Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu menyampaikan pemberitahuan melalui Surat Nomor S-846/WPB.09/2026 tanggal 10 Mei 2026 tentang Mekanisme Layanan Konsultasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Dukungan Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu bersama KPPN lingkup Provinsi Bengkulu.

Pemberitahuan tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-41/PK/2026 tanggal 21 April 2026 perihal Pemberitahuan Mekanisme Layanan Konsultasi DJPK.

Sejak Mei 2026, layanan konsultasi DJPK dilaksanakan secara full online melalui berbagai kanal layanan, antara lain telepon, WhatsApp, email, live chat, website, dan portal layanan Kemenkeu PRIME. Layanan ini mencakup pertanyaan cepat, klarifikasi, serta permintaan informasi umum terkait Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Dalam rangka kelancaran penyaluran Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2026, dapat kami sampaikan batas waktu penyampaian dokumen syarat salur sebagai berikut:

A. DANA DESA

1. Tahap I paling cepat disampaikan pada Januari 2026 dan paling lambat tanggal 15 Juni 2026
2. Tahap II paling cepat disampaikan pada April 2026 dan paling lambat menunggu LLAT

B. DAK FISIK

1. Tahap I Sekaligus < Rp1 miliar paling lambat tanggal 22 Juli 2026 pukul 17.00 WIB
2. Tahap II paling lambat tanggal 22 Oktober 2026 pukul 17.00 WIB
3. Tahap III sekaligus rekomendasi K/L paling lambat tanggal 16 Desember 2026 pukul 17.00 WIB

Dalam rangka mengoptimalkan nilai indikator deviasi halaman III DIPA, dapat kami sampaikan bahwa pemutakhiran RPD halaman III DIPA triwulan II 2026 diperpanjang sampai dengan 7 Mei 2026. Berkenaan dengan hal tersebut, Satuan Kerja dapat memanfaatkan masa perpanjangan revisi halaman III DIPA untuk melakukan penyamaan RPD bulan April 2026 dengan Realisasi bulan April 2026 serta memutakhirkan RPD bulan Mei dan Juni 2026. 

Demikian disampaikan untuk dapat diperhatikan dan dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran Tahun Anggaran 2026, disampaikan kepada seluruh Satuan Kerja di Provinsi Bengkulu agar segera melakukan perekaman target/proyeksi capaian output periode Triwulan II Tahun 2026 pada aplikasi SAKTI paling lambat tanggal 30 April 2026. Seluruh satuan kerja dapat memastikan data yang direkam telah lengkap, akurat, dan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum dilakukan pengiriman data melalui aplikasi SAKTI.

Dalam rangka mendukung ketepatan waktu dan kualitas penyampaian pelaporan keuangan pada lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, dapat kami sampaikan beberapa tanggal penting pelaporan keuangan bulan Mei 2026 sebagai berikut:

• Tanggal 6 Mei 2026
  Batas akhir satker menyampaikan LK UAKBUN Audited 2025 kepada Kanwil DJPb.
• Tanggal 8 Mei 2026
  Batas akhir satker menyampaikan LK UAPPAW dan BLU Audited 2025 kepada Kanwil DJPb.
• Tanggal 13 Mei 2026
  Batas akhir KPPN menyampaikan Kertas Kerja Analisis BUN KPPN kepada Kanwil DJPb.
• Tanggal 15 Mei 2026
  Batas akhir rekonsiliasi eksternal satuan kerja dengan KPPN.

Sehubungan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran Tahun Anggaran 2026, disampaikan kepada seluruh Satuan Kerja lingkup Provinsi Bengkulu agar segera melakukan perekaman target/proyeksi dan realisasi capaian output Triwulan I Tahun 2026 pada aplikasi SAKTI paling lambat tanggal 30 April 2026. Diharapkan seluruh satuan kerja dapat memastikan proses perekaman dan pengiriman data telah dilakukan secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Satuan kerja juga agar melakukan penelitian dan validasi data sebelum penyampaian guna memastikan kualitas data capaian output yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.