Bertempat di The Phoenix Hotel Yogyakarta hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018, Kanwil DItjen Perbendaharaaan Provinsi D.I. Yogyakarta dan Pusat Informasi Pemerintahan menyelenggarakan Sosialisasi Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan Rencana Kerjasama Pendanaan antara Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Pemerintah Daerah

Yogyakarta, 11 Oktober 2018 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018  bertempat di Hotel Jambuluwuk, Yogyakarta menggelar acara Rapat Koordinasi Pengelolaan Kinerja Lingkup Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2018.  Acara ini ini dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait dalam Pengelolaan Kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY yaitu Kepala KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta selaku Pemilik Peta Strategi, Para Kepala Bidang, Para Pejabat dan Staff Pengelola Kinerja Kanwil dan KPPN, Para Pejabat dan Stac P.I.C. Pengelola Kinerja Kanwil, dan  Lighthouse Team Kanwil.

Yogyakarta, 11 Oktober 2018 – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta menyelenggarakan Sosialisasi bertema “Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dengan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)”  pada hari Kamis, 11 Oktober 2018 bertempat di Kantor Pemerintah Kota Yogyakarta. Sosialisasi bertujuan memberikan informasi terbaru kepada masyarakat luas terkait Kredit Usaha Rakyat dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Kegiatan tersebut diikuti oleh para pelaku UMKM, Camat, Lurah, dan Dinas terkait di Kota Yogyakarta.

Yogyakarta (05/04/2018) – Hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018,  bertempat di Hotel Novotel  Yogyakarta,  Kementerian Keuangan menyelenggarakan Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK) 2018 bertajuk “Perkembangan APBN untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan”. Seminar ini merupakan rangkaian kegiatan FEKK di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk menjalin kerjasama antara pihak Kementerian Keuangan dan masyarakat di daerah melalui akademisi di beberapa kota di Indonesia. Melalui kerjasama tersebut, diharapkan informasi mengenai kebijakan ekonomi dan fiskal yang dikeluarkan Kementerian Keuangan dapat tersampaikan kepada daerah dengan lebih tepat dan akurat. Bertindak sebagai narasumber dalam acara tersebut adalah : Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Pusat BKF, Adriyanto; Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Irfa Amri ; Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi DIY, Poppy Ismalina dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY, Heru Pudyo Nugroho.

Yogyakarta, 21 September 2018 .

Dalam rangka meningkatkan sinergi dan konsolidasi terkait perbaikan capaian penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2018 serta penyamaan persepsi terkait peraturan-peraturan terbaru di Bagian Kepegawaian dan langkah-langkah strategis dalam mengawal pelaksanaan penerimaan dan Pengeluaraan Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2018 berdasarkan PER-13/PB/2018 di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta, pada hari  Jumat, tanggal 21 September 2018, Kanwil Dtijen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah dengan mengusung tema “Optimalisasi Belanja Pemerintah Melalui Peningkatan Kualitas IKPA”.  Tema tersebut sejalan dengan komitmen Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta  untuk meningkatkan  IKPA demi menjaga kredibilitas dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran.

Selasa, 18 September 2018 telah dilaksanakan acara Focus Group Discussion (FGD)  bertempat di Aula lantai 3 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta. Hadir sebagai narasumber pada acara tersebut adalah Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Kepolisian Daerah DIY, Kombes Pol Gatot Agus Budi Utomo, dan Syakran Rudy, Kepala Subdirektorat Proses Bisnis dan Hukum  Direktorat Sistem Perbendaraan. Sementara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta, Ludiro bertindak selaku moderator pada acara FGD yang dihadiri oleh para anggota Forum Komunikasi Keuangan Negara (FKKN) dan para pejabat /pegawai di lingkup Kanwil DJPB Provisni D.I Yogyakarta. Bapak Ludiro dalam sambutannya menyampaikan bahwa FGD ini diharapkan dapat menambah wawasan serta sebagai media sharing terkait pengalaman menjadi saksi ahli, atau mendampingi saksi ahli dan untuk menyiapkan seseorang untuk menjadi Saksi Ahli. Dari FGD tersebut peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya kedudukan Saksi Ahli bagi Aparat Penegak Hukum (APH).