Bandung, 28 Juli 2022- Perkembangan kasus Covid-19 baik nasional dan Jawa Barat varian baru kembali naik, masyarakat diminta waspada dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi. Vaksinasi tetap menjadi instrumen utama untuk transisi dari pandemi menuju ke endemi, akselerasi vaksinasi perlu dilanjutkan terutama di tengah kemunculan varian baru.
Perkembangan kasus harian Covid-19 di Jawa Barat masih terkendali ditengah lonjakan varian baru Omicron, perlu diwaspadai karena pandemi Covid-19 belum sepenuhnya selesai. Seiring terkendalinya pandemi Covid-19, lonjakan harga-harga pangan dan energi sebagai dampak kembali naiknya tensi geopolitik Rusia-Ukraina dan gagal panen karena faktor iklim/cuaca menyebabkan naiknya inflasi di Jawa Barat bulan Juni 2022 sebesar 0,57 persen lebih tinggi dari bulan Mei 2022 sebesar 0,34 persen.
Menyikapi berbagai perkembangan global yang menyebabkan ketidakpastian terhadap perekonomian, APBN terus dijalankan secara adaptif dan fleksibel menghadapi berbagai tantangan. Diharapkan, APBN dapat terus menjaga dan melindungi daya beli masyarakat serta terus mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Pemulihan ekonomi Jawa Barat masih tetap dibayangi tantangan dan risiko global, sehingga peran APBN sebagai shock absorber sangat diperlukan, dengan tetap memperhatikan kinerja APBN agar tetap sehat, sustainabel dan kredibel.
Berdasarkan hal tersebut, Kinerja APBN yang semakin baik tetap dijaga agar dapat terus berfungsi secara optimal untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan serta menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi ditengah perkembangan global yang mengalami ketidakpastian. Pemerintah terus berupaya untuk mendorong pemulihan ekonomi dalam rangka mengatasi kenaikan harga-harga. Upaya Pemerintah tersebut dilakukan melalui peran fungsi APBN yang dilakukan melalui dua instrumen utama, yakni penerimaan dan belanja negara.
Kinerja Positif APBN masih Berlanjutkan
APBN bekerja keras melalui Belanja Negara untuk mendukung program pemulihan ekonomi dan menjaga dampak adanya ketidakpastian. Kinerja APBN Jawa Barat hingga 30 Juni 2022 masih mencatatkan surplus, Namun kondisi sampai akhir triwulan II sebagai dampak risiko global ke belanja, masih harus terus diakselerasi melalui upaya optimal untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Realisasi belanja negara di Jawa Barat sampai dengan akhir Juni 2022 mencapai Rp52,82 triliun atau 47,72 persen dari target APBN 2022. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat tercapai sebesar Rp17,44 triliun atau 39,56 persen dari target APBN 2022 dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp35,37 triliun atau 53,12 persen dari target. Kinerja penyerapan belanja di Jawa Barat, diharapkan semakin terus membaik untuk mendorong pemulihan ekonomi dan pencapaian target pembangunan.
Belanja Pemerintah Pusat melalui Belanja Kementerian/Lembaga terutama dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan atas kegiatan operasional K/L, program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta pembayaran bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Kinerja penyerapan belanja akhir triwulan II 2022 diharapkan semakin baik seiring dengan akselerasi belanja barang K/L dan belanja modal untuk berbagai proyek pembangunan di Jawa Barat seperti pengembangan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya, pelayanan transportasi perkeretaapian, pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional, pengembangan jaringan irigasi permukaan, rawa, dan non-padi, serta program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Realisasi Program PC-PEN tahun 2022 untuk Perlindungan Sosial sampai dengan Juni 2022 di Jawa Barat untuk program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp2,29 triliun untuk 1.74 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Sembako sebesar Rp3,92 triliun untuk 3,95 juta KPM, Bantuan Minyak Goreng sebesar Rp1,19 triliun untuk 3,95 juta KPM dan realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp1,12 triliun yang disalurkan kepada 693,62 ribu KPM pada 4.906 Desa di Jawa Barat.
Selanjutnya, penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan akhir Juni 2022 mencapai Rp35,37 triliun, masih ditopang dana Transfer ke Daerah, yaitu realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp18,78 triliun atau 57,56 persen dari alokasi yang tumbuh sebesar 4,63 persen, realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp10,86 triliun dengan sudah tersalurnya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta dana Bantuan Operasional PAUD (BOP). Sedangkan untuk realisasi DAK Fisik di Jawa Barat sebesar Rp308,48 miliar atau 9,47 persen tumbuh positif sebesar 11,19 persen dan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,17 triliun atau 39,54 persen, serta realisasi Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp142,67 miliar atau 50 persen. Untuk realisasi Dana Desa di Jawa Barat tumbuh cukup signifikan sebesar 49,53 persen dibandingkan bulan Juni tahun 2021 dengan nilai nominal sebesar Rp3,10 triliun atau 50,70 persen dari pagu.
Pendapatan Negara Berkinerja Baik dengan Tumbuh Positif ditengah ketidakpastian perekonomian global
Hingga akhir bulan Juni 2022, realisasi Pendapatan Negara di Jawa Barat tercatat sebesar Rp76,84 triliun atau 65,20 persen dari target APBN tahun 2022. Capaian tersebut lebih tinggi Rp23,07 triliun dari periode yang sama tahun lalu, melanjutkan tren kinerja positif yang terjadi pada bulan Mei 2022. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi Pendapatan Negara di Jawa Barat tumbuh 42,91 persen (yoy).
Secara nominal, realisasi komponen penerimaan yang bersumber dari perpajakan mencapai sebesar Rp74,25 triliun atau 65,41 persen dari target APBN dan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp2,59 triliun atau 59,8 persen dari target APBN. Berdasarkan pertumbuhannya, realisasi penerimaan perpajakan dan PNBP tumbuh berturut-turut sebesar 43,50 persen (yoy) dan 27,76 persen (yoy).
Capaian realisasi penerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai. Dari sisi penerimaan pajak, hingga akhir Juni 2022 capaian tercatat sebesar Rp53,35 triliun atau 66,74 persen terhadap target APBN. Penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 45,74 persen secara (yoy). Secara nominal, penerimaan pajak didorong pertumbuhan positif dari komponen Pajak Penghasilan (PPh) tumbuh sebesar 68,29 persen, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM tumbuh sebesar 24,06 persen, dan Pajak Bumi dan Bangunan tumbuh negatif sebesar 72,95 persen. Kinerja pajak konsisten tumbuh positif karena kebijakan insentif pajak, program pengungkapan sukarela (PPS) dan pulihnya aktivitas ekonomi Jawa Barat.
Penerimaan Pajak sampai dengan Juni 2022 ditopang oleh lima sektor dominan yang menyumbang 81,02 persen penerimaan pajak Provinsi Jawa Barat. Mayoritas sektor utama penerimaan pajak terus melanjutkan tren pertumbuhan yang positif bulan sebelumnya. Sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran serta Kegiatan Jasa Lainnya tumbuh cukup signifikan dimana kinerjanya didorong oleh peningkatan produksi, ekspor dan impor, serta konsumsi masyarakat akibat pulihnya permintaan global dan domestik dimana masing-masing memiliki kontribusi sebesar 44,12 persen, 20,01 persen dan 9,93 persen. Untuk sektor Jasa Keuangan dan Asuransi berkontribusi sebesar 3,19 persen karena peningkatan setoran PPh 21, profitabilitas mulai membaik. Sedangkan Sektor Real Estat memiliki kontribusi dalam penerimaan pajak sebesar 3,56 persen yang kinerjanya didorong oleh pertumbuhan aktivitas konstruksi.
Penerimaan perpajakan yang bersumber dari kepabeanan dan cukai di Jawa Barat, realisasinya sampai dengan akhir Juni 2022 mencapai sebesar Rp20,90 triliun atau 62,23 persen terhadap target APBN 2022 dan tumbuh sebesar 38,10 persen (yoy). Kinerja kepabeanan dan cukai berdasarkan nominal dan pertumbuhannya tercatat positif dan tumbuh siginifikan di semua komponen. Penerimaan Bea Masuk mencapai sebesar Rp514,71 miliar atau 73,19 persen dari target APBN 2022 dan tumbuh sebesar 59,61 persen (yoy) karena didorong kinerja impor Jawa Barat, terutama mesin dan perlengkapan elektrik, mesin dan peralatan mekanis serta kain rajutan. Selanjutnya, penerimaan Cukai mencapai Rp20,39 trilliun atau 61,99 persen dari target APBN 2022 dengan tumbuh sebesar 37,63 persen (yoy).
Dalam rangka peningkatan pendapataan kepabeanan di Jawa Barat, Kanwil Bea Cukai Jawa Barat akan mengoptimalisakan Pelabuhan Patimban Internasional yang merupakan salah satu Program Strategis Pembangunan Nasional. Pelabuhan Patimban sebagai penopang ekspor di Jawa Barat sehubungan dengan kinerja kegiatan ekspor di Jawa Barat adalah sebagai penyumbang 15,31% ekspor nasional (data BPS Februari 2022). Ke depannya Pelabuhan Patimban Internasional di proyeksikan sebagai Pusat Ekosistem Logistik di Jawa Barat guna mendukung pertumbuhan dan meningkatkan potensi ekspor dan Impor Jawa Barat.
Realisasi PNBP sampai dengan akhir Juni 2022 mencapai Rp2,59 triliun atau 59,80 persen dari target APBN 2022 dan tumbuh sebesar 27,76 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy). Pencapaian realisasi PNBP di Jawa Barat tersebut terutama bersumber dari realisasi PNBP lainnya sebesar Rp1,46 triliun atau 87,16 persen dari target APBN 2022 dan pendapatan badan layanan umum (BLU) sebesar Rp1,13 triliun atau 43 persen dari target. PNBP lainnya tumbuh terutama didorong komponen PNBP Biaya Pendidikan, PNBP Kekayaan Negara dan Lelang, PNBP Pelayanan Pertanahan, PNBP Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan PNBP Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
Walaupun perkembangan global masih diliputi ketidakpastian, APBN tetap terus menjaga daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi Jawa Barat di tahun 2022. Membaiknya aktivitas ekonomi dan masyarakat Jawa Barat akibat pandemi Covid-19 yang makin terkendali ditengah kenaikan harga-harga komoditas memberi tambahan pendapatan dan menciptakan kinerja APBN 2022 yang semakin baik dan kuat. Konsumsi masyarakat, investasi dan ekspor tumbuh cukup kuat dan menjadi pendorong pemulihan ekonomi, sehingga kinerja APBN Jawa Barat dapat terus berfungsi untuk menjaga perekonomian dari tekanan ekonomi global yang masih volatile.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat di Gedung Dwi Warna, Jalan Diponegoro Nomor 59, Bandung pada telepon (022) 7207046
