Liputan Kegiatan Rapat Koordinasi Penyaluran DAK Fisik
Bertempat di Ruang Rapat Lantai II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta, pada tanggal 24 Agustus 2017 telah diadakan Rapat Koordinasi Persiapan Penyaluran DAK Fisik Tw II dan Dana Desa Tahap II lingkup Provinsi DI Yogyakarta. Rapat diikuti oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DI Yogyakarta, BKAD Kabupaten dan Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota, serta Bagian Pemerintah pada Setda Kabupaten/Kota, serta PPK Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa dari KPPN Yogyakarta, Wonosari, dan Wates.
Yogyakarta. 23 Agustus 2017. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 23 Agustus 2017 Yogyakarta dan Klaten menjadi tempat kegiatan roadshow kunjungan kerja Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati. Menteri Keuangan menjadi keynote speech Konferensi Internasional Ekonomi Islam Tahunan yang Kedua di Hotel Royal Ambarukmo, memberikan Kuliah Umum APBN di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, dan dilanjutkan Kegiatan Diseminasi Optimalisasi Dana Desa di Desa Ponggok, Klaten. Dalam kunjungan kerja tersebut Menkeu didampingi beberapa eselon I Kementerian Keuangan antara lain Inspektur Jenderal Sumiyati, Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono, Kepala BKF Suahasil Nazara, Kepala BPPK Astera Primanto Bhakti, Staff Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal Arif Baharudin , dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan APBN sekaligus menumbuhkan kecintaan dan peran serta masyarakat dalam pencapaian target penerimaan serta penyaluran belanja negara.
Yogyakarta– Hari Rabu dan Kamis, Tanggal 23 – 24 Agustus 2017 bertempat di Aula Lantai III Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, telah diselenggarakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker Triwulan II TA 2017. Diskusi/pembahasan secara intensif dan terbuka antara Satker, KPPN dan Kanwil DJPBN sebagai upaya identifikasi akar permasalahan terkait pelaksanaan angaran secara lebih spesifik sehingga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi teknis untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan anggaran K/L dan Satker ke depannya.
Yogyakarta – Sebagai Satker yang melaksanakan pengelolaan Keuangan sebagai BLU dan BLUD, satker-satker BLU dan SKPD BLUD di lingkungan Kanwil Ditjen perbendaharaan Provinsi DIY masih menghadapi tantangan dan kendala. Beberapa isu tantangan dan kendala tersebut seperti belum lengkapnya peraturan internal terkait dengan pengelolaan kas , masih terdapat unit internal yang melaksanakan pengelolaan keuangan di luar pola BLU, beberapa SOP yang belum dilaksanakan atau tidak sesuai ketentuan, dan penyesuaian pola tarif rumah sakit di era Jaminan Kesehatan Nasional. Terkait dengan hal tersebut Bidang PPA I dan Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta berinisiatif menyelenggarakan Focus Group Discission (FGD) pada tanggal 19 Juli 2017 dalam rangka memberikan benchmarking pengelolaan BLU dan BLUD terkait tantangan yang dihadapi tersebut. Dalam FGD tersebut dihadirkan narasumber dari Direktorat PK BLU Ditjen Perbendaharaan Ibu Yogi Rahmayanti yang menyampaikan Materi “Pengelolaan Badan Layanan Umum”. Narasumber kedua adalah Direktur Umum dan Operasional RSUP dr. Kariadi Semarang dr. Arif Rahman Sadad,SpKF, Msi.Med, SH, DHM menyampaikan sharing “Peran Good Clinical Governance & Patient Safety dalam mengurangi sengketa medik di era JKN”. Sedangkan Narasumber ketiga adalah Sekretaris Dewan Pengawas Universitas Brawijaya Malang yang memberikan sharing mengenahi “Optimalisasi Pengelolaan Aset BLU”. Peserta FGD tersebut adalah para Pimpinan Satker BLU , Para Pimpinan SKPD BLUD, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset(DPPKA), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta.
