Liputan Kegiatan Sosialisasi UMI dan ToT SIKP
Yogyakarta (19/10/2017) - Pemerintah telah meluncurkan program kredit untuk pengusaha sangat kecil atau yang disebut kredit ultra mikro. Dalam PMK Nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), kredit ini ditujukan bagi pelaku usaha mikro dengan kebutuhan pembiayaan di bawah Rp 10 juta. Guna lebih mengenalkan program tersebut kepada masyarakat luas, bekerjasama dengan Pusat nvestasi Pemerintah (PIP), Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan kegiatan yang bertajuk “Sosialisasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan Training of Trainers Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)” pada hari Kamis, 19 Oktober 2017 di Hotel Phoenix Yogyakarta. Selain Direktur Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan, Ari Wahyuni, hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut Direktur Badan Layanan Umum (BLU), Djoko Hendratto dan Direktur PIP, Nur Hidayat. Bertindak sebagai moderator adalah Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta, Ludiro.
Sudah menjadi agenda tahunan, Sub Bagian Penilaian Kinerja Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta mengadakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Kinerja. Untuk tahun 2017 ini ada yang lain, Rapat Koordinasi ini menjadi tambah luas yaitu dengan menggandeng para Duta Transformasi Kelembagaan. Oleh karena itu materi rakor ini tidak hanya tentang Pengelolaan Kinerja tetapi juga materi tentang issue terkini Transformasi Kelembagaan 
Terobosan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan layak diacungi jempol, untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam menulis, Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara spartan mengadakan Lokakarya Writing Skill diseluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan di Indonesia. Dengan menggandeng Balai Diklat Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidkan dan Pelatihan Keuangan. Lokakarya Writing Skill ini dilaksanakan secara bertahap di setiap Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Tahap I dimulai tanggal 26 September 2017, pelaksanaannya di tiga Kanwil yaitu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kepualauan Riau, Nusa Tenggara Timur dan D.I. Yogyakarta.
Yogyakarta-Kamis, 14 Sepetember 2017. Kemarau yang berkepanjangan hampir diseluruh wilayah Indonesia, daerah-daerah yang berjenis tanah kapur dan berbatu yang tidak bisa meresap dan menampung air dipastikan mengalami masalah kekurangan air. Salah satu wilayah di Daerah Istemawa Yogyakarta yang berjenis tanah kapur dan berbatu yaitu wilayah Kabupaten Gunung Kidul , wilayah kabupaten ini memiliki kontur tanah berbukit menjadi langganan kekurangan air pada saat musim kemarau.
Kondisi pelaksanaan APBN 2016 memberikan gambaran kepada kita bahwa pemerintah memiliki ruang fiskal yang terbatas. Kondisi yang sama dapat kembali terjadi bila tidak dilakukan langkah-langkah strategis oleh pemerintah. Pada tahun 2017, strategi yang diambil pemerintah adalah menggali potensi perpajakan, mengendalikan cost recovery, dan optimalisasi PNBP SDA Nonmigas dan K/L. Kebijakan pemerintah terkait PNBP dalam APBN 2017 adalah optimalisasi PNBP dengan tetap memperhatikan pelestarian sumber daya alam dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bertempat di Ruang Rapat Lantai II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta, pada tanggal 24 Agustus 2017 telah diadakan Rapat Koordinasi Persiapan Penyaluran DAK Fisik Tw II dan Dana Desa Tahap II lingkup Provinsi DI Yogyakarta. Rapat diikuti oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DI Yogyakarta, BKAD Kabupaten dan Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota, serta Bagian Pemerintah pada Setda Kabupaten/Kota, serta PPK Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa dari KPPN Yogyakarta, Wonosari, dan Wates.
