Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Pemerintah Pusat telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 dengan tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, menjabarkan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. RKP 2023 memuat lima arahan dan komitmen pemerintah, yakni: (1) Kebijakan pada prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis; (2) Kerangka pendanaan; (3) Kerangka kelembagaan; (4) Kerangka regulasi, serta (5) Kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional. Berdasarkan tema tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan tema “Mencapai Kemandirian masyarakat Jawa Barat” sebagai fokus pembangunan pada RKPD Tahun 2023.

Sebagai indikator keberhasilan kebijakan fiskal yang dilakukan, perekonomian Jawa Barat tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,00 persen (c-to-c) berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen dan menjadi tertinggi kedua di pulau Jawa. Namun demikian laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat (y-on-y) sebesar 5,15 persen berhasil melampaui pertumbuhan ekonomi nasional (5,04 persen). Tingginya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2023 sebagai dampak peningkatan mobilitas masyarakat untuk melakukan kunjungan wisata pada momentum libur anak sekolah, Natal, dan tahun baru, serta didukung keberadaan kereta cepat WHOOSH yang diresmikan pada awal Oktober 2023.

Dari sisi fiskal, secara umum pelaksanaan APBN Jawa Barat tahun 2023 menunjukkan kinerja positif sejalan dengan makin membaiknya perekonomian domestik. Realisasi pendapatan negara dan hibah sampai dengan 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp151,39 triliun (100,44 persen dari target) atau tumbuh positif sebesar 4,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp144,39 triliun. Kontribusi terbesar penerimaan negara berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp144,30 triliun. Dari sisi belanja negara, tercatat pertumbuhan positif 6,76 persen dengan total realisasi sebesar Rp119,87 triliun dengan capaian 98,23 persen terhadap pagu tahun 2023. Kinerja positif APBN tahun 2023 baik dari sisi pendapatan negara maupun belanja negara menghasilkan surplus sebesar Rp31,52 triliun.

Kinerja APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp125,66 triliun mengalami peningkatan sebesar 21,90 persen dari realisasi tahun 2022. Sedangkan realisasi belanja daerah pada tahun 2023 sebesar Rp124,66 triliun tumbuh sebesar 15,64 persen dari tahun 2022. Sehingga pada tahun 2023 kinerja APBD mengalami surplus sebesar Rp1,00 triliun.

Dalam rangka menganalisis harmonisasi antara belanja pusat dengan belanja daerah, Menteri Keuangan telah menetapkan SOP Link 70 tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dalam rangka harmonisasi belanja K/L dan DAK Fisik di tingkat wilayah. Harmonisasi antara belanja pemerintah pusat dengan belanja daerah menitikberatkan pada: (1) reviu kinerja realisasi anggaran dan capaian output harmonis; (2) analisis permasalahan harmonisasi belanja pemerintah pusat yang mendukung DAK Fisik di masing-masing wilayah; dan (3) identifikasi upaya harmonisasi belanja K/L dan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah.

Sebagai analisis tematik, peningkatan rasio ketergantungan penduduk yang tinggi di Jawa Barat dan tingginya pasokan tenaga kerja yang ada harus diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja. Guna meningkatkan kualitas SDM, Pemerintah Pusat Bersama Pemerintah Daerah Jawa Barat berupaya membangun SDM dan mengurangi tingkat pengangguran. Belanja Pemerintah Pusat tahun 2023 di Jawa Barat difokuskan untuk mendukung peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan reformasi birokrasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mengadakan berbagai pembangunan untuk mendukung program penanggulangan pengangguran daerah.  Sejak tahun 2016 hingga tahun 2022 pembangunan manusia di  Jawa Barat berstatus tinggi dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, IPM Jawa Barat mencapai 74,24. Meskipun mengalami sedikit penurunan dari tahun 2022, namun sepanjang tahun 2020-2023 IPM Jawa Barat mencatat rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,74 persen. Peluang investasi di Jawa Barat sangat besar baik berupa proyek strategis maupun proyek lainnya. Realisasi investasi tahun 2019 s.d. 2023 di wilayah Jawa Barat mencapai sekitar 626 Proyek PMA dan 66.660 Proyek PMDN dengan total nilai mencapai Rp838,81 triliun, dan menyerap tenaga kerja baru sebanyak 856,3 ribu orang.

 

Informasi selengkapnya mengenai Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, silakan klik gambar berikut:

 

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search