APBN Tetap Solid, Sehat, dan Adaptif Dalam Mendukung Pertumbuhan 

Ekonomi yang Kuat dan Berkelanjutan, Menjaga Daya Beli Masyarakat di Wilayah Jawa Barat

Bandung, 27 Februari 2026 

A. Perkembangan APBN hingga 31 Januari 2026

1. Kinerja pelaksanaan ABPN Regional Jawa Barat sd 31 Januari 2026 menunjukkan Total pendapatan Rp11,09 Triliun (5,88% target), mengalami kontraksi 5,89% (yoy). Total belanja Rp13,05 Triliun (12,75% pagu), tumbuh 6,15% (yoy), sehingga menghasilkan Defisit regional sebesar Rp1,96 Triliun.
2. Penerimaan pajak hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp7,92 T (5,26% dari target), dengan pertumbuhan sedikit terkontraksi −2,41% dibanding tahun 2025. Penurunan ini terutama disebabkan koreksi tajam pada kategori Pajak Lainnya, khususnya Deposit Pajak, yang tidak lagi berulang karena setoran sudah dilaporkan pada jenis pajak yang seharusnya. Empat jenis pajak mayoritas menunjukkan pertumbuhan positif, menandakan bahwa aktivitas usaha masih relatif terjaga. 
3. Penerimaan kepabeanan dan cukai tercapai Rp2,64 Triliun atau 8,53% dari target penerimaan mengalami perlambatan 18,92% (Rp615,19 M) dibandingkan Januari 2025. Realisasi penerimaan Bea Masuk mencapai minus Rp37,09 Miliar atau (-10,93%) karena adanya restitusi. Penerimaan cukai mencapai Rp2,67 Triliun atau 8,75% mengalami kontraksi 16,76% dikontribusi kontraksi penurunan penerimaan Cukai Hasil Tembakau (HT) yang merosot 17,60% (Rp560,13 M).
4. Realisasi PNBP sebesar Rp525,69 Miliar atau 7,69 % dari target Rp6,84 Triliun mengalami pertumbuhan sebesar 28,42% (yoy); dengan rincian PNBP Lainnya mencapai Rp325,82 Miliar atau 15,16% tumbuh sebesar 5,45% (yoy) serta PNBP BLU mencapai Rp199,88 Miliar atau 4,26%   tumbuh sebesar 99,14% (yoy). 
5. Belanja Negara telah terealisasi Rp13,05 Triliun atau 12,75% dari pagu sebesar Rp102,37 Triliun, secara yoy tumbuh 1,44%. Pertumbuhan ini terjadi pada seluruh komponen baik Belanja K/L maupun TKD yang tumbuh positif.
6. Belanja K/L sampai dengan 31 Januari 2026 terealisasi sebesar Rp1,63 Triliun atau 3,78% dari pagu. Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp1,29 Triliun atau 5,65% dari pagu, Belanja Barang mencapai Rp262,10 Miliar atau 1,74%, Belanja Modal mencapai Rp79,47 Miliar atau 1,52%, Belanja Sosial mencapai Rp0,03 Milair atau 0,04%.
7. Realisasi TKDD sampai dengan 31 Januari 2026 sebesar Rp11,42 Triliun atau 19,28% dari pagu sebesar Rp59,25 Triliun.  Realisasi DBH mencapai Rp53,90 Miliar atau 1,95%, DAU mencapai Rp5,76 Miliar atau 16,05%, dan DAK Non Fisik mencapai Rp5,61 Triliun atau 27,40%, sementara DAK Fisik, Dana Insentif Fiskal dan Dana Desa belum memiliki realisasi.
8. Realisasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) sampai dengan 31 Januari 2026 sebesar Rp549,99 Miliar atau 2,24 % dari pagu sebesar Rp24,57 Triliun. Mengawali tahun 2026, masih terdapat 97,76% guru yang belum menerima pembayaran TPG per tanggal 31 Januari 2026. Hal ini disebabkan banyaknya guru yang harus melakukan validasi data (Info GTK/Dapodik) guna menghindari Data tidak valid atau beban kerja tidak memenuhi syarat, yang dikhawatirkan dapat menunda pencairan. Meskipun demikian, perubahan skema pembayaran tunjangan profesi guru yaitu pencairan bisa dilakukan bulanan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Adapun rekomendasi penyaluran Januari (1,2 juta guru ASN) telah diajukan oleh Kemendikdasmen sekaligus distribusi melalui sistem data pendidikan nasional.

B. Kondisi Makroekonomi 

1. Stabilitas Makro Ekonomi Indonesia di awal tahun 2026 tetap terjaga. Di tengah dinamika arus modal, tekanan pasar saham berangsur mereda dan stabilitas rupiah tetap terjaga. Sementara itu pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dengan defisit yang rendah.
2. Perekonomian Jawa Barat triwulan IV 2025 tumbuh 2,68% (q-to-q) dan 5,85% (y-on-y). PDRB ADHK (yoy) sebesar Rp 474,28 Triliun dan ADHB sebesar Rp786,47 Triliun.
3. Inflasi Januari 2026 3,24% (yoy) dengan IHK 110,05. Komoditas yang memberikan andil inflasi: tarif listrik, emas perhiasan, bahan bakar rumah tangga, daging ayam ras, dan beras.
4. Neraca Perdagangan Desember 2025 (yoy) Surplus USD 2,19 M. Total Ekspor USD 3,28 M dan Total Impor USD 1,08 M. Sepanjang tahun 2025, dilihat dari transaksi perdagangan Nonmigas dengan AS menunjukkan surplus mencapai USD 5,95 M.
5. NTP turun 1,65% menjadi 115,67, sedangkan NTN naik 3,77% menjadi 118,14.
6. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tetap terjaga kuat dan berkesinambungan, dijaga melalui dukungan kinerja positif berbagai sektor, seiring percepatan belanja negara dan optimalisasi penerimaan guna menjaga ruang fiskal yang sehat dan responsive.
7. APBN beserta mesin pertumbuhan yang lain akan terus dioptimalkan peranannya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Berbagai langkah reformasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas APBN, baik dari sisi pendapatan, maupun belanja.
8. Reformasi APBN akan terus diperkuat (collecting more, spending better, efficient and sustainable financing) guna memastikan program prioritas berjalan efektif, ruang fiskal tetap terjaga, dan kualitas pengelolaan fiskal semakin optimal.

******************

 Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Gedung Dwi Warna, Jalan Diponegoro Nomor 59, Bandung pada telepon (022) 7207046

APBN Terus Berperan Sebagai Shock Absorber 

Dalam Rangka Melindungi Daya Beli Masyarakat dan Menjaga Stabilitas Perekonomian 

di Wilayah Jawa Barat

Bandung, 20 Januari 2026 

A. Perkembangan APBN hingga 31 Desember 2025

1. Kinerja ABPN Regional Jawa Barat sd 31 Desember 2025 menunjukkan Realisasi pendapatan negara sebesar Rp145,65 Triliun (95,99% target), tumbuh 6,44% (yoy). Belanja terealisasi sebesar Rp119,22 Triliun (96,88% pagu), mengalami kontraksi 6,77% (yoy). Sehingga menghasilkan Surplus regional sebesar Rp26,43 Triliun.
2. Penerimaan Pajak mencapai Rp109,01T atau 92,47% dari target, tumbuh sebesar 8,19% (yoy). Dari empat jenis pajak yang menjadi kontributor utama penerimaan negara di Jawa Barat, seluruhnya mengalami pertumbuhan positif. Pajak Lainnya mengalami pertumbuhan positif yang signifikan (9546,65%) sebagai dampak diimplementasikannya kebijakan Deposit Pajak. 
3. Realisasi Penerimaan kepabeanan dan cukai tercapai Rp28,52 Triliun atau 100,70% dari target, mengalami penurunan sebesar 0,30%. Realisasi penerimaan Bea Masuk mencapai Rp0,41 Triliun atau 108,99%, penerimaan cukai mencapai Rp28,11 Triliun atau 100,59%. Penerimaan Cukai masih didominasi oleh penerimaan Cukai hasil Tembakau.
4. Realisasi PNBP sebesar Rp8,12 Triliun atau 146,64 % dari target Rp5,54 Triliun mengalami pertumbuhan sebesar 8,58% (yoy); dengan rincian PNBP Lainnya mencapai Rp3,88 Triliun atau 202,65% tumbuh sebesar 6,27% (yoy) serta PNBP BLU mencapai Rp4,24 Triliun atau 117,08%   tumbuh sebesar 10,79% (yoy). 
5. Belanja Negara telah terealisasi Rp119,22 Triliun atau 96,88% dari pagu sebesar Rp123,06 Triliun, secara yoy mengalami kontraksi sebesar 6,77% (yoy). Perlambatan ini terutama pada Belanja K/L sebesar -19,47%. Sedangkan realisasi TKD tumbuh sebesar 2,40%.
6. Belanja K/L sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp43,22 Triliun atau 94,21% dari pagu. Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp22,04 Triliun atau 98,35% dari pagu, Belanja Barang mencapai Rp15,58 Triliun atau 89,82% menjadi capaian realisasi terendah dibandingkan realisasi jenis belanja yang lainnya, Belanja Modal mencapai Rp5,53 Triliun atau 91,35%, sedangkan realisasi Belanja Sosial mencapai Rp0,068 Triliun atau 99,99%  realisasi ini merupakan capaian penyerapan tertinggi terhadap pagu.
7. Realisasi TKD sampai dengan 31 Desember 2025 tercapai sebesar Rp76,01 Triliun atau 98,47% dari pagu sebesar Rp77,18 Triliun.  Realisasi DBH mencapai Rp7,48 Triliun atau 92,21% menjadi realisasi penyerapan terhadap pagu yang terendah, DAU mencapai Rp40,63 Triliun atau 99,86%, DAK Fisik mencapai Rp1,08 Triliun atau 95,91%, DAK Non Fisik mencapai Rp20,57 Triliun atau 99,21%, DIF mencapai Rp0,19 Triliun atau 100% merupakan capaian realisasi terhadap pagu yang tertinggi, Dana Desa mencapai Rp6,06 Triliun atau 95.60%.
8. Berbagai program prioritas terus berlanjut dan memberi manfaat kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan di 27 Kab/Kota oleh 4.233 unit SPPG menjangkau 11,14 juta penerima manfaat. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah terbangun 62 ribu unit, tersebar di 1.799 lokasi dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp7,84 Triliun. KDKMP telah terbentuk 5.908 unit koperasi dan telah memiliki akun Simkopdes. Program Sekolah Rakyat telah beroperasi sebanyak 13 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 1.390 siswa. Telah dilakukan Revitalisasi Sekolah pada 1.574 sekolah dan pembangunan 6 unit Sekolah Baru.  Program SMA Unggul Garuda telah berjalan sejak tahun ajaran 2025 dengan realisasi belanja sebesar Rp44,61 Miliar. Realisasi belanja Tematik Ketahanan Pangan sebesar Rp6,51 Triliun dengan capaian produksi gabah sebesar 10,23 juta ton. Penyaluran KUR sebesar Rp28,61 Triliun untuk 510 ribu debitur dan penyaluran UMi sebesar Rp2,14 Triliun untuk 417 ribu debitur.

B. Kondisi Makroekonomi 

1. Prospek ekonomi global pada tahun 2025 masih cukup resilien, meskipun dinamika pasang surut tensi perdagangan antara AS dengan Tiongkok masih terus berlangsung bertambah dengan ketegangan geopolitik yang melebar ke Eropa. Harga komoditas dunia masih bergerak fluktuatif. 
2. Perekonomian Jawa Barat triwulan III 2025 tumbuh 0,46% (q-to-q) dan 5,20% (y-on-y). PDRB ADHK (yoy) sebesar Rp 461,90 Triliun dan ADHB sebesar Rp759,80 Triliun.
3. Inflasi Desember 2025 tercatat 2,63% (yoy) dengan IHK 110,15. Komoditas yang memberikan andil inflasi: emas perhiasan, cabai rawit dan daging ayam ras, dan cabai merah.
4. Neraca Perdagangan November 2025 (yoy) mencatatkan Surplus USD 2,35 M dengan total Ekspor USD 3,20 M dan Total Impor USD 0,85 M. Pada Januari-November 2025, dilihat dari transaksi perdagangan Nonmigas dengan AS menunjukkan surplus mencapai USD 5,79 M.
5. NTP naik 1,26% menjadi 116,61, sedangkan NTN turun 0,51% menjadi 113,85.
6. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tetap terjaga kuat dan berkesinambungan, dijaga melalui dukungan kinerja positif berbagai sektor, seiring percepatan belanja negara dan optimalisasi penerimaan guna menjaga ruang fiskal yang sehat dan responsive.
7. APBN beserta mesin pertumbuhan yang lain akan terus dioptimalkan peranannya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Berbagai langkah reformasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas APBN, baik dari sisi pendapatan, maupun belanja.
8. APBN terus berperan sebagai shock absorber dalam rangka melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian dengan memastikan program prioritas berjalan efektif serta memperkuat perlindungan masyarakat. 

******************

 Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Gedung Dwi Warna, Jalan Diponegoro Nomor 59, Bandung pada telepon (022) 7207046

Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tetap Terjaga Kuat dan Berkesinambungan

Bandung, 23 Desember 2025

A. Perkembangan APBN hingga 30 November 2025

1. Pendapatan Negara s.d. 30 November 2025 terealisasi sebesar Rp126,90Triliun atau 82,39% dari target yang sebesar Rp154,02 Triliun, tumbuh 5,34% (yoy). Didukung penerimaan perpajakan yang tumbuh sebesar 5,06% (yoy), sedangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh 10,21% (yoy).
2. Penerimaan Pajak Dalam Negeri secara agregat tercapai Rp93,58 Triliun atau 79,38% dari target Rp117,89 Triliun, tumbuh sebesar 5,87% (yoy) dikontribusi pertumbuhan Pajak Penghasilan Non Migas dan Pajak Lainnya. Sedangkan PPN dan PPnBM terkontraksi sebesar 0,75%, sementara PBB terkontraksi 2,85%.
3. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai tercapai Rp26,00 Triliun, atau 84,96% dari target sebesar Rp30,60 Triliun tumbuh 2,26%. Penerimaan Bea Masuk terkontraksi 34,26% atau Rp198,21 Miliar, dipengaruhi tidak adanya importasi beras, penggunaan fasilitas FTA (otomotif), dan Penurunan BM dari PLB kontributor utama (otomotif) karena penurunan penjualan mobil secara nasional. Sedangkan Cukai tumbuh 3,11% atau Rp770 Miliar, karena tahun 2024 terdapat relaksasi penundaan pembayaran Cukai HT dari 60 hari menjadi 90 hari. Pada tahun 2025 tidak ada relaksasi, pertumbuhan SKM Gol.I (1,38%) & Rel Padat (12,65%), penurunan SPM Gol.I (18,77%), SKT Gol.IA (32,59%), SKT Gol.IB (18,51%). Cukai MMEA tumbuh 8,27% atau Rp26,91 Miliar, sedngkan Cukai EA turun 38,21% atau Rp1,82 Miliar.
4. Realisasi PNBP sebesar Rp7,33 Triliun atau 132,34% dari target Rp5,54 Triliun mengalami pertumbuhan sebesar 10,21% (yoy) dikontribusi PNBP lainnya yang tumbuh 12,64% dan Pendapatan PNBP BLU tumbuh 7,98%.
5. Belanja Negara telah terealisasi Rp107,92 T atau 88,69% dari pagu sebesar Rp121,68 T, secara yoy mengalami kontraksi sebesar 5,94% (yoy). Perlambatan ini terutama pada Belanja K/L sebesar 19,17%. Sedangkan realisasi TKD tumbuh sebesar 2,22%.
6. Belanja K/L sampai dengan 30 November 2025 terealisasi sebesar Rp35,38 T atau 78,53% dari pagu. Penyerapan terhadap pagu anggaran lebih lambat dibanding tahun lalu pada Belanja Barang dan Modal sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran.
7. Realisasi TKD sampai dengan 30 November 2025 sebesar Rp72,54 T atau 94,67% dari pagu sebesar Rp76,62 T tumbuh 2,22% (yoy). Hampir semua jenis TKD mengalami kontraksi kecuali pada DBH, DAU dan DAK Non fisik yang mengalami pertumbuhan.
8. Berbagai program prioritas terus berlanjut dan memberi manfaat kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan di 27 Kab/Kota oleh 3.679 unit SPPG menjangkau 10,74 juta penerima manfaat. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau 52.787 Unit, tersebar di 1.712 lokasi dengan realisasi Rp6,61 Triliun. KDKMP telah terbentuk 5.971 unit koperasi dan telah berbadan hukum dengan jumlah gerai 1.989 Gerai Usaha di seluruh kab/kota di Jawa Barat. Realisasi belanja Program Sekolah Rakyat sebesar Rp58,25 Miliar, dengan jumlah sekolah yang telah beroperasi sebanyak 13 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 1.380 siswa. Total nilai bantuan Program Revitalisasi Sekolah sebesar Rp1,4 Triliun, masih terdapat Rp123,24 Miliar belum disalurkan. Jumlah sekolah yang telah direvitalisasi sebanyak 1.574 sekolah, yaitu: 236 PAUD, 700 SD, 434 SMP, 204 SMA. Telah diselesaikan pembangunan 6 Unit Sekolah Baru (USB) dengan nilai Rp23,20 Miliar. Program SMA Unggul Garuda telah berjalan sejak tahun ajaran 2025 dengan realisasi belanja sebesar Rp30,84 Miliar. Realisasi belanja Tematik Ketahanan Pangan sebesar Rp3,60 Triliun dengan capaian produksi beras sebesar 10,23 juta ton dengan penyaluran Beras SPHP sebesar 54,10 juta Kg. Program Ketahanan Energi dilaksanakan untuk 5.996 pembangkit listrik. Penyaluran KUR sebesar Rp25,97 Triliun untuk 470 ribu debitur dan penyaluran UMi sebesar Rp1,79 Triliun untuk 356 ribu debitur.
9. APBN di regional Jawa Barat sampai dengan 30 November 2025 mencatatkan Surplus regional sebesar Rp18,98 Triliun.

B. Kondisi Makroekonomi

1. Prospek ekonomi global pada tahun 2025 masih cukup resilien, meskipun dinamika pasang surut tensi perdagangan antara AS dengan Tiongkok masih terus berlangsung. Harga komoditas dunia masih bergerak fluktuatif.
2. Perekonomian Jawa Barat triwulan III 2025 tumbuh 0,46% (q-to-q) dan 5,20% (y-on-y). PDRB ADHK (yoy) sebesar Rp 461,90 Triliun dan ADHB sebesar Rp759,80 Triliun.
3. Tingkat inflasi Jawa Barat November 2025 sebesar 2,54% (y-on-y) dengan IHK 109,68. Kenaikan harga beberapa komoditas hortikultura akibat cuaca ekstrem memberikan andil terhadap inflasi November 2025.
4. Neraca Perdagangan Jawa Barat Oktober 2025 mencatatkan Surplus USD 2,40 Miliar dari total Ekspor USD 3,36 Miliar dan Total Impor USD 0,96 Miliar.
5. Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat pada bulan November 2025 naik 0,28% menjadi 116,15 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik 0,40% menjadi 114,43.
6. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tetap terjaga kuat dan berkesinambungan, dijaga melalui dukungan kinerja positif berbagai sektor, seiring percepatan belanja negara dan optimalisasi penerimaan guna menjaga ruang fiskal yang sehat dan responsive.
7. APBN terus berperan sebagai instrument utama stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan, memastikan program prioritas berjalan efektif serta memperkuat perlindungan masyarakat. Dalam menghadapi tambahan kebutuhan belanja akhir tahun, APBN tetap manageable, sehat, dan adaptif.

******************

 Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Gedung Dwi Warna, Jalan Diponegoro Nomor 59, Bandung pada telepon (022) 7207046

Kinerja APBN Berjalan On Track dan Terus Dioptimalkan 

Mendukung Program Prioritas Nasional dan Katalis Pertumbuhan Ekonomi

Bandung, 26 November 2025 

A. Perkembangan APBN hingga 31 Oktober 2025 

1. Pendapatan Negara s.d. 31 Oktober 2025 terealisasi sebesar Rp115,91Triliun atau 75,25% dari target yang sebesar Rp154,03 Triliun, tumbuh 5,51% (yoy). Penerimaan perpajakan yang tumbuh sebesar 5,18% (yoy), sedangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh 11,22% (yoy).
2. Penerimaan Pajak secara agregat tercapai Rp84,39 Triliun atau 71,58% dari target Rp117,88 Triliun, tumbuh sebesar 4,95% (yoy) dikontribusi pertumbuhan Pajak Penghasilan PPh 25/29 Badan dan PPh Final. Sedangkan PPN dan PPnBM terkontraksi sebesar 2,89% yang disebabkan peningkatan restitusi pada PPN Dalam Negeri.
3. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai tercapai Rp24,77 Triliun, atau 80,86% dari target sebesar Rp30,60 triliun tumbuh 5,96%. Penerimaan Bea Masuk terkontraksi 34,07% atau Rp181,42 M, dipengaruhi tidak adanya importasi beras, penggunaan fasilitas FTA (otomotif), dan penurunan penjualan otomotif di salah satu PLB pada KPPBC Bogor. Bea Keluar (BK) Rp13,3 juta dari komoditas kulit dan kayu (ekspor melalui PLB di KPPBC Bogor). Kanwil DJBC Jawa Barat dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) melakukan pengawasan dan penindakan rokok ilegal periode penindakan 1 Januari s.d. 31 Oktober 2025 sebanyak 2.182 penindakan, dengan jumlah Barang Hasil Penindakan sebanyak 86,58 juta batang dengan perkiraan nilai barang Rp129,74 M dan potensi penerimaan negara yang hilang Rp65,76 M.
4. Realisasi PNBP sebesar Rp6,74 Triliun atau 121,68% dari target Rp5,54 Triliun mengalami pertumbuhan sebesar 11,22% (yoy) dikontribusi PNBP lainnya yang tumbuh 15,54% dan Pendapatan PNBP BLU tumbuh 7,32%. 
5. Belanja Negara hingga 31 Oktober 2025 telah terealisasi Rp97,58 Triliun atau 80,24% dari pagu sebesar Rp121,62 Triliun, secara yoy mengalami perlambatan sebesar 6,42% (yoy). Perlambatan ini terutama pada Belanja K/L sebesar 20,53%. Sedangkan realisasi TKD tumbuh sebesar 2,16%. Belanja K/L sampai dengan 31 Oktober 2025 terealisasi sebesar Rp31,35 Triliun atau 69,62% dari pagu. Penyerapan terhadap pagu anggaran Belanja K/L sedikit lebih lambat dibanding tahun lalu pada Belanja Barang dan Modal sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran. 
6. TKD tumbuh 2,16% dengan realisasi pembayaran sampai dengan 31 Oktober 2025 sebesar Rp66,23 Triliun atau tercapai 86,48% dari pagu.  Hampir semua jenis TKD mengalami kontraksi kecuali pada DBH dan DAU yang mengalami pertumbuhan.
7. Berbagai program prioritas terus berlanjut dan memberi manfaat kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan di 27 Kab/Kota oleh 2.745 unit SPPG menjangkau 8,5 juta penerima manfaat. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau 50.850 Unit, tersebar di 1.646 lokasi dengan realisasi Rp5,91 Triliun. KDKMP telah terbentuk 5.970 unit koperasi dan telah berbadan hukum dengan modal dikelola sebesar Rp32,38 Miliar dengan jumlah gerai 1.878 Gerai Usaha di seluruh kab/kota di Jawa Barat. Realisasi belanja Program Sekolah Rakyat  sebesar Rp55,86 Miliar, dengan jumlah sekolah yang telah beroperasi sebanyak 13 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 1.380 siswa. Program Revitalisasi Sekolah telah terealisasi sebesar Rp.11,59 Miliar menggunakan pola swakelola mandiri yang melibatkan langsung komunitas sekolah dan masyarakat. Program SMA Unggul Garuda telah berjalan sejak tahun ajaran 2025 dengan realisasi belanja sebesar Rp30,84 Miliar. Realisasi belanja Tematik Ketahanan Pangan sebesar Rp1,83 Triliun dengan capaian produksi beras sebesar 8,72 juta ton dengan penyaluran Beras SPHP sebesar 22,46 juta Kg. Program Ketahanan Energi dilaksanakan untuk 5.996 pembangkit listrik. Penyaluran KUR sebesar Rp23,27 Triliun untuk 428 ribu debitur dan penyaluran UMi sebesar Rp1,63 Triliun untuk 328 ribu debitur.
8. APBN di regional Jawa Barat sampai dengan 31 Oktober 2025 mencatatkan surplus regional sebesar Rp18,33 Triliun.

B. Kondisi Makroekonomi  

1. Sampai saat ini ketidakpastian global masih terus berlanjut, namun tensi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok mulai mereda. Hal ini memberi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi global. Di triwulan III-2025 ekonomi Tiongkok melambat, perekonomian negara ASEAN termasuk Indonesia masih resilien. 
2. Pemerintah terus memprioritaskan berbagai kebijakan sebagai strategi antisipatif untuk memitigasi tingginya risiko dinamika global akibat perang dagang, volatilitas pasar, dan ketidakpastian geopolitik. Sehingga menghasilkan ekonomi regional Jawa Barat yang tetap tumbuh.
3. Perekonomian Jawa Barat triwulan III 2025 tumbuh 0,46% (q-to-q) dan 5,20% (y-on-y). PDRB ADHK (yoy) sebesar Rp 461,90 Triliun dan ADHB sebesar Rp759,80 Triliun.
4. Tingkat inflasi Jawa Barat  Oktober 2025 sebesar 2,63% (y-on-y) dengan IHK 109,51. Secara spasial Inflasi tertinggi di Kota Sukabumi (3,87%) dengan IHK 110,46; sedangkan inflasi terendah di Kab.Subang (2,18%) dengan IHK 110,55. 
5. Neraca Perdagangan Jawa Barat pada bulan September 2025 mencatatkan Surplus USD 2,35 Miliar dari total Ekspor USD 3,27 Miliar (turun secara m-to-m namun naik secara y-on-y) dan Total Impor USD 0,92 Miliar (turun secara m-to-m dan y-on-y). 
6. Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat pada bulan Oktober 2025 turun 0,25% menjadi 115,83, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik 0,67% menjadi 113,98. 
7. Momentum pertumbuhan ekonomi tetap solid sementara akselerasi belanja negara terus dipercepat dan upaya ekstra dalam optimalisasi penerimaan terus dilakukan untuk menjaga ruang fiskal yang sehat dan responsive.
8. Secara keseluruhan realisasi APBN menunjukkan pengelolaan yang hati-hati dan prudent, menjaga belanja fiskal dalam dinamika global. APBN terus difungsikan sebagai instrumen utama stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan, memastikan program prioritas berjalan efektif serta memperkuat perlindungan masyarakat di tengah dinamika kondisi ekonomi.

******************

 Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Gedung Dwi Warna, Jalan Diponegoro Nomor 59, Bandung pada telepon (022) 7207046

APBN Menjadi Instrumen Kebijakan Fiskal

Mendukung Pencapaian Program Prioritas Asta Cita Untuk Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Bandung, 28 Oktober 2025

A. Perkembangan APBN hingga 30 September 2025

1. Pendapatan Negara s.d. 30 September 2025 terealisasi sebesar Rp102,51 Triliun atau 66,57% dari target Rp153,99 Triliun, tumbuh 5,62% (yoy) dengan pertumbuhan pada Penerimaan Perpajakan sebesar 5,30% dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 11,00%.
2. Penerimaan Pajak tercapai Rp74,45 Triliun, tumbuh sebesar 5,96% (yoy) dikontribusi pertumbuhan Pajak Penghasilan yang tumbuh 6,61% khususnya pada PPh Badan dan PPh Final. PPh pasal 21 terkontraksi sebagai akibat dari pemusatan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Kinerja Polri. Sedangkan PPN dan PPnBM sedikit terkontraksi sebesar 1,35% yang disebabkan peningkatan restitusi pada PPN Dalam Negeri.
3. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai tercapai Rp22,03  Triliun, tumbuh 4,01% (yoy) dikontribusi pertumbuhan positif pada penerimaan cukai sebesar 4,94%. Penerimaan bea masuk terkontraksi 35,96% karena tidak ada aktivitas importasi PT Bulog sejalan dengan kebijakan swasembada pangan. Selain itu, terdapat realisasi Bea Keluar (BK) sebesar Rp13.300.000 dari komoditas kulit dan kayu pada KPPBC Bogor (ekspor melalui PLB).
4. Kanwil DJBC Jawa Barat dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) di wilayah Jawa Barat melakukan pengawasan dan penindakan rokok ilegal. Pada periode penindakan 1 Januari s.d. 30 September 2025 telah dilakukan 1.875 penindakan, dengan Barang Hasil Penindakan sebanyak 76,26 Juta batang dengan perkiraan nilai barang Rp114,29 Miliar dan potensi penerimaan negara yang hilang Rp58,03 Miliar.
5. Realisasi PNBP mengalami pertumbuhan sebesar 11,00% (yoy) dengan rincian PNBP lainnya tumbuh 18,01% dan Pendapatan PNBP BLU 4,81%. Sehingga realisasi PNBP pada September 2025 sebesar Rp6,03 Triliun.
6. Belanja Negara telah terealisasi Rp87,04 Triliun atau 71,73% dari pagu sebesar Rp121,34 Triliun, secara yoy mengalami perlambatan sebesar 6,96%. Perlambatan terjadi pada Belanja K/L sebesar 22,33% disamping karena pagu TA 2025 lebih kecil dibandingkan pagu TA 2024 juga secara penyerapan terhadap pagu tahun anggaran 2025 sedikit lebih lambat terutama pada belanja barang dan belanja modal sebagai respon dari kebijakan efisiensi anggaran. Belanja K/L sampai dengan 30 September 2025 terealisasi sebesar Rp27,15 Triliun atau 60,66% dari pagu.
7. Realisasi TKD tumbuh 2,21%, dibanding tahun sebelumnya, dengan realisasi sampai dengan 30 September 2025 sebesar Rp59,89 Triliun atau 78,20% dari pagu. Hampir semua jenis TKD tumbuh kecuali pada DAK Fisik dan DIF.
8. Kinerja APBN di Jawa Barat sampai dengan 30 September 2025 mencatatkan total pendapatan sebesar Rp102,51 Triliun (66,57% dari target), sementara total belanja Rp87,04 Triliun (71,73% dari pagu). Sehingga menghasilkan surplus regional sebesar Rp15,47 Triliun.
9. Berbagai program prioritas telah dilaksanakan dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan di 27 Kabupaten/Kota oleh 854 unit SPPG menjangkau 8 Juta penerima manfaat. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau 44.093 Unit di 1.619 lokasi dengan realisasi FLPP sebesar Rp5,52 Triliun. KDKMP secara kelembagaan telah terbentuk sebanyak 5.969 unit Koperasi dengan status telah berbadan hukum, dengan modal kelolaan sebesar Rp32,38 Miliar dengan jumlah gerai yang dikelola sebanyak 705 Gerai di seluruh kab/kota di Jawa Barat. Realisasi belanja untuk Program Sekolah Rakyat sebesar Rp25,25 Miliar, dengan jumlah sekolah yang telah beroperasi sebanyak 13 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 1.303 siswa. Sementara untuk Program Revitalisasi Sekolah telah terealisasi sebesar Rp.11,31 Miliar dengan menggunakan pola swakelola mandiri yang melibatkan langsung komunitas sekolah dan masyarakat. Di Jawa Barat telah dibangun 1 sekolah Program SMA Unggul Garuda yaitu SMA Cahaya Rancamaya, Bogor, telah berjalan sejak tahun ajaran 2025 dengan realisasi belanja sebesar Rp59,31 Miliar.
10. Realisasi belanja Tematik Ketahanan Pangan sebesar Rp1,83 Triliun dengan capaian produksi beras sebesar 8,72 Juta ton dengan penyaluran Beras SPHP sebesar 22,46 Juta Kg. Program Ketahanan Energi dilaksanakan untuk 5.996 pembangkit listrik.
11. Untuk membangun ekonomi berbasis kerakyatan di Jawa Barat telah dilakukan Penyaluran KUR sebesar Rp20,93 T untuk 385 ribu debitur dan penyaluran UMi sebesar Rp1,20 T untuk 247 ribu debitur.

B. Kondisi Makroekonomi Regional

1. Perekonomian Jawa Barat triwulan II 2025 tumbuh 2,33% (q-to-q) dan 5,23% (y-on-y). PDRB ADHK (yoy) sebesar Rp 459,80 triliun dan ADHB sebesar Rp755,19 triliun.
2. Tingkat inflasi Jawa Barat  September 2025 sebesar 2,19% (y-on-y) dengan IHK 109,02. Inflasi tertinggi di Kota Sukabumi (3,89%) dengan IHK 110,00; sedangkan inflasi terendah di Kab.Bandung (1,87%) dengan IHK 109,20.
3. Neraca Perdagangan Jawa Barat Agustus 2025 Surplus USD 2,43 Miliar. Total Ekspor USD 3,47 Miliar (turun secara m-to-m dan y-on-y) dan Total Impor USD 1,04 Miliar (naik secara m-to-m, namun turun secara y-on-y).
4. Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat September 2025 naik 0,44% menjadi 116,12, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) turun 0,76% menjadi 113,22.
5. Outlook ekonomi global membaik, meskipun tingkat ketidakpastian masih tinggi. Perekonomian Indonesia masih resilien baik dari sisi sektor ekonomi, sisi permintaan, maupun kontribusi masing-masing daerah dan akan terus diperkuat dengan berbagai stimulus pemerintah. Peningkatan efektivitas APBN sebagai instrumen pemacu pertumbuhan dan pendorong program prioritas nasional diwujudkan melalui akselerasi dan peningkatan kualitas belanja serta penguatan penerimaan negara yang adaptif.
6. APBN menjadi instrumen kebijakan fiskal yang mendukung pencapaian program prioritas Asta Cita di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, serta pemberdayaan ekonomi rakyat untuk mewujudkan generasi emas Indonesia. Kinerja APBN di Jawa Barat hingga September 2025 tercatat on track, dan akan terus dioptimalkan untuk mendukung program prioritas nasional dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di Wilayah Jawa Barat.

******************

 Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Gedung Dwi Warna, Jalan Diponegoro Nomor 59, Bandung pada telepon (022) 7207046

Kinerja APBN Terjaga, Mendukung Program Prioritas Nasional dan Menjadi Katalis Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Jawa Barat

Bandung, 29 September 2025

A. Perkembangan APBN hingga 31 Agustus 2025

1. Kinerja APBN di Jawa Barat sampai dengan 31 Agustus 2025 mencatatkan surplus regional sebesar Rp11,58 triliun. Total pendapatan sebesar Rp90,11 triliun (58,53% dari target), sementara total belanja Rp78,54 triliun (64,18% dari pagu).
2. Penerimaan Negara s.d. 31 Agustus 2025 tumbuh 5,31% (yoy). Penerimaan Pajak tumbuh sebesar 5,31% (yoy) dikontribusi pertumbuhan Pajak Penghasilan, Cukai, dan Pajak Lainnya. PPh tumbuh didorong oleh pertumbuhan sebagian besar jenis PPh kecuali PPh Psl 21 dan Psl 22 yang terkontraksi. PPN dalam negeri yang terkontraksi 22,55% menyumbang kontraksi pada PPN dan PPnBM. Kontraksi PPN DN ini disebabkan berkurangnya kontribusi dari WP besar, peningkatan restitusi, dan turunnya konsumsi masyarakat. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp19,66 triliun atau 64,25% dari target. Penerimaan Cukai tumbuh 5,06% menjadi penyumbang pertumbuhan pada penerimaan Bea dan Cukai. Didorong relaksasi penundaan pembayaran Cukai HT 90 hari. Selain itu, terdapat realisasi Bea Keluar (BK) sebesar Rp13,3 juta dari komoditas kulit dan kayu pada KPPBC Bogor (ekspor melalui PLB).
3. Realisasi PNBP sebesar Rp5,20 Triliun atau 95,17% dari target, mengalami pertumbuhan sebesar 10,50% (yoy). Dengan rincian PNBP lainnya tumbuh 16,95% dan Pendapatan PNBP BLU 4,42%.
4. Belanja Negara telah terealisasi Rp78,54 triliun atau 64,18% dari pagu sebesar Rp122,36 triliun, secara yoy mengalami perlambatan terutama pada Belanja K/L sebesar 24,16%. Secara persentase capaian terhadap pagu, kinerja Belanja Negara TA 2025 lebih baik dibanding TA 2024 ditopang kinerja realisasi Transfer Ke Daerah yang lebih baik. Belanja K/L sampai dengan 31 Agustus 2025 terealisasi sebesar Rp23,58 triliun atau 52,97% dari pagu, lebih lambat dibanding tahun lalu terutama pada Belanja Barang dan Modal sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran.
5. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa tumbuh 5,17% dengan realisasi sebesar Rp54,96 triliun dengan capaian 70,60% dari pagu. Penyaluran TKD hingga 31 Agustus 2025 sudah mencapai Rp49,37 triliun (69,04%), sementara Dana Desa mencapai Rp5,59 triliun (88,21%).
6. Berbagai program prioritas terus berlanjut dan memberi manfaat kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan di 27 Kab/Kota menjangkau 1,37 juta penerima manfaat. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau 38 ribu penerima di 1.576 lokasi. Perkembangan pembentukan KDKMP, telah terbentuk 5.968 KDKMP yang telah berbadan hukum di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Program Sekolah Rakyat telah beroperasi 13 sekolah di 11 kabupaten/kota dengan jumlah siswa sebanyak 1.480 siswa. Program Revitalisasi Sekolah telah terealisasi sebesar Rp.10,13 Triliun yang dilaksanakan oleh tiga Kementerian. Program SMA Unggul Garuda telah beroperasi 1 sekolah di SMA Cahaya Rancamaya, Bogor, telah berjalan sejak tahun ajaran 2025. Capaian Prioritas Ketahanan Pangan untuk produksi beras telah mencapai 4,02 juta ton. Penyaluran KUR sebesar Rp18,65 T untuk 345 ribu debitur dan penyaluran UMi sebesar Rp1,19 T untuk 246 ribu debitur

B. Kondisi Makroekonomi Regional

1. Perekonomian Jawa Barat triwulan II 2025 tumbuh 2,33% (q-to-q) dan 5,23% (y-on-y). PDRB ADHK (yoy) sebesar Rp 459,80 triliun dan ADHB sebesar Rp755,19 triliun.
2. Tingkat Inflasi Agustus 2025 sebesar 1,77% (y-on-y) dengan IHK 108,79. Inflasi tertinggi di Kota Sukabumi (3,54%) dengan IHK 109,88; sedangkan inflasi terendah di Kab.Bandung (1,46%) dengan IHK 109,00. Penyumbang utama inflasi emas perhiasan, bawang merah, minyak goreng, kopi bubuk, tomat.
3. Neraca Perdagangan Jawa Barat Juli 2025 Surplus USD 2,47 miliar. Total Ekspor USD 3,51 miliar (↑ m-to-m, ↑ y-on-y) dan Total Impor USD 1,03 miliar (↑ m-to-m, ↓ y-on-y). Pada Januari-Juli 2025, dilihat dari transaksi perdagangan Nonmigas dengan AS menunjukkan surplus mencapai USD 3,40 M, sedangkan dengan Tiongkok dan Taiwan mengalami defisit USD0,11 M dan USD1,29 M.
4. Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat Agustus 2025 turun 0,53% menjadi 115,61, karena Indeks Harga yang Diterima Petani (It) turun lebih dalam (0,72%) dibandingkan penurunan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang hanya 0,19%. Penyebab utama penurunan It adalah turunnya harga komoditas pertanian yang diterima petani, meskipun harga beras di tingkat penggilingan justru mengalami kenaikan.

Di tengah berbagai ketidakpastian global yang didorong oleh perang dagang, volatilitas pasar keuangan dan harga komoditas, serta faktor geopolitik, Pemerintah terus memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi. Kinerja APBN hingga Agustus 2025 tercatat on track, dan akan terus dioptimalkan untuk mendukung program prioritas nasional serta menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Kualitas Belanja Negara terus ditingkatkan dan dipercepat realisasinya, sementara produktivitas Kas Negara terus dioptimalkan. Kinerja Pendapatan Negara terus dijaga dan diperbaiki sejalan perkembangan kondisi ekonomi.

******************

 Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Gedung Dwi Warna, Jalan Diponegoro Nomor 59, Bandung pada telepon (022) 7207046

APBN Tetap Berkomitmen Untuk Menyukseskan Agenda Pembangunan Jawa Barat di Tengah Gejolak Global

Bandung, 29 Juli 2025

A. Perkembangan APBN hingga 30 Juni 2025

1. Kinerja APBN di Regional Jawa Barat sampai dengan 30 Juni 2025 mencatatkan total realisasi pendapatan sebesar Rp67,74 triliun (41,75% dari target), sementara total belanja negara sebesar Rp55,63 triliun (46,76% dari pagu). Sampai dengan 30 Juni 2025 APBN Regional Jawa Barat masih mencatatkan surplus sebesar Rp12,11 triliun.
2. Pendapatan Negara di regional Jawa Barat sampai dengan 30 Juni 2025 tumbuh sebesar 2,78% (y-on-y). Penerimaan Perpajakan tumbuh sebesar 2,33% (y-on-y) disumbang oleh pertumbuhan penerimaan Cukai dan Pajak Lainnya. Sementara penerimaan PBB, Pajak Penghasilan, serta PPN dan PPnBM terkontraksi sebesar 22,19%, 2,09%, dan 8,01%. Kebijakan pemerintah untuk menunjuk PT BULOG sebagai Operator Investasi Pemerintah untuk menyerap seluruh hasil panen petani berdampak pada tidak adanya aktivitas impor dari PT BULOG, hal ini berdampak pada terkontraksinya penerimaan Bea Masuk.
3. Realisasi PNBP mengalami pertumbuhan sebesar 11,29% (y-on-y) dikontribusi kenaikan PNBP Lainnya sebesar 18,36% dan PNBP BLU sebesar 4,10%.
4. Sampai dengan 30 Juni 2025, Belanja Negara di regional Jawa Barat telah terealisasi Rp55,63 triliun atau 46,76% dari pagu sebesar Rp118,98 triliun. Kinerja belanja Negara mengalami perlambatan dibanding periode yang sama tahun yang lalu, terutama pada Belanja K/L.
5. Belanja K/L sampai dengan 30 Juni 2025 terealisasi sebesar Rp17,32 triliun atau 41,45% dari pagu, penyerapan terhadap pagu anggaran lebih lambat dibanding tahun lalu terutama pada Belanja Barang dan Modal sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran. Pertumbuhan hanya terjadi pada Belanja Pegawai dan Bansos sebesar 2,55% dan 3,71%.
6. Dalam rangka mendorong ekonomi kerakyatan di Jawa Barat, Pemerintah menyalurkan kredit UMi dan KUR. Realisasi penyaluran UMi pada periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp767,34 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 162.687 debitur. Sementara realisasi penyaluran KUR periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2025 sebanyak Rp13,82 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 258.635 debitur.
7. Selama semester I 2025, APBN Jawa Barat mampu merespon ketidakpastian ekonomi sebagai akibat dinamika geopolitik dunia dengan belanja yang terus diakselerasi namun tetap efisien dan langsung berdampak pada masyarakat. APBN juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai stimulus dan insentif belanja yang berkualitas dan tepat sasaran.

B. Perkembangan Perekonomian

1. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Jawa Barat di 10 kabupaten/kota di Jawa Barat, pada Juni 2025 terjadi inflasi y-on-y sebesar 1,78%, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,77 pada Juni 2024 menjadi 108,67 pada Juni 2025. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,27% dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 1,25%.
2. Neraca perdagangan Jawa Barat di bulan Mei 2025 mengalami surplus sebesar USD 2,30 miliar, dengan akumulasi Januari s.d. Mei 2025 mengalami surplus dari sisi nilai sebesar USD 10,39 miliar. Dilihat dari transaksi perdagangan Nonmigas dengan 13 negara mitra dagang utama, pada periode Januari s.d. Mei 2025, Jawa Barat mengalami surplus neraca perdagangan terbesar dengan Amerika Serikat yang mencapai USD 2,28 miliar.
3. NTP Jawa Barat pada bulan Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,85% dibandingkan Mei 2025, dari 111,87 menjadi 113,94. Indeks harga hasil produksi pertanian (IT) naik sebesar 2,16% dan Indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi petani (IB) naik sebesar 0,30%.
4. TPT Februari 2025 sebesar 6,74%, turun sebesar 0,17% poin dibandingkan dengan Februari 2024 (y-on-y) yang sebesar 6,91%. Sebanyak 11,02 juta orang (44,11%) bekerja pada kegiatan formal, naik sebanyak 0,08 juta orang jika dibandingkan Februari 2024.
5. APBN dijaga agar tetap stabil dan kredibel serta menjadi instrumen yang dapat diandalkan guna melaksanakan program-program prioritas Pemerintah.

******************

 Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Gedung Dwi Warna, Jalan Diponegoro Nomor 59, Bandung pada telepon (022) 7207046

Stabilitas Ekonomi Jawa Barat Terjaga Melalui Kebijakan Fiskal yang Responsif dan Adaptif

Bandung, 1 Juli 2025 - Di tengah lingkungan global yang bergejolak, ekonomi Jawa Barat tetap tumbuh resilien 4,98% (yoy). Inflasi Mei 2025 sebesar 1,47% (yoy) dengan IHK 108,38. Penyumbang utama inflasi emas perhiasan, kopi bubuk, beras, minyak goreng, dan sigaret kretek mesin. Neraca Perdagangan April 2025 mengalami surplus USD 1,72 Miliar dengan total ekspor USD 2,76 miliar dan total impor USD 1,04 miliar. Pada periode Januari s.d. April 2025 transaksi perdagangan nonmigas dengan mitra dagang utama, khususnya Amerika Serikat, menunjukkan surplus mencapai USD 1,77 miliar. Sedangkan neraca perdagangan dengan Tiongkok dan Taiwan mengalami defisit sebesar USD 0,60 miliar dan USD 0,07 miliar.

Kinerja Fiskal di Jawa Barat sampai dengan 31 Mei 2025 mencatatkan total pendapatan APBN sebesar Rp56,16 triliun (34,63% dari target), sedangkan belanja negara regional Jawa Barat sebesar Rp44,37 triliun (37,59% pagu). Sehingga menghasilkan surplus regional sebesar Rp11,79 triliun.

Secara akumulatif, Pendapatan Negara tumbuh sebesar 2,87% (yoy). Realisasi penerimaan perpajakan tumbuh sebesar 2,50% (yoy). Pertumbuhan terutama dikontribusi oleh pertumbuhan pada penerimaan Pajak Dalam Negeri dan Pajak lainnya. PBB terkontraksi sebesar 34,14% sebagai dampak perubahan kebijakan pencatatan penerimaan pajak atas kewajiban pajak perusahaan-perusahaan besar di daerah yang mulai dicatat sebagai penerimaan kantor pajak besar (LTO, Large Tax Office) di Jakarta. Bea Masuk terkontraksi 40,90% dipengaruhi oleh tidak adanya importasi PT Bulog, importasi PT ADM dan PT TAM (otomotif) mendapat fasilitas FTA, serta penurunan BM dari PLB PT Inchcape (d/h PT Mercedes Benz) karena penurunan penjualan secara nasional. Realisasi PNBP mengalami pertumbuhan sebesar 9,59% (yoy) dengan rincian PNBP lainnya 15,15% dan Pendapatan PNBP BLU 3,91%.

Belanja K/L sampai dengan 31 Mei 2025 terealisasi sebesar Rp13,05 triliun atau 31,93% dari pagu. Kinerja belanja K/L ini lebih lambat dibanding tahun lalu. Perlambatan terjadi pada Belanja Barang dan Belanja Modal masing-masing sebesar 56,40% dan 62,76%. TKD telah terealisasi sebesar Rp31,33 triliun atau 40,58% dari pagu 2025, tumbuh sebesar 4,92% (yoy) terutama pada Dana Bagi Hasil, Insentif Fiskal, dan Dana Desa.

Dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan di Jawa Barat, Pemerintah menyalurkan kredit UMi dan KUR. Realisasi penyaluran UMi untuk periode 1 Januari s.d. 31 Mei 2025 sebanyak Rp349,09 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 72.310 debitur. Sementara realisasi penyaluran KUR periode 1 Januari s.d. 31 Mei 2025 sebanyak Rp11,55 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 217.870 debitur.

APBN akan terus dikelola secara hati-hati namun ekspansif sebagai instrumen countercyclical guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Belanja negara dioptimalkan peranannya dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung program prioritas Pemerintah. 

******************

 Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Gedung Dwi Warna, Jalan Diponegoro Nomor 59, Bandung pada telepon (022) 7207046