Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan KMK 300 Tahun 2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen kinerja organisasi memiliki tujuan membangun organisasi yang terus menerus melakukan penyempurnaan/perbaikan (continuous improvement), membentuk keselarasan antar unit kerja, mengembangkan semangat kerja tim (teamwork), dan menjadi dasar untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. Dalam manajemen kinerja terdapat perencanaan kinerja yang mencakup proses penyusunan dan penetapan dokumen kinerja yang salah satunya adalah perjanjian kinerja dan inisiatif strategis. Perjanjian kinerja merupakan dokumen kesepakatan yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut merupakan peta strategi yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja UPK-Two Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu.

       Peta Strategi merupakan suatu dashboard yang memetakan sasaran strategis (SS) dalam suatu kerangka hubungan sebab akibar yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi. Peta strategi di lingkungan Kementerian Keuangan secara umum menggunakan 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. Perspektif Stakeholder
   Perspektif Stakeholder mencakup Sasaran Strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder. Stakeholder (pemangku kepentingan) merupakan pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.
2. Perspektif Customer
   Perspektif Customer mencakup Sasaran Strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer dan/atau harapan organisasi terhadap customer. Customer (pengguna layanan) merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan output atau pelayanan suatu organisasi.
3. Perspektif Internal Process
   Persprektif Internal Process mencakup Sasaran Strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi stakeholder dan customer (value chain).
4. Perspektif Learning and Growth
   Perspektif Learning and Growth mencakup Sasaran Strategis yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder.

       Adapun sasaran strategis yang harus dicapai berdasarkan perspektif yang ada sebagai berikut:

1. Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel
2. Dukungan manajemen yang efektif
3. Pelaksanaan Anggaran yang optimal
4. Pengelolaan kas yang prudent, efektif dan efisien
5. Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel
6. Pencapaian tugas khusus yang efektif
7. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif
8. Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas

       Selanjutnya, terdapat Indikator Kinerja Utama dan target yang ingin dicapai oleh Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu pada tahun 2025 dan dijabarkan dalam 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L 3 (skala 4)
2. Indeks Kualitas LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb 4 (skala 5)
3. Indeks efektivitas implementasi kemenkeu kewilayahan 4 (skala 5)
4. Indeks kepuasan terhadap layanan Kanwil DJPb 4 (skala 5)
5. Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN 4 (skala 5)
6. Indeks kualitas operasional Treasury 4,1 (skala 5)
7. Persentase akurasi perencanaan kas 82%
8. Indeks Kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah 4 (skala 5)
9. Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program 4 (skala 5)
10. Indeks Kualitas Penugasan terkait BLU/BLUD dan UMKM 4 (skala 5)
11. Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi 100%
12. Nilai implementasi Learning Organization 90
13. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal 80
14. Indeks kualitas pengelolaan keuangan Kanwil DJPb 100
15. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan 100%
16. Nilai Kinerja TIK Kanwil DJPb 80

      Selain itu, juga terdapat Inisiatif Strategis yang harus dilaksanakan pada tahun 2025. Inisiatif Strategis adalah kegiatan yang digunakan sebagai cara untuk mencapai target IKU sehingga berimplikasi pada pencapaian Sasaran Strategis. Inisiatif Strategis Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu Tahun 2025 sebagai berikut:

Bengkulu, 1 Desember 2024 – Gubernur Provinsi Bengkulu Rohidin Mersyah, didampingi oleh Kepala Kanwil Ditjen Provinsi Bengkulu Bayu Andy Prasetya, menyerahkan DIPA Kementerian/Lembaga serta Daftar Alokasi TKD di wilayah Provinsi Bengkulu. Pada kegiatan penyerahan DIPA dan Daftar TKD tahun 2024 mengalami perubahan format dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun-tahun sebelumnya diserahkan dalam bentuk fisik maka mulai tahun 2024 DIPA dan Daftar Alokasi TKD diserahkan dalam bentuk digital.

Bengkulu, 13 Desember 2024 - Penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Angggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 kepada seluruh Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian Negara/Lembaga, serta Pemerintah Daerah  telah dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2024 di Istana Negara Jakarta oleh Bapak Presiden RI. Sedangkan pada penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD TA 2025 untuk Satuan Kerja (satker) dan Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2024 di Balai Semarak Bengkulu oleh Plt. Gubernur Provinsi Bengkulu Bapak Rosjonsyah. Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD TA 2025 ini sebagai tanda dimulainya pelaksanaan APBN TA 2025.

Jakarta, 21/09/2023 Kemenkeu - Pemerintah dan Anggota DPR RI memiliki kesepahaman bahwa APBN tahun 2024 tetap harus menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan menghadapi gejolak ekonomi dan geopolitik serta mendukung agenda pembangunan termasuk pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024, pada Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (21/9) di Jakarta.

Kondisi ekonomi Indonesia dan global masih menghadapi tantangan, seperti inflasi dan perang Rusia-Ukraina. Tantangan-tantangan ini dapat berdampak negatif pada perekonomian Indonesia, sehingga perlu diantisipasi oleh pemerintah melalui kebijakan APBN 2024 yang tepat.

       Berdasarkan PMK 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan Instansi Vertikal yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Bengkulu, 15/09/2023 Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian ke depan yaitu hilirisasi, digitalisasi dan sustainabilitas. Hal ini ia ungkapkan saat berbicara pada saat menjadi panelis di Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), yang diselenggarakan di Bengkulu, pada Jumat (15/09).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan KMK 300 Tahun 2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

       Manajemen kinerja organisasi memiliki tujuan membangun organisasi yang terus menerus melakukan penyempurnaan/perbaikan (continuous improvement), membentuk keselarasan antar unit kerja, mengembangkan semangat kerja tim (teamwork), dan menjadi dasar untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. Dalam manajemen kinerja terdapat perencanaan kinerja yang mencakup proses penyusunan dan penetapan dokumen kinerja yang salah satunya adalah perjanjian kinerja dan inisiatif strategis.

Bengkulu, 15/9/2023 Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) mendorong jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di daerah untuk ikut memahami bagaimana gerak ekonomi daerah dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut Wamenkeu sampaikan dalam Rapat Koordinasi Gabungan (Rakorgab) Kemenkeu Satu Wilayah Bengkulu dan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yang diselenggarakan di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bengkulu pada Jumat (15/9).