Liputan Sosialisasi Anti Korupsi dan TPPU

Yogyakarta. Menjelang penutupan akhir tahun 2017 dimana tensi kesibukan sangat tinggi, PPATK berkesempatan memberikan sosialisasi anti korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kanwil DJPb Provinsi DIY pada hari jum’at (29/12/2017). Kesempatan yang langka dan berharga ini menurut Ludiro, Kepala Kanwil DJPb Provinsi DIY harus dimanfaatkan sebaik mungkin guna peningkatan pemahaman dan salah satu rujukan/referensi bagi para pejabat/pegawai.

Liputan Penyerahan DIPA Tahun 2018

Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 kepada para pimpinan satuan kerja/satuan kerja perangkat daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran hari ini (13/12) di Bangsal Kepatihan, Danurejan Yogyakarta.  Selain itu diserahkan pula Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dari Menteri Keuangan kepada Pemerintah Propinsi, Bupati dan Walikota di  DIY.

Liputan Kegiatan Workshop SBM

Yogyakarta. Direktorat Jenderal Anggaran sebagai pihak yang berwenang untuk menyusun konsep kebijakan mengenai Standar Biaya mengadakan sosialisasi kepada perwakilan satuan kerja/satuan kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada hari Kamis, 23 November 2017 di Ruang Rapat Lantai II Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta. Acara dimulai pukul 09.00 dan berakhir pukul 11.30, dihadiri oleh 42 peserta dari 28 Satker dengan pembicara Irwan Tigor Siahaan dan Gede Ginarya. Pokok bahasan dalam acara ini antara lain mengenai Kebijakan Umum Standar Biaya, Implementasi SBM Tahun Anggaran 2018, dan Standar Biaya terkait daerah.

Liputan Workshop Finalisasi Perumusan Standar Kompetensi Pejabat Perbendaharaan Non Bendahara (PPNB) 

Yogyakarta. Standar Kompetensi PPNB sangat dibutuhkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan APBN yang lebih kredibel. Berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2016, pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola APBN yang dilaksanakan Pejabat Perbendaharaan Negara khususnya KPA, PPK, dan PPSPM belum menunjukkan hasil yang mengembirakan.  Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran terdiri dari kesesuaian perencanaan dan penganggaran, kepatuhan atas regulasi (compliance), dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Kedua,  kompetensi PPNB dalam mengelola keuangan satuan kerja bervariasi dan belum terstandardisasi dengan baik. Ketiga,  saat ini belum adaketentuan baku tentang Standar Kompetensi PPNB sebagai acuan diklat dan pengembangan profesi PPNB.

Liputan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Yogyakarta. Dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran dan efektifitas belanja Satker serta sebagai bentuk penajaman fungsi monev di daerah, pada hari Selasa hingga Kamis, tanggal 14 – 16 Nopember 2017 telah dilaksanakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran  Satker Triwulan III TA 2017.  Dengan mengundang Satker dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, kegiatan ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan setiap triwulannya dalam upaya melakukan identifikasi permasalahan faktor penghambat capaian kinerja pelaksanaan anggaran dengan menggunakan 10 indikator.