SP-9/WPB.09/2026

Akselerasi Pembiayaan UMKM: Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu Catat Kinerja Positif Penyaluran KUR dan UMi hingga April 2026

BENGKULU, 30 April 2026 – Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu mencatat kinerja impresif pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) hingga April 2026. Realisasi ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberikan akses likuiditas yang mudah dan terjangkau bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bumi Merah Putih.

Berdasarkan data monitoring dan evaluasi fiskal regional terkini, pencapaian program pembiayaan pemerintah ini dapat dijabarkan dalam lima dimensi strategis:

1. Kinerja Penyaluran Umum terhadap Target
   Hingga akhir April 2026, akselerasi penyaluran menunjukkan tren yang sangat ekspansif. Penyaluran Pembiayaan UMi telah mencapai Rp37,86 miliar, menandakan tingginya penetrasi program di tingkat grassroots. Sementara itu, penyaluran KUR juga terus dipacu dan menunjukkan realisasi yang solid di berbagai wilayah, selaras dengan target pemerintah pusat untuk menjadikan UMKM sebagai motor utama pemulihan dan penguatan struktur ekonomi daerah. Tren positif ini tidak lepas dari sinergi kuat antara Kanwil DJPb, pemerintah daerah, dan lembaga penyalur dalam melakukan pendampingan kepada debitur.
2. Kinerja Jumlah Penerima Manfaat dan Analisisnya
   Kehadiran program pemerintah ini telah menyentuh puluhan ribu pelaku usaha di Bengkulu. Khusus untuk pembiayaan UMi, tercatat 5.512 debitur telah menerima manfaat langsung. Untuk program KUR, inklusivitasnya juga sangat masif, di mana tiga kabupaten saja—Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, dan Bengkulu Tengah—telah berhasil menjangkau lebih dari 5.600 debitur. Tingginya jumlah penerima manfaat ini mencerminkan tingginya demand atau gairah kewirausahaan masyarakat Bengkulu yang kembali pulih, serta semakin literatenya masyarakat terhadap akses pembiayaan formal yang aman dibandingkan pembiayaan informal.
3. Distribusi Kabupaten/Kota dan Analisis Sektoral
   Distribusi penyaluran menunjukkan karakteristik ekonomi spasial yang unik di masing-masing wilayah:
   a. Kota Bengkulu memimpin penyaluran UMi dengan total Rp8,85 miliar (1.144 debitur). Hal ini sangat logis mengingat Kota Bengkulu merupakan pusat perdagangan dan jasa (trade and commerce), di mana pelaku usaha ultra mikro seperti pedagang pasar dan warung kelontong sangat mendominasi.
   b. Di sisi lain, Kabupaten Bengkulu Utara menjadi episentrum penyaluran KUR dengan realisasi mencapai lebih dari Rp253,48 miliar (2.852 debitur), diikuti Bengkulu Selatan (Rp134,98 miliar) dan Bengkulu Tengah (Rp87,89 miliar). Dominasi wilayah ini didorong oleh kuatnya sektor primer, khususnya pertanian dan perkebunan (kelapa sawit dan karet), yang membutuhkan ticket size pembiayaan modal kerja yang lebih besar melalui skema KUR.
   
   
4. Segmentasi Usaha dan Dukungan Gender (Women Empowerment)
   Analisis data penyaluran juga memperlihatkan keberpihakan yang sangat kuat terhadap pemberdayaan perempuan. Hal ini terlihat dari dominasi lembaga linkage seperti Permodalan Nasional Madani (PNM), khususnya melalui skema Mekaar, yang berkontribusi masif di wilayah seperti Bengkulu Utara (979 debitur) dan Bengkulu Tengah (548 debitur). Mengingat skema ini didesain khusus untuk perempuan prasejahtera, realisasi ini membuktikan bahwa program pembiayaan pemerintah di Bengkulu bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan juga katalisator kesetaraan gender dan kemandirian finansial bagi perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga.
   
   
5. Proyeksi Multiplier Ekonomi dan Kesejahteraan
   Dari kacamata makroekonomi regional, injeksi likuiditas ratusan miliar rupiah melalui KUR dan UMi ini diproyeksikan akan menciptakan multiplier effect yang signifikan. Aliran dana ini akan langsung menstimulasi konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto di tingkat lokal. Ke depan, intervensi fiskal ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, membantu pengendalian inflasi regional dari sisi pasokan (terutama jika diarahkan pada sektor pangan/pertanian), dan pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta pengentasan kemiskinan di Provinsi Bengkulu.

Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu akan terus mengawal dan melakukan advisory kebijakan bersama stakeholders terkait (termasuk shadow organization atau tim lintas fungsi di daerah) agar kualitas pembiayaan semakin meningkat. UMKM Kuat, Bengkulu Hebat, Indonesia Maju.