Prospek ekonomi global masih dibayangi tensi geopolitik. Pertumbuhan ekonomi cenderung melambat dan divergen, dengan tensi geopolitik yang meningkatkan kerentanan rantai pasok, utamanya konflik di Timur Tengah dan perang di Ukraina. Meskipun demikian, sektor perekonomian Jawa Barat triwulan I 2024 tetap mengalami pertumbuhan, yaitu sebesar 4,93 persen (yoy). Tingkat inflasi Maret 2024 masih berada dibawah 5 persen, yaitu sebesar 3,48 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,78. Sementara itu, neraca perdagangan pada Maret 2024 mencatatkan surplus sebesar USD 2,15 miliar dengan nilai ekspor dan impor yang mengalami kenaikan secara m-to-m, masing-masing sebesar USD 3,20 miliar dan USD 1,05 miliar.
Pertumbuhan perekonomian ini ditunjang pula dengan pertumbuhan sektor jasa keuangan. Kinerja sektor jasa keuangan di Jawa Barat pada triwulan I 2024 tetap bertumbuh dan menunjukkan indikator prudensial yang memadai. Berdasarkan data dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat, beberapa indikator menunjukkan pertumbuhan positif secara yoy dengan rincian aset tumbuh sebesar 7,70 persen, dana pihak ketiga tumbuh sebesar 5,97persen, dan kredit tumbuh sebesar 8,76 persen.
Seiring aktivitas ekonomi domestik yang terjaga, kinerja APBN hingga 31 Maret 2024 masih mencatat surplus, namun perlu mengantisipasi perlambatan pendapatan negara. Realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp35,62 triliun, terkontraksi sebesar 7,74 persen dibandingkan dengan realisasi triwulan I tahun 2023 dengan mayoritas penerimaan berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp33,86 triliun. Sedangkan belanja negara berkinerja baik dengan realisasi sebesar Rp30,65 triliun atau 25,03 persen dari pagu Rp122,46 triliun dan mengalami kenaikan sebesar 29,22 persen dari tahun sebelumnya. Sampai dengan Triwulan I 2024 kinerja APBN Jawa Barat mengalami surplus sebesar Rp4,97 triliun.
Kinerja APBD Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp16,42 triliun mengalami peningkatan sebesar 5,95 persen dari realisasi tahun 2023. Sedangkan realisasi belanja daerah pada triwulan I tahun 2024 sebesar Rp12,84 triliun terkontraksi sebesar 0,69 persen dari tahun 2023. Sehingga pada triwulan I tahun 2024 kinerja APBD mengalami surplus sebesar Rp3,57 triliun.
UMKM berperan menjadi salah satu penopang sektor perekonomian. Melalui serapan tenaga kerja dan menggerakkan perekonomian riil, UMKM memberikan kontribusi positif terhadap sektor perekonomian di Jawa Barat. UMKM mampu menyerap 12,94 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 17,33 persen dari total investasi UMKM Nasional. Jumlah UMKM Jawa Barat menyumbang 14 persen total UMKM Nasional. UMKM di Jawa Barat didominasi UMKM Usaha Mikro yang mencapai 85,02 persen, Usaha Kecil sebesar 13,6 persen, dan Usaha Menengah Besar sebesar 1,38 persen. Berdasarkan serapan tenaga kerja, usaha kecil-mikro mampu menyerap 8,5 juta tenaga kerja atau sebesar 74,63 persen pekerja di sektor UMKM. Dalam rangka pemberdayaan UMKM, Pemda Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan berbagai pihak yang melibatkan pengusaha dan badan usaha, akademisi, komunitas, serta media. Kanwil DJPb dan KPPN Lingkup Provinsi Jawa Barat juga turut serta berkontribusi dalam bentuk pendampingan usaha dan pembiayaan. Kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung UMKM direalisasikan dengan disediakannya 70 inkubator bisnis dan 6 creative center yang tersebar di berbagai wilayah di Provinsi Jawa Barat. Pemda Provinsi Jawa Barat memiliki berbagai program unggulan dalam pemberdayaan UMKM yaitu program UMKM Juara, one pesantren one product, digitalisasi UMKM dan program kredit “Mesra”.
Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh wilayah Jawa Barat, pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur konektivitas. Mengingat sarana konektivitas khususnya di Jawa Barat bagian Selatan masih kurang memadai. Dampak infrastruktur konektivitas yang telah dapat diutilisasi, akan membuat transmisi perekonomian melalui efisiensi transportasi pengiriman barang kebutuhan industri dan distribusi barang dan jasa. Sehingga akan berdampak penurunan harga sebagai akibat biaya logistik/perjalanan (cost push inflation). Selain itu infrastruktur konektivitas memperluas kesempatan kerja bagi warga Jawa Barat dengan kemudahan akses dan mobilitas menuju lapangan kerja yang lebih luas.
Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Pagu Program Infrastruktur Konektivitas APBN di Jawa Barat pada tahun 2021 sebesar Rp6,90 triliun yang kemudian meningkat di tahun 2023 sebesar Rp0,12 miliar (2,27 persen). Realisasi anggaran Program Infrastruktur Konektivitas yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan.pada 2023 mencapai Rp5,39 triliun tumbuh sebesar 2,28 persen.
Realisasi belanja terbesar pada Program Infrastruktur Konektivitas Grup KRO Kerangka Investasi Fisik di Jawa Barat merupakan realisasi Program Prioritas Nasional “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar baik Darat, Laut, maupun Udara”. Program ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pergerakan barang dan jasa melalui jalur darat, udara, dan laut, sehingga dapat meningkatkan perdagangan internasional dan memperluas pasar. Selain itu juga untuk meningkatkan akses yang baik ke infrastruktur konektivitas untuk mendukung pertumbuhan bisnis dengan mempermudah distribusi produk, transportasi bahan baku, dan mobilitas tenaga kerja. Untuk Program Strategi Nasional hingga triwulan I 2024 sudah terealisasi Rp30,79 triliun yang digunakan untuk pembebasan lahan guna pembangungan jalan tol.
Informasi selengkapnya mengenai Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2024, silakan klik gambar berikut:
