Bengkulu – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu menyelenggarakan Klinik Pelaksanaan Anggaran dengan tema "Bimtek Interoperabilitas SAKTI Modul Anggaran, Simplifikasi Revisi DIPA, dan Edukasi Survei Kepuasan Pengguna Layanan". Kegiatan dilaksanakan secara luring di Aula Raflesia, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, pada Kamis, 18 Juni 2026 pukul 14.00 WIB s.d. selesai, dan diikuti oleh para pengelola keuangan satuan kerja mitra Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman satuan kerja terkait implementasi Interoperabilitas SAKTI Modul Anggaran dalam rangka Simplifikasi Proses Revisi DIPA, sekaligus mengedukasi peserta mengenai pentingnya pengisian Survei Kepuasan Pengguna Layanan.

Kepala Bidang PPA I, Tri Tenggo Sukmono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Interoperabilitas SAKTI–NADINE merupakan bagian dari upaya Kementerian Keuangan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses revisi DIPA melalui integrasi sistem. Beliau menegaskan bahwa peserta diharapkan dapat memahami alur baru proses revisi DIPA serta memanfaatkan fitur-fitur yang telah disediakan dalam aplikasi SAKTI.

Bengkulu – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu menyelenggarakan Sosialisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Implementasi Interoperabilitas Sistem dalam rangka Simplifikasi Proses Revisi DIPA pada Sistem SAKTI Tahap II. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui Ms Teams pada Kamis, 18 Juni 2026 pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB dan diikuti oleh para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta pengelola keuangan satuan kerja di wilayah Provinsi Bengkulu.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi capaian transaksi KKP Triwulan I Tahun 2026, sekaligus sebagai upaya mendorong peningkatan pemanfaatan KKP dan kesiapan implementasi interoperabilitas sistem SAKTI Tahap II pada seluruh satuan kerja.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, khususnya pada aspek pelaksanaan anggaran dan tata kelola revisi DIPA.

Bengkulu, 22 Juni 2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Deviasi Halaman III DIPA Triwulan II Tahun 2026 secara daring melalui Microsoft Teams pada Senin (22/6). Kegiatan ini diikuti oleh 91 satuan kerja (satker) lingkup Kementerian/Lembaga di Provinsi Bengkulu yang memiliki nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA periode Mei 2026 kurang dari 80.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Tri Tenggo Sukmono, yang mewakili Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat realisasi anggaran, tetapi juga dari kualitas perencanaan dan konsistensi pelaksanaannya. Oleh karena itu, Rencana Penarikan Dana (RPD) yang tercantum dalam Halaman III DIPA harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran agar realisasi dapat berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Bengkulu – Dalam rangka mendukung penyusunan analisis tematik pada Laporan Asset Liability Committee (ALCo) Regional dan Regional Chief Economist (RCE) Monthly Report, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu melaksanakan kunjungan lapangan dan Focus Group Discussion (FGD) terkait perkembangan penyelenggaraan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 6 Kota Bengkulu pada Kamis (18/6). Kegiatan ini bertujuan menghimpun informasi faktual mengenai implementasi Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas nasional dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

FGD dilaksanakan bersama jajaran pengelola SRMA 6 Kota Bengkulu dan membahas berbagai aspek penyelenggaraan sekolah, mulai dari layanan peserta didik, tata kelola kelembagaan, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, hingga perkembangan pembangunan sarana dan prasarana sekolah permanen.

Dari aspek layanan siswa, pihak sekolah menyampaikan bahwa pemantauan kesehatan peserta didik dilakukan secara berkala melalui pengukuran berat badan dan tinggi badan serta pemeriksaan kesehatan minimal setiap dua bulan bekerja sama dengan Puskesmas Telaga Dewa. Pemenuhan kebutuhan gizi siswa juga menjadi perhatian utama melalui penyediaan makan tiga kali sehari dan makanan selingan dua kali sehari. Hasil pemantauan menunjukkan tidak terdapat siswa dengan kondisi stunting pada sekolah tersebut.