajaman Data Fiskal Regional. Kegiatan strategis ini menjadi wadah koordinasi esensial yang melibatkan BPJS Kesehatan, BPKP Provinsi Bengkulu, Pemerintah Daerah, dan jajaran pengelola BLUD RSUD.

Diketahui bahwa sebagian besar pendapatan BLUD RSUD di Provinsi Bengkulu sangat bergantung pada klaim BPJS Kesehatan, di mana kerap terjadi kendala administratif yang berdampak pada stabilitas likuiditas rumah sakit. Untuk itu, Kanwil DJPb mengambil peran proaktif memfasilitasi asistensi teknis dan diskusi panel guna membahas tata kelola keuangan, pengelolaan cash flow, hingga mitigasi masalah klaim pending atau dispute.

Bengkulu – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu menerima kunjungan koordinasi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong terkait percepatan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026, Selasa (19/5). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai langkah percepatan penyaluran Dana Desa di Kabupaten Rejang Lebong, termasuk kesiapan pemenuhan persyaratan penyaluran oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa. Pemerintah desa juga terus melakukan persiapan administratif, antara lain penyusunan APBDes, RKPDes, serta penyesuaian nomenklatur kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku agar proses penyaluran dapat segera dilaksanakan setelah seluruh persyaratan terpenuhi.