SP-8/WPB.09/2026

Akselerasi Manfaat #UangKita di Bumi Merah Putih:
APBN 2026 Perkuat Daya Beli, Hilirisasi, dan Manfaat Publik

BENGKULU, 30 April 2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu hari ini merilis laporan kinerja fiskal regional periode Triwulan I-2026. Mengusung tema nasional “Akselerasi Manfaat #UangKita, Perkuat Kualitas Akuntabilitas,” APBN di Provinsi Bengkulu terbukti menjalankan peran strategisnya sebagai shock absorber (peredam kejut) ekonomi sekaligus motor penggerak kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika global.

Stabilitas Makroekonomi: APBN Menjaga Napas Ekonomi Rakyat

Kinerja ekonomi Provinsi Bengkulu menunjukkan trajektori positif dengan proyeksi pertumbuhan mencapai 5,3% (YoY) pada tahun 2026. Pertumbuhan ini didorong oleh terjaganya stabilitas harga komoditas unggulan daerah. Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit tercatat stabil di kisaran Rp3.174/kg yang secara langsung menopang Nilai Tukar Petani (NTP) dan daya beli masyarakat perdesaan.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa terkendalinya inflasi regional pada Maret 2026 merupakan bukti nyata efektivitas intervensi #UangKita. "APBN hadir melalui berbagai instrumen subsidi dan kelancaran arus logistik. Kehadiran negara memastikan bahwa momen hari besar keagamaan tidak menggerus tabungan rakyat akibat lonjakan harga yang tak terkendali," ujarnya.

Kinerja Belanja Negara: Ekspansif Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Belanja Negara sampai 30 April 2026 telah terealisasi sebesar Rp4.697,25 Miliar atau 34,3% dari pagu sebesar Rp13.693,06, mengalami pertumbuhan sebesar 6,5%. Belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp483,40 Miliar dan Belanja Transfer Ke Daerah sebesar 3.213,84 Miliar.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat meliputi Belanja Pegawai Rp990,52 Miliar, Belanja Barang 294,08 Miliar, Belanja Modal Rp197,65 Miliar, dan Belanja Bantuan Sosial Rp1,14 Miliar. Sedangkan Transfer Ke Daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp44,70 Miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2.493,11 Miliar, DAK Nonfisik Rp590,17 Miliar, dan Dana Desa sebesar Rp80,41 Miliar. Untuk DAK Fisik sampai dengan 30 April 2026 belum terdapat realisasi penyaluran ke Rekening Kas Umum Daerah.

• Dana Desa
  Dana Desa telah disalurkan pada 647 desa dari 1.341 desa dengan nilai penyaluran sebesar Rp80,41 Miliar. Desa-desa pada Kabupaten Lebong dan Kabupaten Rejang Lebong belum mengajukan dokumen syarat penyaluran Dana Desa, sehingga belum memperoleh penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir April 2026.
• Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (TPG ASN-D)
  TPG ASN-D telah disalurkan sebesar Rp280,50 Miliar ke 20.218 rekening para guru. Penyaluran ini menjadi stimulus penting bagi peredaran uang di daerah dan untuk menjamin hak para guru diterima tepat waktu, mulai tahun 2026 penyaluran TPG bagi ASN-D dilakukan setiap bulan. Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam penyaluran TPG ASN-D adalah masih banyaknya retur yang disebabkan karena rekening tidak aktif atau penggunaan rekening baru tanpa ada konfirmasi/informasi yang berdampak pada TPG ASN-D yang sudah disalurkan tidak dapat masuk ke rekening guru. Untuk itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu mendorong Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota serta para guru lebih tertib dalam penggunaan rekening untuk menampung penyaluran dana TPG ASN-D, serta jika terjadi retur segera melakukan perbaikan dan berkoordinasi dengan KPPN.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu terus mendorong Satker dan Pemda dalam akselerasi kegiatan dan belanja yang bersifat substantif yang memberikan dampak pada ketercapaian program kegiatan dan multiplier effect atas belanja yang dilakukan di Provinsi Bengkulu

Ekonomi Sirkular melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Salah satu pilar utama transformasi sosial di Bengkulu adalah implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga April 2026, program ini telah menjangkau 331.731 penerima manfaat di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu. Namun, dampak MBG melampaui sekadar perbaikan gizi. Program ini telah menciptakan ekosistem ekonomi sirkular lokal dengan melibatkan 804 supplier lokal dan menyerap 5.704 tenaga kerja baru. "Ini adalah konsep home-grown school feeding yang nyata. Bahan pangan diambil dari petani dan nelayan Bengkulu, diolah oleh UMKM lokal, dan dinikmati oleh anak-anak kita. Uang negara berputar secara masif di level akar rumput, menciptakan kemandirian pangan daerah," tambah Kepala Kanwil.

UMKM Sebagai Kontributor Pertumbuhan Ekonomi

Hingga akhir April 2026, akselerasi penyaluran menunjukkan tren yang sangat ekspansif. Penyaluran Pembiayaan UMi telah mencapai Rp37,86 miliar, menandakan tingginya penetrasi program di tingkat grassroots. Sementara itu, penyaluran KUR juga terus dipacu dan menunjukkan realisasi yang solid di berbagai wilayah, selaras dengan target pemerintah pusat untuk menjadikan UMKM sebagai motor utama pemulihan dan penguatan struktur ekonomi daerah. Tren positif ini tidak lepas dari sinergi kuat antara Kanwil DJPb, pemerintah daerah, dan lembaga penyalur dalam melakukan pendampingan kepada debitur.

Kehadiran program pemerintah ini telah menyentuh puluhan ribu pelaku usaha di Bengkulu. Khusus untuk pembiayaan UMi, tercatat 5.512 debitur telah menerima manfaat langsung. Untuk program KUR, inklusivitasnya juga sangat masif, di mana tiga kabupaten saja—Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, dan Bengkulu Tengah—telah berhasil menjangkau lebih dari 5.600 debitur. Tingginya jumlah penerima manfaat ini mencerminkan tingginya demand atau gairah kewirausahaan masyarakat Bengkulu yang kembali pulih, serta semakin literatenya masyarakat terhadap akses pembiayaan formal yang aman dibandingkan pembiayaan informal

Konektivitas Strategis: Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu

Pemerintah diharapkan terus melanjutkan dan mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis melalui penetapan Tol Bengkulu - Lubuk Linggau yang telah ditetapkan sebagai  Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek ini menjadi hero content pembangunan fisik di Bengkulu yang dibiayai oleh #UangKita. Kehadiran tol ini diproyeksikan akan meruntuhkan isolasi logistik pesisir barat Sumatra, memangkas biaya distribusi, dan menjadikan Bengkulu sebagai hub ekonomi baru yang kompetitif.

Pelayanan Prima dan Akuntabilitas Tanpa Kompromi

Sejalan dengan pilar akuntabilitas, Kanwil DJPb Bengkulu melaporkan keberhasilan mengawal penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Un-audited 2025 tepat waktu pada 31 Maret 2026. Sinergi ini ditujukan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di seluruh entitas pemda di Bengkulu.

Komitmen pelayanan publik pun mencapai standar tertinggi dengan raihan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 4,88 (Kategori A/Sangat Baik) pada awal tahun 2026. Capaian ini menjadi modal kuat bagi Kanwil DJPb Bengkulu yang saat ini tengah dalam proses sertifikasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2026.

"Setiap keping uang yang dipungut dari pajak dan penerimaan negara senantiasa kembali bergulir membasahi roda perekonomian lokal. Kami pastikan setiap rupiah dikelola dengan integritas tinggi dan manfaatnya dirasakan nyata oleh setiap warga Bengkulu," tutup Kepala Kanwil.