Yogyakarta, 16 Maret 2023

Yogyakarta, 14 Maret 2023

Kategori Pagu Besar (di atas Rp15 Miliar): Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta (kode satker 409181) (Peringkat I), Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta (Peringkat II), dan Korem-072/PMK DAM IV/DIP (Peringkat III).

Kategori Pagu Sedang (di atas Rp5 Miliar s.d Rp15 Miliar): Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Gunung Kidul (peringkat I), Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta (Peringkat II), dan Pengadilan Negeri Wates (Peringkat III).

Kategori Pagu Kecil (sampai dengan Rp5 Miliar): Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Bantul (Peringkat I), Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta (kode satker 409183) (Peringkat II), dan Balai Pemasyarakatan Wonosari (Peringkat III).

 

Acara selanjutnya yaitu Refreshment IKPA TA 2023 dengan narasumber Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) I D, Pujiastuti dan Pelaksana Bidang PPA I Agus Ilhami yang menyampaikan perubahan ketentuan dan proses bisnis IKPA di tahun 2023.

 

Kanwil DJPb DIY telah melakukan terobosan atas layanan yang diberikan yaitu percepatan penerbitan nomor register hibah langsung dalam negeri dan pengesahan revisi anggaran yang bersifat administrasi.

 

Sesi pemaparan materi diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab yang dipandu Kepala Seksi PPA I A, Zuhdi Eka Nurokhman dan diikuti oleh seluruh satuan kerja, baik yang hadir langsung maupun secara daring.

 

#Intress

#DJPbHAnDAL

#KanwilDJPbDIY

#WBBM2023

Yogyakarta, 13 Maret 2023

Kanwil DJPb DIY gelar Rapat Teknis/Deputies ALCo Regional untuk realisasi sampai dengan 28 Februari 2023 secara luring bertempat di Ruang Rapat Kanwil DJPb DIY (13/3). Rapat ALCo yang bertemakan “Reviu Peran APBN dan APBD dalam Pengelolaan Sampah, Air Bersih, dan Sanitasi Layak” ini dihadiri oleh perwakilan dari Kanwil DJP DIY, KPPBC Yogyakarta, KPKNL Yogyakarta, BDK Yogyakarta, serta dari pihak eksternal hadir pula perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY dan BPKAD DIY.

Dari sisi penerimaan, sampai dengan 28 Februari 2023, penerimaan perpajakan di wilayah DIY membukukan sebesar Rp873,07M atau 16 persen dari target Rp5.444,09M, ditopang oleh penerimaan yang bersumber dari PPh Non Migas, PPN dan PPnBM, dan pajak lainnya.

Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp2.410,95M atau sebesar 11,03 persen, terkontraksi 9,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp994,35 miliar atau 8,5 persen dari target Rp11.704,75 miliar, terkontraksi 4,19%. Transfer ke Daerah dan Dana Desa terealisasi sebesar Rp1.416,61 miliar atau sebesar 13,96 persen, terkontraksi sebesar 25,32 persen dibandingkan tahun yang lalu. Penyaluran TKD terkontraksi cukup signifikan dikarenakan beberapa pemda di wilayah DIY masih melengkapi persyaratan untuk penyaluran TKD.

#Intress
#DJPbHAnDAL
#KanwilDJPbDIY
#WBBM2023

Yogyakarta, 14 Maret 2023

Menteri Keuangan selaku BUN telah menetapkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi implementasi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan hasil pelaksanaan anggaran dalam rangka mewujudkan spending better  dan good governance. Saat membuka kegiatan Penganugerahan IKPA Award Semester II Tahun 2022 & Refreshment IKPA Tahun 2023 pada 14 Maret 2023, Kepala Kanwil DJPb Provinsi D.I Yogyakarta, Arif Wibawa, mengapresiasi upaya pelaksanaan anggaran oleh para satuan kerja yang mendukung capaian IKPA Kanwil DJPb D.I. Yogyakarta sebagai BUN di semester II tahun 2022 mencapai 95,01 yang masuk kategori “Sangat Baik”.

Sebagai bentuk penghargaan dan motivasi, Kanwil DJPb Provinsi D.I Yogyakarta menganugerahkan IKPA Award Semester II Tahun 2022 kepada satker dengan nilai IKPA tertinggi setelah memperhitungkan bobot konversi dan besaran pagu. Tiga satker pemenang IKPA Award Semester II Tahun 2022 untuk masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

1. Kategori Pagu Besar (di atas Rp15 Miliar): Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta (kode satker 409181) (Peringkat I), Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta (Peringkat II), dan Korem-072/PMK DAM IV/DIP (Peringkat III).
2. Kategori Pagu Sedang (di atas Rp5 Miliar s.d Rp15 Miliar): Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Gunung Kidul (peringkat I), Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta (Peringkat II), dan Pengadilan Negeri Wates (Peringkat III).
3. Kategori Pagu Kecil (sampai dengan Rp5 Miliar): Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Bantul (Peringkat I), Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta (kode satker 409183)(Peringkat II), dan Balai Pemasyarakatan Wonosari (Peringkat III).

Kegiatan dilanjutkan dengan Refreshment IKPA TA 2023. Narasumber Agus Ilhami menyampaikan pada tahun 2023 terdapat perubahan ketentuan dan proses bisnis IKPA. Perubahan tersebut berupa penghitungan Indikator Deviasi Hal III DIPA yang hanya dihitung sampai dengan bulan November, terdapat kewajiban satker untuk melakukan pengisian Capaian Output bulanan, serta batas ketepatan waktu pengelolaan UP dan TUP ditambah 10 hari kalender pada libur Idul Fitri (21-26 April 2023).

Satker juga mendapatkan pemahaman menganai pelayanan prima pada Kanwil DJPb Provinsi D.I Yogyakarta. Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) I D, Pujiastuti menyampaikan terobosan atas layanan yang diberikan, yaitu penerbitan nomor register hibah langsung dalam negeri akan diselesaikan dalam waktu 5 jam dan pengesahan revisi anggaran yang bersifat administrasi akan diselesaikan dalam waktu 4 jam setelah dokumen diterima lengkap dan benar. 

Sesi pemaparan materi diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab yang dipandu Kepala Seksi PPA I A, Zuhdi Eka Nurokhman dan diikuti oleh seluruh satuan kerja, baik yang hadir langsung maupun secara daring.

Yogyakarta, 9 Maret 2023

Yogyakarta, 9 Maret 2023