SP-7/WPB.09/2026
Dukung Target Pertumbuhan 2027, Kepala Kanwil DJPb Bengkulu
Hadiri Musrenbangprov: APBN Siap Jadi Katalisator Transformasi Ekonomi
BENGKULU, 13 April 2026 – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPBN) Provinsi Bengkulu secara resmi memenuhi undangan Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, untuk menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Bengkulu. Agenda strategis dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2027 ini telah diselenggarakan pada hari Jumat, 10 April 2026, bertempat di Ruang Aula Merah Putih Pemerintah Provinsi Bengkulu. Kehadiran perwakilan Kementerian Keuangan ini menegaskan komitmen kuat Pemerintah Pusat dalam mengawal visi daerah, khususnya pencapaian target agresif pertumbuhan ekonomi Bengkulu yang dipatok pada rentang 6,2% hingga 7,3% pada tahun 2027.
Dalam dinamika perekonomian daerah saat ini, instrumen fiskal pusat memainkan peranan yang sangat vital. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya bertindak sebagai fasilitator, tetapi juga berfungsi sebagai peredam kejut (shock absorber) dan stimulus ekonomi. Berdasarkan analisis kinerja fiskal awal tahun, APBN di wilayah Bengkulu menunjukkan postur yang sangat ekspansif dan solid. Pemerintah Pusat telah menyuntikkan dana segar melalui Belanja Negara sebesar Rp2,35 Triliun langsung ke dalam urat nadi perekonomian daerah sampai dengan 28 Februari 2026, yang mencatatkan akselerasi pertumbuhan sebesar 25,33%.
Bukti nyata dukungan pusat terlihat pada lonjakan pos belanja modal yang meroket hingga 245,56%. Injeksi triliunan rupiah ini difokuskan pada eksekusi cepat kontrak strategis dan pembangunan infrastruktur untuk menyerap tenaga kerja secara masif, sekaligus mencegah terjadinya dampak pelemahan ekonomi masyarakat di tingkat regional. Selain itu, Pendapatan Negara di Bengkulu juga mencatatkan angka yang impresif dengan pertumbuhan mencapai 24,18% atau sebesar Rp409,5 Miliar.
Guna memastikan tercapainya akselerasi pemerataan ekonomi inklusif, kontribusi Pemerintah Pusat di Provinsi Bengkulu juga diwujudkan melalui harmonisasi Program Strategis Nasional (PSN) dan agenda prioritas lainnya:
- Penguatan Ketahanan Pangan & Ekonomi Inklusif: Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) didorong untuk menjangkau sekitar 214.205 penerima manfaat. Program prioritas APBN ini difungsikan sebagai tuas pengungkit ekonomi inklusif di daerah.
- Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN): Pemerintah Pusat mengawal penuh Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Hululais untuk menjamin pasokan energi bersih, serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng-Kobema untuk akses air bersih perkotaan.
- Infrastruktur Irigasi: APBN membiayai perawatan bendung strategis seperti Daerah Irigasi (D.I.) Air Ketahun dan D.I. Air Manjunto, yang harus disinkronkan dengan pembangunan irigasi sekunder-tersier dari APBD daerah guna menjaga stabilitas pasokan pangan.
- Akselerasi Inklusi Keuangan: Pemerintah Pusat menyediakan stimulus likuiditas melimpah bagi UMKM Bengkulu. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menembus angka Rp677,92 Miliar, ditambah fasilitas pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp13,36 Miliar guna mendorong hilirisasi skala mikro.
Menyongsong pelaksanaan RKPD 2027, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu juga menitipkan rekomendasi tegas terkait tata kelola birokrasi. Beliau secara spesifik mendorong komitmen dari seluruh pihak untuk menjunjung bersama kredibilitas pembangunan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi digital, dan nir-toleransi (zero tolerance) terhadap praktik pungutan liar atau benturan kepentingan.
Tahun 2027 merupakan titik yang sangat menentukan. Sinergi yang kuat antara kapasitas APBN yang ekspansif dan efisiensi alokasi APBD yang transparan, diharapkan dapat melepaskan Provinsi Bengkulu dari jebakan ekonomi komoditas primer, menurunkan angka kemiskinan ke rentang 10,00% hingga 11,00% , dan meretas jalan menuju pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045.
