Bengkulu – Dalam rangka mendukung penyusunan analisis tematik pada Laporan Asset Liability Committee (ALCo) Regional dan Regional Chief Economist (RCE) Monthly Report, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu melaksanakan kunjungan lapangan dan Focus Group Discussion (FGD) terkait perkembangan penyelenggaraan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 6 Kota Bengkulu pada Kamis (18/6). Kegiatan ini bertujuan menghimpun informasi faktual mengenai implementasi Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas nasional dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
FGD dilaksanakan bersama jajaran pengelola SRMA 6 Kota Bengkulu dan membahas berbagai aspek penyelenggaraan sekolah, mulai dari layanan peserta didik, tata kelola kelembagaan, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, hingga perkembangan pembangunan sarana dan prasarana sekolah permanen.
Dari aspek layanan siswa, pihak sekolah menyampaikan bahwa pemantauan kesehatan peserta didik dilakukan secara berkala melalui pengukuran berat badan dan tinggi badan serta pemeriksaan kesehatan minimal setiap dua bulan bekerja sama dengan Puskesmas Telaga Dewa. Pemenuhan kebutuhan gizi siswa juga menjadi perhatian utama melalui penyediaan makan tiga kali sehari dan makanan selingan dua kali sehari. Hasil pemantauan menunjukkan tidak terdapat siswa dengan kondisi stunting pada sekolah tersebut.
Pada aspek pembinaan karakter, sekolah telah menerapkan berbagai pembiasaan dan rutinitas harian yang mendorong terbentuknya kedisiplinan dan kemandirian siswa. Selain itu, kepercayaan diri peserta didik terus dikembangkan melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan dan event.
Dari sisi akademik, kurikulum Sekolah Rakyat disusun oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan substansi yang setara dengan kurikulum sekolah reguler. Pada tahun ajaran mendatang, SRMA 6 Kota Bengkulu direncanakan melayani jenjang SD, SMP, dan SMA dengan total kapasitas mencapai 1.080 siswa.
Tim Kanwil DJPb Bengkulu juga melakukan peninjauan terhadap progres pembangunan sekolah permanen. Berdasarkan hasil pemaparan dan observasi lapangan, progres pembangunan telah mencapai sekitar 88 persen dan termasuk salah satu proyek Sekolah Rakyat dengan capaian terbaik secara nasional. Meski demikian, masih terdapat beberapa pekerjaan penyelesaian sarana, mebel, dan penataan ruang yang perlu diselesaikan sebelum proses perpindahan ke gedung baru yang direncanakan pada Juli 2026.
Selain capaian yang telah diraih, FGD turut mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih dihadapi, antara lain kebutuhan tambahan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mekanisme pendanaan operasional yang masih terpusat, persiapan akreditasi sekolah, serta kejelasan transformasi kelembagaan Sekolah Rakyat menjadi satuan kerja vertikal. Permasalahan kepemilikan sebagian lahan di area sekolah juga menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi pengembangan sekolah di masa mendatang apabila tidak segera diselesaikan.
Melalui kegiatan ini, Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan implementasi Program Sekolah Rakyat di daerah. Hasil FGD dan kunjungan lapangan tersebut akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan analisis tematik ALCo Regional Provinsi Bengkulu sekaligus mendukung perumusan rekomendasi kebijakan guna memperkuat keberhasilan Program Sekolah Rakyat sebagai instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan.
