Bengkulu, 6 Mei 2026 — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Optimalisasi Kualitas Perencanaan Anggaran pada Periode Perpanjangan Revisi Halaman III DIPA Triwulan II Tahun 2026". Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu (6/5) mulai pukul 09.00 WIB ini dihadiri oleh para pengelola keuangan satuan kerja mitra Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, khususnya yang menangani fungsi perencanaan dan/atau penganggaran.

FGD ini merupakan tindak lanjut dari surat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Nomor S-643/WPB.09/2026 tanggal 14 April 2026 perihal Perpanjangan Batas Waktu Revisi Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA dalam rangka Penilaian Indikator Deviasi Halaman III DIPA Periode Triwulan II Tahun 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 86 satuan kerja mitra yang teridentifikasi memerlukan optimalisasi nilai kinerja Deviasi Halaman III DIPA pada periode dimaksud.

Dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi para cendekiawan daerah, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu memimpin langsung jalannya diskusi pada kegiatan Pembahasan Agenda Kegiatan Alumni LPDP dan Mata Garuda Bengkulu. Acara strategis ini diselenggarakan secara hybrid pada hari Selasa, 21 April 2026, bertempat di Ruang Mata Garuda Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu sekaligus terhubung secara daring melalui aplikasi Microsoft Teams. Selama forum berlangsung, seluruh peserta tampak aktif berpartisipasi menyampaikan sesi tanya jawab serta masukan yang konstruktif. Salah satunya adalah Dr. Jaya yang turut memberikan pandangan pentingnya terkait keharusan perancangan program yang matang dan berkelanjutan.

BENGKULU, 5 Mei 2026 – Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu terus memperkuat komitmennya dalam menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Bumi Rafflesia. Hal ini ditegaskan dalam agenda "Rekonsiliasi Iuran dan Peserta PNS Daerah, DPRD, PBPU, Pemerintah Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa sekaligus Monitoring Evaluasi Pengusulan PBI Se-Provinsi Bengkulu" yang digelar pada Selasa (5/5) di Hotel Nala Sea Side, Bengkulu.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, menekankan bahwa kehadiran pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah daerah melalui APBD harus bersinergi kuat agar dana jaminan kesehatan masyarakat benar-benar tereksekusi dengan tepat. Dukungan nyata fiskal APBN di Bengkulu hingga 30 April 2026 terlihat dari realisasi belanja negara yang mencapai Rp4.697,25 triliun, di mana sebesar Rp3.213,84 triliun di antaranya mengalir ke daerah dalam bentuk Transfer ke Daerah (TKD) untuk memastikan layanan dasar, termasuk kesehatan, terus berjalan.

Sebagai upaya nyata untuk mempererat koordinasi kebijakan fiskal di daerah, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu memimpin jalannya kegiatan audiensi bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu. Pertemuan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 22 April 2026 pukul 11.00 WIB, dengan mengambil tempat di kantor BKAD Provinsi Bengkulu.

Agenda utama dalam forum audiensi keuangan daerah ini sangat krusial, yakni difokuskan pada penyampaian berbagai rekomendasi strategis terkait tata kelola keuangan negara. Selain itu, pertemuan ini bertujuan memastikan efektivitas pelaksanaan APBN dan APBD guna mendorong pembangunan daerah.