BENGKULU – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu kembali menunjukkan tajinya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Triwulan I Tahun 2026, instansi ini berhasil meraih nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 4,88 dari skala 5,00 atau setara dengan 97,60. Pencapaian ini menempatkan kualitas layanan Kanwil DJPb Bengkulu dalam Kategori A (Sangat Baik).

Fasilitas dan Perilaku Petugas Jadi Keunggulan Utama

Keberhasilan ini didorong oleh penilaian tinggi pada seluruh unsur layanan. Dua aspek yang meraih skor tertinggi adalah Sarana dan Prasarana dengan nilai 4,94, serta Perilaku Petugas dengan skor 4,92. Hal ini mencerminkan bahwa fasilitas yang tersedia telah memberikan kenyamanan maksimal, didukung oleh sikap petugas yang ramah, profesional, dan solutif dalam melayani para pemangku kepentingan.

Responden yang terlibat dalam survei ini mencakup berbagai mitra kerja dari kalangan ASN, TNI, dan POLRI, dengan mayoritas layanan yang diakses adalah Pengesahan Revisi DIPA. Pengguna layanan memberikan apresiasi bahwa proses pelayanan berjalan cepat, responsif, dan profesional, baik yang dilakukan secara tatap muka maupun melalui layanan daring (e-service).

Upaya Perbaikan Berkelanjutan yang Nyata

Kanwil DJPb Bengkulu tidak hanya berpuas diri dengan angka yang tinggi. Instansi ini secara konsisten menjalankan prinsip continuous improvement. Sebagai bukti, seluruh rencana tindak lanjut (RTL) dari periode sebelumnya (Triwulan IV 2025) telah terealisasi 100%.

Beberapa langkah nyata yang telah dilakukan meliputi:

• Penguatan Komunikasi Layanan Tanpa Biaya: Melalui kegiatan intimacy dan FGD Halaman III DIPA, ditekankan kembali bahwa seluruh layanan diberikan dengan tarif Rp0,- (gratis).
• Optimalisasi Layanan Digital: Peningkatan respons pada kanal e-service seperti HAI CSO dan WhatsApp dengan melibatkan pengawasan langsung dari pejabat pengawas untuk memastikan layanan tetap cepat meski volume pekerjaan sedang tinggi.

Menatap Masa Depan dengan Semangat "PACAK"

Meskipun hasil survei menunjukkan tren yang positif dan stabil sejak tahun 2021, Kanwil DJPb Bengkulu telah memetakan beberapa area untuk pengembangan lebih lanjut. Fokus perbaikan ke depan akan diarahkan pada optimalisasi kanal pengaduan, kejelasan informasi biaya secara lebih eksplisit, serta penyelarasan persepsi antara petugas dan pengguna layanan terkait produk konsultatif.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, menegaskan komitmen instansinya dalam menjaga Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Seluruh jajaran berkomitmen untuk terus bekerja dengan semangat PACAK (Profesional, Akuntabel, Cepat, Amanah, dan Kolaboratif) demi memberikan kepuasan bagi seluruh pengguna layanan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan KMK 300 Tahun 2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen kinerja organisasi memiliki tujuan membangun organisasi yang terus menerus melakukan penyempurnaan/perbaikan (continuous improvement), membentuk keselarasan antar unit kerja, mengembangkan semangat kerja tim (teamwork), dan menjadi dasar untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. Dalam manajemen kinerja terdapat perencanaan kinerja yang mencakup proses penyusunan dan penetapan dokumen kinerja yang salah satunya adalah perjanjian kinerja dan inisiatif strategis. Perjanjian kinerja merupakan dokumen kesepakatan yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut merupakan peta strategi yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja UPK-Two Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu.

Peta Strategi merupakan suatu dashboard yang memetakan sasaran strategis (SS) dalam suatu kerangka hubungan sebab akibar yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi. Peta strategi di lingkungan Kementerian Keuangan secara umum menggunakan 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. Perspektif Stakeholder
   Perspektif Stakeholder mencakup Sasaran Strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder. Stakeholder (pemangku kepentingan) merupakan pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.
   
2. Perspektif Customer
   Perspektif Customer mencakup Sasaran Strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer dan/atau harapan organisasi terhadap customer. Customer (pengguna layanan) merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan output atau pelayanan suatu organisasi.
3. Perspektif Internal
   Persprektif Internal Process mencakup Sasaran Strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi stakeholder dan customer (value chain).
4. Perspektif Learning and Growth
   Perspektif Learning and Growth mencakup Sasaran Strategis yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder.

Adapun sasaran strategis yang harus dicapai berdasarkan perspektif yang ada sebagai berikut:

1. Penganggaran dan belanja yang berkualitas​
2. Dukungan manajemen yang efektif
3. Pelaksanaan Anggaran yang optimal
4. Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel
5. Pencapaian tugas khusus yang efektif
6. Organisasi dan SDM yang agile serta pengawasan dan pengendalian internal yang efektif
7. Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang andal​.

Selanjutnya, terdapat Indikator Kinerja Utama dan target yang ingin dicapai oleh Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu pada tahun 2026 dan dijabarkan dalam 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L 3 (skala 4)
2. Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Kanwil DJPb 100%
3. Indeks Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah 4 (skala 5)
4. Indeks Kualitas Operasional Treasury 4,1 (skala 5)
5. Indeks Kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) Tingkat Wilayah 4,1 (skala 5)
6. Indeks Kualitas Analisis Keuangan BUN Tingkat Wilayah 4 (skala 5)
7. Indeks Kualitas Pelaksanaan Special Mission di Daerah 4 (skala 5)
8. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi 100%
9. Nilai Implementasi Learning Organization 90
10. Nilai Efektivitas Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal 80
11. Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan, BMN, Pengadaan, dan Arsip 100
12. Nilai Kinerja TIK Kanwil DJPb 83

       Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan KMK 300 Tahun 2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen kinerja organisasi memiliki tujuan membangun organisasi yang terus menerus melakukan penyempurnaan/perbaikan (continuous improvement), membentuk keselarasan antar unit kerja, mengembangkan semangat kerja tim (teamwork), dan menjadi dasar untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. Dalam manajemen kinerja terdapat perencanaan kinerja yang mencakup proses penyusunan dan penetapan dokumen kinerja yang salah satunya adalah perjanjian kinerja dan inisiatif strategis. Perjanjian kinerja merupakan dokumen kesepakatan yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut merupakan peta strategi yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja UPK-Two Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu.

       Peta Strategi merupakan suatu dashboard yang memetakan sasaran strategis (SS) dalam suatu kerangka hubungan sebab akibar yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi. Peta strategi di lingkungan Kementerian Keuangan secara umum menggunakan 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. Perspektif Stakeholder
   Perspektif Stakeholder mencakup Sasaran Strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder. Stakeholder (pemangku kepentingan) merupakan pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.
2. Perspektif Customer
   Perspektif Customer mencakup Sasaran Strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer dan/atau harapan organisasi terhadap customer. Customer (pengguna layanan) merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan output atau pelayanan suatu organisasi.
3. Perspektif Internal Process
   Persprektif Internal Process mencakup Sasaran Strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi stakeholder dan customer (value chain).
4. Perspektif Learning and Growth
   Perspektif Learning and Growth mencakup Sasaran Strategis yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder.

       Adapun sasaran strategis yang harus dicapai berdasarkan perspektif yang ada sebagai berikut:

1. Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel
2. Dukungan manajemen yang efektif
3. Pelaksanaan Anggaran yang optimal
4. Pengelolaan kas yang prudent, efektif dan efisien
5. Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel
6. Pencapaian tugas khusus yang efektif
7. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif
8. Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas

       Selanjutnya, terdapat Indikator Kinerja Utama dan target yang ingin dicapai oleh Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu pada tahun 2025 dan dijabarkan dalam 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L 3 (skala 4)
2. Indeks Kualitas LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb 4 (skala 5)
3. Indeks efektivitas implementasi kemenkeu kewilayahan 4 (skala 5)
4. Indeks kepuasan terhadap layanan Kanwil DJPb 4 (skala 5)
5. Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN 4 (skala 5)
6. Indeks kualitas operasional Treasury 4,1 (skala 5)
7. Persentase akurasi perencanaan kas 82%
8. Indeks Kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah 4 (skala 5)
9. Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program 4 (skala 5)
10. Indeks Kualitas Penugasan terkait BLU/BLUD dan UMKM 4 (skala 5)
11. Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi 100%
12. Nilai implementasi Learning Organization 90
13. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal 80
14. Indeks kualitas pengelolaan keuangan Kanwil DJPb 100
15. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan 100%
16. Nilai Kinerja TIK Kanwil DJPb 80

      Selain itu, juga terdapat Inisiatif Strategis yang harus dilaksanakan pada tahun 2025. Inisiatif Strategis adalah kegiatan yang digunakan sebagai cara untuk mencapai target IKU sehingga berimplikasi pada pencapaian Sasaran Strategis. Inisiatif Strategis Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu Tahun 2025 sebagai berikut: