“Satuan Kerja Perangkat Daerah, hendaknya melakukan administrasi penerimaan hibah dengan baik dan melaporkannya kepada Bupati, dalam hal ini BKAD, sehingga ketika Pemkab Gunungkidul menyusun LKPD tahunan tidak sampai berlarut-larut. Salah satu penyebab berlarut-larutnya proses penyusunan LKPD tahunan adalah administrasi hibah pada SKPD dilakukan secara tidak tertib. Tentu saja ini menyulitkan proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian,” demikian ditegaskan oleh Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, yang didampingi oleh Kepala Bidang PAPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Eko Budiyanto, saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi dan Gathering Akuntansi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta dengan SKPD dalam lingkup Kabupaten Gunungkidul dan Pemda-pemda dalam lingkup D.I. Yogyakarta.

Dalam rangka penyegaran kembali dan meningkatkan pemahaman pegawai terkait Budaya Sadar Risiko, Kode Etik dan Disiplin Pegawai, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta mengadakan Inhouse training pada Hari Jumat, 22 Juni 2018 yang bertempat di Aula lantai III Kanwil DJPb Prov. D.I. Yogyakarta. Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas Pihak Ketiga/Rekanan dengan Kanwil DJPb Prov. D.I. Yogyakarta.

Yogyakarta. Sesuai tugas dan fungsi dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga, Kanwil DJPb DIY menyelenggarakan sosialisasi tata cara revisi anggaran TA 2018. Kegiatan yang digelar selama tiga hari berturut-turut yaitu tanggal 6,7 dan 8 Maret 2018 di Ruang Aula Lantai III Kanwil DJPb DIY ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan revisi anggaran. Dihadiri Satker pelaksana anggaran belanja K/L utamanya Satker koordinator di lingkup wilayah kerja Kanwil DJPb DIY.

Liputan Kegiatan Rakor Akuntansi Tingkat Wilayah Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta

Yogyakarta. LKPP Tahun 2016 mencatat sejarah tersendiri dengan berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keberhasilan tersebut diraih melalui kerja keras seluruh jajaran pada  entitas pelaporan dan perjalanan panjang selama 12 tahun sejak LKPP pertama kali diberikan opini oleh BPK. Tentunya prestasi terbaik atas LKPP tersebut harus dijaga dan dapat dipertahankan dalam penyusunan LKPP di tahun-tahun mendatang. Demikian antara lain sambutan Bapak Ludiro Kepala Kanwil DJPb Prov. D.I. Yogyakarta dalam acara Rakor Akuntansi Tingkat Wilayah yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 di Kantor Wilayah DJPb Prov. D.I. Yogyakarta.

Yogyakarta. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBN dari segi value for money, diperlukan kegiatan pengukuran belanja pemerintah melalui reviu belanja pemerintah/Spending Review.  Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-12/PB/2016 tanggal 10 Februari Tahun 2016 tentang Penyusunan Spending Review, kegiatan Spending Review dilaksanakan pada awal tahun anggaran berjalan.

Spending Review bertujuan untuk mengidentifikasi potensi ruang fiskal tahun anggaran berikutnya. Salah satu jenis reviu pada Spending Review antara lain Reviu Alokasi, yaitu reviu belanja pemerintah yang merupakan reviu atas pengalokasian anggaran yang dilaksanakan dengan menelusuri komponen-komponen RKA-K/L satuan kerja.