Bengkulu – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan guru melalui percepatan dan penyempurnaan mekanisme penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah. Hingga 11 Mei 2026, realisasi penyaluran TPG ASN Daerah di Provinsi Bengkulu telah mencapai Rp311,8 miliar atau 34,40 persen dari total pagu APBN tahunan sebesar Rp904,46 miliar.
Penyaluran tersebut telah memberikan manfaat kepada 19.994 guru penerima di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Melalui mekanisme baru yang mulai diterapkan pada tahun 2026, dana TPG disalurkan langsung dari Kas Negara ke rekening guru setiap bulan setelah data divalidasi melalui Dapodik dan diproses oleh Kementerian Keuangan.
Skema baru ini diharapkan mampu memberikan kepastian pembayaran tunjangan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran bagi para guru ASN daerah. Selain meningkatkan kesejahteraan guru melalui tunjangan rutin bulanan, penyaluran TPG juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah melalui meningkatnya daya beli masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kelancaran penyaluran TPG ASN Daerah, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu juga telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terkait evaluasi retur penyaluran TPG ASN Daerah pada 6 Mei 2026. Kegiatan tersebut melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Provinsi Bengkulu, BPKAD/BKAD se-Provinsi Bengkulu, perwakilan guru penerima TPG, Bank BPD Bengkulu, serta KPPN di wilayah Provinsi Bengkulu.
Melalui forum tersebut, berbagai langkah perbaikan dan penguatan koordinasi dibahas guna meminimalkan kendala penyaluran, meningkatkan validitas data penerima, serta memastikan hak guru dapat diterima dengan lebih cepat dan akurat. Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus melakukan langkah preventif, komunikasi intensif, dan penguatan tata kelola penyaluran TPG sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.
