Perekonomian Jabar Tetap Tangguh

Didukung Kinerja Fiskal Yang Solid dan Terjaga

Bandung, 25 Mei 2026

Perkembangan APBN hingga 30 April 2026

1. Kinerja APBN di Jawa Barat sampai dengan 30 April 2026 kembali mencatatkan surplus regional sebesar Rp11,9 triliun di tengah kekhawatiran kondisi global yang mempengaruhi kinerja fiskal. Surplus APBN Jawa Barat tersebut terdiri atas total Pendapatan Negara sebesar Rp48,39 triliun (25,67% dari target), sementara total Belanja Negara sebesar Rp37,20 triliun (34,97% dari pagu).
2. Penerimaan Negara s.d. 30 April 2026 tercatat tumbuh 3,69% setelah sebelumnya terkontraksi pada bulan lalu. Tumbuhnya penerimaan negara per 30 April 2026 ini didorong oleh Penerimaan Perpajakan yang tumbuh sebesar 3,93% (yoy) dan Penerimaan Bukan Pajak yang tumbuh sebesar 0,65% (yoy). Penerimaan dari Sektor Perpajakan dalam negeri Rp35,92 triliun dan tumbuh 0,94% sedangkan sektor Kepabeanan dan Cukai menyumbang Rp10,01 triliun namun terkontraksi sebesar 3,81% (yoy). Penerimaan dari sektor pajak mencatatkan pertumbuhan, kecuali penerimaan pajak lainnya. Sektor ekonomi dominan yang tumbuh dari sisi perpajakan pada 30 April 2026 secara netto adalah pada sektor Administrasi Pemerintahan (tumbuh 32,94%), sektor keuangan dan asuransi (31,46%), Jasa Professional (28,85%), Transportasi dan Pergudangan (24,33%), dan Perdagangan (15,07%). Hal ini disebabkan karena peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat terutama pada saat Hari Raya Idul Fitri pada Bulan Maret 2026. Sedangkan, turunnya penerimaan cukai terutama disebabkan terkontraksinya penerimaan dari Cukai yang mencatatkan kontraksi sebesar 2,77% (yoy).
3. Realisasi PNBP sampai dengan April 2026 sebesar Rp2,45 Triliun atau 35,75% dari target tahun 2026, mengalami pertumbuhan sebesar 0,65% (yoy). Penerimaan PNBP kembali mencatatkan pertumbuhan setelah sebelumnya kontraksi pada Februari 2026. Pertumbuhan pada PNBP per 30 April 2026 didorong oleh penurunan penerimaan PNBP Lainnya yang terkontraksi 17,29% (yoy). Kontraksi terbesar terdapat pada PNBP POLRI (Pendapatan STNK, TNKB dan PNBP Penerbitan Surat Ijin Senpi dan Bahan Peledak), PNBP uang Pengganti Tindak Pidana korupsi yg telah ditetapkan, Jasa Pelayanan Pertanahan dan PNBP Pemindah tanganan BMN Lainnya
4. Hingga 30 April 2026, Belanja Negara telah terealisasi Rp37,20 triliun atau 34,97% dari pagu tahun 2026 sebesar Rp106,36 triliun, secara yoy kembali mengalami pertumbuhan sebesar 0,02% setelah pada akhir triwulan I 2026 mengalami kontraksi. Pertumbuhan ini terutama pada Belanja Kementerian/Lembaga yang mengalami pertumbuhan 25,53%. Pertumbuhan belanja K/L ini terjadi pada seluruh jenis belanja walaupun Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masih mencatatkan kontraksi sebesar -9,67% (yoy). Walaupun demikian, perlambatan TKDD tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan pagu TKDD pada tahun 2026. Belanja K/L sampai dengan 30 April 2026 terealisasi sebesar Rp12,85 triliun atau 28,43% dari pagu, tumbuh dibanding tahun lalu pada semua komponen belanja. Pertumbuhan tertinggi pada Belanja Modal yang mencatatkan realisasi Rp1,16 triliun, tumbuh 108,97% (yoy) dibanding April 2025. Hal ini tidak lepas dari upaya pemerintah untuk mendorong percepatan penyaluran belanja di awal tahun anggaran.
5. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa tercatat tumbuh negatif 9,67% dengan realisasi sebesar Rp24,34 triliun atau capaian 39,81% dari pagu. Penyaluran TKD hingga 30 April 2026 sudah mencapai Rp23,79 triliun (40,16% dari pagu) terkontraksi 0,97% (yoy), sementara Dana Desa mencapai Rp550,13 miliar (28,80%) terkontraksi 81,20% (yoy). Tingginya kontraksi pada Dana Desa disebabkan karena tertahannya penyaluran Dana Desa pada awal tahun anggaran 2026. Dana Desa baru bisa disalurkan pada Bulan Maret 2026 setelah terbitnya PMK No. 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2026.
6. Berbagai program prioritas terus berlanjut dan memberi manfaat kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan di 27 Kab/Kota dilaksanakan oleh 6.535 SPPG dan melibatkan 28.623 supplier, secara total program MBG telah menjangkau 14,59 juta penerima manfaat. Kemudian, Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau 13.159 penerima dengan realisasi Rp 1,66 triliun melibatkan 19 Asosiasi, 1.039 pengembang dan 1.515 perumahan. Untuk perkembangan pembentukan KDKMP, telah terbentuk 5.970 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Saat ini pemetaan gerai aktif KDKMP telah mencapai 52,60%. Program Sekolah Rakyat telah beroperasi di 20 lokasi dengan jumlah 43 unit sekolah dengan rincian 13 SD, 20 SMP, dan 10 SMA. Sedangkan, Program Revitalisasi Sekolah telah dilaksanakan oleh tiga Kementerian walaupun masih terdapat catatan program yang belum merata di Jawa barat. Target Revitalisasi Sekolah pada 1699 unit dan telah terealisasi 1625 unit. Kemudian, Program SMA Unggul Garuda telah beroperasi 1 sekolah di SMA Cahaya Rancamaya, Bogor, dan telah berjalan sejak tahun ajaran 2025. Capaian Prioritas Ketahanan Pangan telah terealisasi Rp1,697 triliunr dengan capaian produksi padi mencapai 2,48 juta ton.
7. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan April 2026 sebesar Rp12,87 triliun kepada 195,74 ribu debitur dan penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp914,66 miliar kepada untuk 159,28 ribu debitur. Penyaluran KUR di Provinsi Jawa Barat berkontribusi sebesari 11,45% terhadap penyaluran KUR secara nasional dengan penyaluran terbesar pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp80,14 triliun.

Kondisi Makroekonomi Regional

1. Perekonomian Jawa Barat triwulan I 2026 tumbuh 0,24% (q-to-q) dan 5,79% (yoy). PDRB ADHK tercatat sebesar Rp 475,41 triliun dan ADHB sebesar Rp799,11 triliun. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan Nasional memiliki pola yang serupa dengan distribusi yang tidak jauh berbeda didorong pertumbuhan pada industry pengolahan sebagai kontributor terbesar.
2. Tingkat Inflasi April 2026 sebesar 2,49% (yoy) dengan IHK 111,44. Inflasi tertinggi di Kab Majalengka (3,01% yoy) dengan IHK 111,72; sedangkan inflasi terendah di Kota Depok (2,22% yoy) dengan IHK 110,71. Komoditas Penyumbang utama inflasi yoy pada bulan April 2026 adalah emas perhiasan (0,81%), Daging Ayam Ras (0,21%), Beras (0,17%), Minyak Goreng (0,09%), dan Bahan Bakar Rumah Tangga (0,08%). Sedangkan yang memberikan andil deflasi adalah komoditas Bawang Putih (-0,08%), Bawang Merah (-0,08%), Cabai Merah (-0,05%), Angkutan Antar Kota (-0,02%), dan Tarif Jalan Tol (-0,01%).
3. Neraca Perdagangan Jawa Barat Maret 2026 Surplus USD 1,98 miliar. Total Ekspor USD 2,68 miliar (↓ m-to-m, ↓ y-on-y) dan Total Impor USD 0,07 miliar (↓ m-to-m, ↓ y-on-y). Pada Januari-Maret 2026 secara total mengalami surplus USD 6,55 miliar. Berdasarkan transaksi perdagangan Nonmigas, neraca perdagangan dengan AS menunjukkan surplus mencapai USD 1.420,04 Juta, sedangkan defisit perdagangan dengan Tiongkok dan Taiwan mengalami defisit -USD506,97 Juta dan -USD4,39 Juta.
4. Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat April 2026 turun 1,60% menjadi 118,76, didorong penurunan baik pada Indeks Harga yang Diterima Petani (It) yang turun sebesar (1,64%) maupun penurunan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang hanya 0,04%. Begitu juga pada Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang turun 1,20% menjadi 117,89 seiring penurunan It sebesar 0,05% dan peningkatan Ib1,16%.

Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia dan Jawa Barat tetap menunjukkan ketahanan yang kuat, ditopang permintaan domestik, inflasi yang terkendali, dan dukungan fiskal yang efektif. Kinerja APBN Regional Jawa Barat hingga April 2026 tetap bekerja optimal sebagai shock absorber sekaligus penggerak pertumbuhan, melalui penerimaan negara yang terjaga dan belanja yang semakin ekspansif untuk mendukung program prioritas dan daya beli masyarakat. Ke depan, APBN akan terus dioptimalkan untuk mendukung program prioritas nasional serta menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah dalam menjaga kualitas Belanja Negara terus ditingkatkan dan dipercepat realisasinya, sementara produktivitas Kas Negara terus dioptimalkan. Pemerintah akan terus menjaga APBN tetap sehat, adaptif, dan kredibel untuk memperkuat momentum pertumbuhan, menjaga stabilitas, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dalam perekonomian Jawa Barat.

-----------------

Bandung, 6 Mei 2026

A. Perkembangan APBN hingga 31 Maret 2026

1. Kinerja APBN di Jawa Barat sampai dengan 31 Maret 2026 mencatatkan surplus regional sebesar Rp2,45 triliun dengan rincian total Pendapatan Negara sebesar Rp31,67 triliun (16,80% dari target), sementara total Belanja Negara sebesar Rp29,22 triliun (27,45% dari pagu).
2. Penerimaan Negara s.d. 31 Maret 2026 tercatat terkontraksi sebesar 3,46% (yoy) yang disumbang oleh Penerimaan Perpajakan yang terkontraksi sebesar 3,40% (yoy) dan Penerimaan Bukan Pajak yang terkontraksi sebesar 4,40 % (yoy). Kontraksi pada penerimaan perpajakan disumbang oleh Penerimaan Cukai yang terkontraksi sebesar 13,70% (yoy) atau mencatatkan penerimaan sebesar Rp7,19 triliun dari target Rp30,56 triliun (capaian 23,51% dari target). Turunnya penerimaan cukai terutama disebabkan terkontraksinya penerimaan dari Cukai Hasil Tembakau yang mencatatkan kontraksi sebesar 14,30% (yoy). Sedangkan, penerimaan dari sektor pajak mencatatkan pertumbuhan, kecuali penerimaan pajak lainnya. Sektor ekonomi dominan yang tumbuh dari sisi perpajakan pada triwulan I 2026 adalah pada sektor jasa professional (tumbuh 46,46%), sektor keuangan dan asuransi (25,02%), aktivitas penyewaan (19,09%), perdagangan (16,25%), dan administrasi pemerintahan (3,26%). Hal ini disebabkan karena peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat terutama pada saat Hari Raya Idul Fitri pada Bulan Maret 2026.
3. Realisasi PNBP sampai dengan Maret 2026 sebesar Rp1,85 Triliun atau 27% dari target tahun 2026, mengalami kontraksi sebesar 4,40% (yoy). Catatan kontraksi ini juga merupakan yang pertama dalam 6 bulan terakhir mengingat penerimaan PNBP selalu tumbuh setiap tahunnya. Kontraksi pada PNBP didorong oleh penurunan penerimaan PNBP Lainnya yang terkontraksi 22,57% (yoy).
4. Hingga Triwulan I 2026, Belanja Negara telah terealisasi Rp29,22 triliun atau 27,45% dari pagu tahun 2026 sebesar Rp106,45 triliun, secara yoy mengalami perlambatan sebesar 0,68%. Perlambatan ini terutama pada Belanja Transfer Ke Daeah dan Dana Desa (TKDD) sebesar -7,96% (yoy). Walaupun demikian, perlambatan tersebut dipengaruhi oleh penurunan pagu TKDD. Sehingga, secara persentase capaian terhadap pagu, kinerja Belanja Negara s.d. Maret 2026 masih lebih baik dibanding TA 2025 baik pada Belanja K/L maupun TKDD. Belanja K/L sampai dengan 31 Maret 2026 terealisasi sebesar Rp9,2 triliun atau 20,31% dari pagu, tumbuh dibanding tahun lalu pada semua komponen belanja. Pertumbuhan tertinggi pada Belanja Modal yang mencatatkan realisasi Rp697,31 miliar, tumbuh 92,92% (yoy) dibanding Maret 2025.
5. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa tumbuh negatif 7,96% dengan realisasi sebesar Rp20,02 triliun atau capaian 32,73% dari pagu. Penyaluran TKD hingga 31 Maret 2026 sudah mencapai Rp19,74 triliun (33,32%) tumbuh 2,01% (yoy), sementara Dana Desa mencapai Rp275,91 miliar (14,44%) terkontraksi 88,48% (yoy). Tingginya kontraksi pada Dana Desa disebabkan karena tertahannya penyaluran Dana Desa pada awal tahun anggaran 2026. Dana Desa baru bisa disalurkan pada Bulan Maret 2026 setelah terbitnya PMK No. 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2026.
6. Berbagai program prioritas terus berlanjut dan memberi manfaat kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan di 27 Kab/Kota dilaksanakan oleh 5.521 SPPG dan melibatkan 19.772 supplier, secara total program MBG telah menjangkau 14,5 juta penerima manfaat. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau 10.162 penerima dengan realisasi Rp 1,28 triliun melibatkan 19 Asosiasi, 975 pengembang dan 1.332 perusahaan. Perkembangan pembentukan KDKMP, telah terbentuk 650 Koperasi Kelurahan dan 5.321 Koperasi Desa. Saat ini gerai aktif KDKMP telah mencapai 3.306 gerai. Program Sekolah Rakyat telah beroperasi di 20 lokasi dengan jumlah 47 unit sekolah. Program Revitalisasi Sekolah telah dilaksanakan oleh tiga Kementerian walaupun masih terdapat catatan program yang belum merata di Jawa barat. Program SMA Unggul Garuda telah beroperasi 1 sekolah di SMA Cahaya Rancamaya, Bogor, telah berjalan sejak tahun ajaran 2025. Capaian Prioritas Ketahanan Pangan telah terealisasi Rp953,71 miliar dengan capaian produksi padi mencapai 2,48 juta ton sedangkan penyaluran beras SPHP mencapai 89,74 juta Kg.
7. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan Maret 2026 sebesar Rp9,43 triliun kepada 144 ribu debitur dan penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp760,62 miliar kepada untuk 125 ribu debitur. Penyaluran KUR di Provinsi Jawa Barat berkontribusi sebesari 11,83% terhadap penyaluran KUR secara nasional.

B. Kondisi Makroekonomi Regional

1. Perekonomian Jawa Barat triwulan I 2026 tumbuh 0,24% (q-to-q) dan 5,79% (yoy). PDRB ADHK tercatat sebesar Rp 475,41 triliun dan ADHB sebesar Rp799,11 triliun. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan Nasional memiliki pola yang serupa dengan distribusi yang tidak jauh berbeda didorong pertumbuhan pada industry pengolahan sebagai kontributor terbesar.
2. Tingkat Inflasi April 2026 sebesar 2,49% (yoy) dengan IHK 111,44. Inflasi tertinggi di Kab Majalengka (3,01% yoy) dengan IHK 111,72; sedangkan inflasi terendah di Kota Depok (2,22% yoy) dengan IHK 110,71. Komoditas Penyumbang utama inflasi yoy pada bulan April 2026 adalah emas perhiasan (0,81%), Daging Ayam Ras (0,21%), Beras (0,17%), Minyak Goreng (0,09%), dan Bahan Bakar Rumah Tangga (0,08%). Sedangkan yang memberikan andil deflasi adalah komoditas Bawang Putih (-0,08%), Bawang Merah (-0,08%), Cabai Merah (-0,05%), Angkutan Antar Kota (-0,02%), dan Tarif Jalan Tol (-0,01%).
3. Neraca Perdagangan Jawa Barat Maret 2026 Surplus USD 1,98 miliar. Total Ekspor USD 2,68 miliar (↓ m-to-m, ↓ y-on-y) dan Total Impor USD 0,07 miliar (↓ m-to-m, ↓ y-on-y). Pada Januari-Maret 2026 secara total mengalami surplus USD 6,55 miliar. Berdasarkan transaksi perdagangan Nonmigas, neraca perdagangan dengan AS menunjukkan surplus mencapai USD 1.420,04 Juta, sedangkan defisit perdagangan dengan Tiongkok dan Taiwan mengalami defisit -USD506,97 Juta dan -USD4,39 Juta.
4. Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat April 2026 turun 1,60% menjadi 118,76, didorong penurunan baik pada Indeks Harga yang Diterima Petani (It) yang turun sebesar (1,64%) maupun penurunan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang hanya 0,04%. Begitu juga pada Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang turun 1,20% menjadi 117,89 seiring penurunan It sebesar 0,05% dan peningkatan Ib1,16%.

Di tengah berbagai ketidakpastian global yang didorong oleh ketegangan di timur tengah dan selat hormuz yang memicu gejolak harga komoditas energi, perekonomian Jawa Barat masih tetap resilien salah satunya didorong faktor konsumsi pemerintah pada masa Hari Raya Idul Fitri. Ke depan Pemerintah akan terus memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi serta memperkuat bantalan fiskal perekonomian melalui kebijakan fiskal yang pruden. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat untuk pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Kinerja APBN hingga Maret 2026 tercatat masih on track dan membukukan surplus APBN, dan akan terus dioptimalkan untuk mendukung program prioritas nasional serta menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah dalam menjaga kualitas Belanja Negara terus ditingkatkan dan dipercepat realisasinya, sementara produktivitas Kas Negara terus dioptimalkan. Di sisi lain Kinerja Pendapatan Negara terus dijaga dan diperbaiki sejalan perkembangan kondisi ekonomi.

-----------------

APBN di Wilayah Jawa Barat Tetap Solid, Optimalisasi Penerimaan dan Penguatan Pengawasan Terus Didorong Guna Menjaga Momentum Kinerja Fiskal Serta Stabilitas APBN

Bandung, 17 Maret 2026 

A. Perkembangan APBN hingga 31 Januari 2026

1. Kinerja pelaksanaan ABPN Regional Jawa Barat s.d. 28 Februari 2026 menunjukkan Total pendapatan Rp21,45 Triliun (11,38% target), mengalami kontraksi 1,84% (yoy). Total belanja Rp19,84 Triliun (19,08% pagu), tumbuh 9,58% (yoy), sehingga mencatatkan Surplus regional sebesar Rp1,61 Triliun.
2. Penerimaan pajak hingga 28 Februari 2026 tercapai Rp14,83 T (9,83% dari target), dengan meskipun sedikit namun tetap tumbuh 1,90% dibanding tahun 2025. Pertumbuhan ini terutama didorong pertumbuhan positif pada mayoritas penerimaan pajak kecuali PPh Pasal 22 Impor yang terkontraksi pada sektor Industri Pengolahan karena adanya pemberian fasilitas pembebasan pajak atas impor. 
3. Penerimaan kepabeanan dan cukai tercapai Rp5,35 Triliun atau 17,32% dari target mengalami perlambatan 11,57% (Rp699,98 M) dibandingkan Februari 2025. Realisasi penerimaan Bea Masuk mencapai minus Rp8,88 Miliar atau (-2,62%) karena adanya restitusi berdasarkan putusan Pengadilan Pajak. Penerimaan cukai mencapai Rp5,36 Triliun atau 17,54% target mengalami kontraksi 10,09% dikontribusi penurunan penerimaan Cukai Hasil Tembakau (HT) sebesar 10,63% (Rp628,71 M).
4. Realisasi PNBP sebesar Rp1,28 Triliun atau 18,64 % dari target Rp6,84 Triliun mengalami pertumbuhan sebesar 1,83% (yoy), dengan rincian PNBP Lainnya mencapai Rp559,79 Miliar atau 25,99% terkontraksi sebesar 23,53% (yoy) serta PNBP BLU mencapai Rp716,46 Miliar atau 15,27%   tumbuh sebesar 37,45% (yoy). 
5. Belanja Negara telah terealisasi Rp19,84 Triliun atau 19,08% dari pagu sebesar Rp103,98 Triliun, secara yoy tumbuh 9,58%. Pertumbuhan ini terjadi pada seluruh komponen baik Belanja K/L maupun TKD yang tumbuh positif.
6. Belanja K/L sampai dengan 28 Februari 2026 terealisasi sebesar Rp4,14 Triliun atau 9,67% dari pagu. Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp2,87 Triliun atau 12,55% dari pagu, Belanja Barang mencapai Rp1,05 Triliun atau 7,17%, Belanja Modal mencapai Rp212,75 Miliar atau 4,09%, Belanja Sosial mencapai Rp10,97 Miliar atau 14,32%.
7. Realisasi TKDD sampai dengan 28 Februari 2026 sebesar Rp15,70 Triliun atau 26,67% dari pagu sebesar Rp61,16 Triliun.  Realisasi DBH mencapai Rp193,66 Miliar atau 7,02%, DAU mencapai Rp8,63 Triliun atau 24,08%, dan DAK Non Fisik mencapai Rp6,87 Triliun atau 33,54%, sementara DAK Fisik, Dana Insentif Fiskal dan Dana Desa belum memiliki realisasi.
8. Realisasi pembayaran THR dan THR Keagamaan untuk ASN, Anggota TNI Polri sebesar Rp1.301.814.926.519 untuk 194.453 pegawai. Sedangkan realisasi pembayaran THR Pemda mulai dibayarkan tanggal 11 Maret 2026 kepada 375.264 pegawai dengan nominal akumulatif sebesar Rp1.952.889.978.296 

B. Kondisi Makroekonomi 

1. Stabilitas Makro Ekonomi Indonesia di awal tahun 2026 tetap terjaga. Di tengah meningkatnya tensi geopolitik global. Menjelang periode Idul Fitri, inflasi relatif tetap terkendali. Pemerintah bersiap melalui kebijakan fiskal untuk menghadapi periode tekanan harga minyak.
2. Perekonomian Jawa Barat triwulan IV 2025 tumbuh 2,68% (q-to-q) dan 5,85% (y-on-y). PDRB ADHK (yoy) sebesar Rp 474,28 Triliun dan ADHB sebesar Rp786,47 Triliun.
3. Inflasi Februari 2026 4,71% (yoy) dengan IHK 110,94. Komoditas yang memberikan andil inflasi: tarif listrik, emas perhiasan, daging ayam ras, beras, dan bawang merah.
4. Neraca Perdagangan Januari 2026 (yoy) Surplus USD 2,12 Miliar. Total Ekspor USD 3,14 Miliar dan Total Impor USD 1,02 Miliar. Bulan Januari 2026, dilihat dari transaksi perdagangan dengan AS menunjukkan surplus mencapai USD 504,10 Juta.
5. NTP tumbuh 1,40% menjadi 117,29, sedangkan NTN naik 0,93% menjadi 119,24.
6. Kinerja APBN regional Jawa Barat hingga akhir Februari terjaga solid, didukung penerimaan yang tetap terjaga. Pemerintah terus mendorong optimalisasi penerimaan dan penguatan pengawasan guna menjaga momentum kinerja fiskal serta stabilitas APBN.
7. Pengelolaan belanja dan pembiayaan negara dilakukan secara hati-hati dan disiplin untuk menjaga keseimbangan fiskal serta program prioritas tetap berjalan efektif, serta penguatan manajemen kas untuk memastikan likuiditas tetap terjaga sepanjang tahun anggaran.

******************

 Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Gedung Dwi Warna, Jalan Diponegoro Nomor 59, Bandung pada telepon (022) 7207046

APBN Tetap Solid, Sehat, dan Adaptif Dalam Mendukung Pertumbuhan 

Ekonomi yang Kuat dan Berkelanjutan, Menjaga Daya Beli Masyarakat di Wilayah Jawa Barat

Bandung, 27 Februari 2026 

A. Perkembangan APBN hingga 31 Januari 2026

1. Kinerja pelaksanaan ABPN Regional Jawa Barat sd 31 Januari 2026 menunjukkan Total pendapatan Rp11,09 Triliun (5,88% target), mengalami kontraksi 5,89% (yoy). Total belanja Rp13,05 Triliun (12,75% pagu), tumbuh 6,15% (yoy), sehingga menghasilkan Defisit regional sebesar Rp1,96 Triliun.
2. Penerimaan pajak hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp7,92 T (5,26% dari target), dengan pertumbuhan sedikit terkontraksi −2,41% dibanding tahun 2025. Penurunan ini terutama disebabkan koreksi tajam pada kategori Pajak Lainnya, khususnya Deposit Pajak, yang tidak lagi berulang karena setoran sudah dilaporkan pada jenis pajak yang seharusnya. Empat jenis pajak mayoritas menunjukkan pertumbuhan positif, menandakan bahwa aktivitas usaha masih relatif terjaga. 
3. Penerimaan kepabeanan dan cukai tercapai Rp2,64 Triliun atau 8,53% dari target penerimaan mengalami perlambatan 18,92% (Rp615,19 M) dibandingkan Januari 2025. Realisasi penerimaan Bea Masuk mencapai minus Rp37,09 Miliar atau (-10,93%) karena adanya restitusi. Penerimaan cukai mencapai Rp2,67 Triliun atau 8,75% mengalami kontraksi 16,76% dikontribusi kontraksi penurunan penerimaan Cukai Hasil Tembakau (HT) yang merosot 17,60% (Rp560,13 M).
4. Realisasi PNBP sebesar Rp525,69 Miliar atau 7,69 % dari target Rp6,84 Triliun mengalami pertumbuhan sebesar 28,42% (yoy); dengan rincian PNBP Lainnya mencapai Rp325,82 Miliar atau 15,16% tumbuh sebesar 5,45% (yoy) serta PNBP BLU mencapai Rp199,88 Miliar atau 4,26%   tumbuh sebesar 99,14% (yoy). 
5. Belanja Negara telah terealisasi Rp13,05 Triliun atau 12,75% dari pagu sebesar Rp102,37 Triliun, secara yoy tumbuh 1,44%. Pertumbuhan ini terjadi pada seluruh komponen baik Belanja K/L maupun TKD yang tumbuh positif.
6. Belanja K/L sampai dengan 31 Januari 2026 terealisasi sebesar Rp1,63 Triliun atau 3,78% dari pagu. Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp1,29 Triliun atau 5,65% dari pagu, Belanja Barang mencapai Rp262,10 Miliar atau 1,74%, Belanja Modal mencapai Rp79,47 Miliar atau 1,52%, Belanja Sosial mencapai Rp0,03 Milair atau 0,04%.
7. Realisasi TKDD sampai dengan 31 Januari 2026 sebesar Rp11,42 Triliun atau 19,28% dari pagu sebesar Rp59,25 Triliun.  Realisasi DBH mencapai Rp53,90 Miliar atau 1,95%, DAU mencapai Rp5,76 Miliar atau 16,05%, dan DAK Non Fisik mencapai Rp5,61 Triliun atau 27,40%, sementara DAK Fisik, Dana Insentif Fiskal dan Dana Desa belum memiliki realisasi.
8. Realisasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) sampai dengan 31 Januari 2026 sebesar Rp549,99 Miliar atau 2,24 % dari pagu sebesar Rp24,57 Triliun. Mengawali tahun 2026, masih terdapat 97,76% guru yang belum menerima pembayaran TPG per tanggal 31 Januari 2026. Hal ini disebabkan banyaknya guru yang harus melakukan validasi data (Info GTK/Dapodik) guna menghindari Data tidak valid atau beban kerja tidak memenuhi syarat, yang dikhawatirkan dapat menunda pencairan. Meskipun demikian, perubahan skema pembayaran tunjangan profesi guru yaitu pencairan bisa dilakukan bulanan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Adapun rekomendasi penyaluran Januari (1,2 juta guru ASN) telah diajukan oleh Kemendikdasmen sekaligus distribusi melalui sistem data pendidikan nasional.

B. Kondisi Makroekonomi 

1. Stabilitas Makro Ekonomi Indonesia di awal tahun 2026 tetap terjaga. Di tengah dinamika arus modal, tekanan pasar saham berangsur mereda dan stabilitas rupiah tetap terjaga. Sementara itu pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dengan defisit yang rendah.
2. Perekonomian Jawa Barat triwulan IV 2025 tumbuh 2,68% (q-to-q) dan 5,85% (y-on-y). PDRB ADHK (yoy) sebesar Rp 474,28 Triliun dan ADHB sebesar Rp786,47 Triliun.
3. Inflasi Januari 2026 3,24% (yoy) dengan IHK 110,05. Komoditas yang memberikan andil inflasi: tarif listrik, emas perhiasan, bahan bakar rumah tangga, daging ayam ras, dan beras.
4. Neraca Perdagangan Desember 2025 (yoy) Surplus USD 2,19 M. Total Ekspor USD 3,28 M dan Total Impor USD 1,08 M. Sepanjang tahun 2025, dilihat dari transaksi perdagangan Nonmigas dengan AS menunjukkan surplus mencapai USD 5,95 M.
5. NTP turun 1,65% menjadi 115,67, sedangkan NTN naik 3,77% menjadi 118,14.
6. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tetap terjaga kuat dan berkesinambungan, dijaga melalui dukungan kinerja positif berbagai sektor, seiring percepatan belanja negara dan optimalisasi penerimaan guna menjaga ruang fiskal yang sehat dan responsive.
7. APBN beserta mesin pertumbuhan yang lain akan terus dioptimalkan peranannya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Berbagai langkah reformasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas APBN, baik dari sisi pendapatan, maupun belanja.
8. Reformasi APBN akan terus diperkuat (collecting more, spending better, efficient and sustainable financing) guna memastikan program prioritas berjalan efektif, ruang fiskal tetap terjaga, dan kualitas pengelolaan fiskal semakin optimal.

******************

 Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Gedung Dwi Warna, Jalan Diponegoro Nomor 59, Bandung pada telepon (022) 7207046

APBN Terus Berperan Sebagai Shock Absorber 

Dalam Rangka Melindungi Daya Beli Masyarakat dan Menjaga Stabilitas Perekonomian 

di Wilayah Jawa Barat

Bandung, 20 Januari 2026 

A. Perkembangan APBN hingga 31 Desember 2025

1. Kinerja ABPN Regional Jawa Barat sd 31 Desember 2025 menunjukkan Realisasi pendapatan negara sebesar Rp145,65 Triliun (95,99% target), tumbuh 6,44% (yoy). Belanja terealisasi sebesar Rp119,22 Triliun (96,88% pagu), mengalami kontraksi 6,77% (yoy). Sehingga menghasilkan Surplus regional sebesar Rp26,43 Triliun.
2. Penerimaan Pajak mencapai Rp109,01T atau 92,47% dari target, tumbuh sebesar 8,19% (yoy). Dari empat jenis pajak yang menjadi kontributor utama penerimaan negara di Jawa Barat, seluruhnya mengalami pertumbuhan positif. Pajak Lainnya mengalami pertumbuhan positif yang signifikan (9546,65%) sebagai dampak diimplementasikannya kebijakan Deposit Pajak. 
3. Realisasi Penerimaan kepabeanan dan cukai tercapai Rp28,52 Triliun atau 100,70% dari target, mengalami penurunan sebesar 0,30%. Realisasi penerimaan Bea Masuk mencapai Rp0,41 Triliun atau 108,99%, penerimaan cukai mencapai Rp28,11 Triliun atau 100,59%. Penerimaan Cukai masih didominasi oleh penerimaan Cukai hasil Tembakau.
4. Realisasi PNBP sebesar Rp8,12 Triliun atau 146,64 % dari target Rp5,54 Triliun mengalami pertumbuhan sebesar 8,58% (yoy); dengan rincian PNBP Lainnya mencapai Rp3,88 Triliun atau 202,65% tumbuh sebesar 6,27% (yoy) serta PNBP BLU mencapai Rp4,24 Triliun atau 117,08%   tumbuh sebesar 10,79% (yoy). 
5. Belanja Negara telah terealisasi Rp119,22 Triliun atau 96,88% dari pagu sebesar Rp123,06 Triliun, secara yoy mengalami kontraksi sebesar 6,77% (yoy). Perlambatan ini terutama pada Belanja K/L sebesar -19,47%. Sedangkan realisasi TKD tumbuh sebesar 2,40%.
6. Belanja K/L sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp43,22 Triliun atau 94,21% dari pagu. Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp22,04 Triliun atau 98,35% dari pagu, Belanja Barang mencapai Rp15,58 Triliun atau 89,82% menjadi capaian realisasi terendah dibandingkan realisasi jenis belanja yang lainnya, Belanja Modal mencapai Rp5,53 Triliun atau 91,35%, sedangkan realisasi Belanja Sosial mencapai Rp0,068 Triliun atau 99,99%  realisasi ini merupakan capaian penyerapan tertinggi terhadap pagu.
7. Realisasi TKD sampai dengan 31 Desember 2025 tercapai sebesar Rp76,01 Triliun atau 98,47% dari pagu sebesar Rp77,18 Triliun.  Realisasi DBH mencapai Rp7,48 Triliun atau 92,21% menjadi realisasi penyerapan terhadap pagu yang terendah, DAU mencapai Rp40,63 Triliun atau 99,86%, DAK Fisik mencapai Rp1,08 Triliun atau 95,91%, DAK Non Fisik mencapai Rp20,57 Triliun atau 99,21%, DIF mencapai Rp0,19 Triliun atau 100% merupakan capaian realisasi terhadap pagu yang tertinggi, Dana Desa mencapai Rp6,06 Triliun atau 95.60%.
8. Berbagai program prioritas terus berlanjut dan memberi manfaat kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan di 27 Kab/Kota oleh 4.233 unit SPPG menjangkau 11,14 juta penerima manfaat. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah terbangun 62 ribu unit, tersebar di 1.799 lokasi dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp7,84 Triliun. KDKMP telah terbentuk 5.908 unit koperasi dan telah memiliki akun Simkopdes. Program Sekolah Rakyat telah beroperasi sebanyak 13 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 1.390 siswa. Telah dilakukan Revitalisasi Sekolah pada 1.574 sekolah dan pembangunan 6 unit Sekolah Baru.  Program SMA Unggul Garuda telah berjalan sejak tahun ajaran 2025 dengan realisasi belanja sebesar Rp44,61 Miliar. Realisasi belanja Tematik Ketahanan Pangan sebesar Rp6,51 Triliun dengan capaian produksi gabah sebesar 10,23 juta ton. Penyaluran KUR sebesar Rp28,61 Triliun untuk 510 ribu debitur dan penyaluran UMi sebesar Rp2,14 Triliun untuk 417 ribu debitur.

B. Kondisi Makroekonomi 

1. Prospek ekonomi global pada tahun 2025 masih cukup resilien, meskipun dinamika pasang surut tensi perdagangan antara AS dengan Tiongkok masih terus berlangsung bertambah dengan ketegangan geopolitik yang melebar ke Eropa. Harga komoditas dunia masih bergerak fluktuatif. 
2. Perekonomian Jawa Barat triwulan III 2025 tumbuh 0,46% (q-to-q) dan 5,20% (y-on-y). PDRB ADHK (yoy) sebesar Rp 461,90 Triliun dan ADHB sebesar Rp759,80 Triliun.
3. Inflasi Desember 2025 tercatat 2,63% (yoy) dengan IHK 110,15. Komoditas yang memberikan andil inflasi: emas perhiasan, cabai rawit dan daging ayam ras, dan cabai merah.
4. Neraca Perdagangan November 2025 (yoy) mencatatkan Surplus USD 2,35 M dengan total Ekspor USD 3,20 M dan Total Impor USD 0,85 M. Pada Januari-November 2025, dilihat dari transaksi perdagangan Nonmigas dengan AS menunjukkan surplus mencapai USD 5,79 M.
5. NTP naik 1,26% menjadi 116,61, sedangkan NTN turun 0,51% menjadi 113,85.
6. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tetap terjaga kuat dan berkesinambungan, dijaga melalui dukungan kinerja positif berbagai sektor, seiring percepatan belanja negara dan optimalisasi penerimaan guna menjaga ruang fiskal yang sehat dan responsive.
7. APBN beserta mesin pertumbuhan yang lain akan terus dioptimalkan peranannya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Berbagai langkah reformasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas APBN, baik dari sisi pendapatan, maupun belanja.
8. APBN terus berperan sebagai shock absorber dalam rangka melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian dengan memastikan program prioritas berjalan efektif serta memperkuat perlindungan masyarakat. 

******************

 Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Gedung Dwi Warna, Jalan Diponegoro Nomor 59, Bandung pada telepon (022) 7207046

Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tetap Terjaga Kuat dan Berkesinambungan

Bandung, 23 Desember 2025

A. Perkembangan APBN hingga 30 November 2025

1. Pendapatan Negara s.d. 30 November 2025 terealisasi sebesar Rp126,90Triliun atau 82,39% dari target yang sebesar Rp154,02 Triliun, tumbuh 5,34% (yoy). Didukung penerimaan perpajakan yang tumbuh sebesar 5,06% (yoy), sedangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh 10,21% (yoy).
2. Penerimaan Pajak Dalam Negeri secara agregat tercapai Rp93,58 Triliun atau 79,38% dari target Rp117,89 Triliun, tumbuh sebesar 5,87% (yoy) dikontribusi pertumbuhan Pajak Penghasilan Non Migas dan Pajak Lainnya. Sedangkan PPN dan PPnBM terkontraksi sebesar 0,75%, sementara PBB terkontraksi 2,85%.
3. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai tercapai Rp26,00 Triliun, atau 84,96% dari target sebesar Rp30,60 Triliun tumbuh 2,26%. Penerimaan Bea Masuk terkontraksi 34,26% atau Rp198,21 Miliar, dipengaruhi tidak adanya importasi beras, penggunaan fasilitas FTA (otomotif), dan Penurunan BM dari PLB kontributor utama (otomotif) karena penurunan penjualan mobil secara nasional. Sedangkan Cukai tumbuh 3,11% atau Rp770 Miliar, karena tahun 2024 terdapat relaksasi penundaan pembayaran Cukai HT dari 60 hari menjadi 90 hari. Pada tahun 2025 tidak ada relaksasi, pertumbuhan SKM Gol.I (1,38%) & Rel Padat (12,65%), penurunan SPM Gol.I (18,77%), SKT Gol.IA (32,59%), SKT Gol.IB (18,51%). Cukai MMEA tumbuh 8,27% atau Rp26,91 Miliar, sedngkan Cukai EA turun 38,21% atau Rp1,82 Miliar.
4. Realisasi PNBP sebesar Rp7,33 Triliun atau 132,34% dari target Rp5,54 Triliun mengalami pertumbuhan sebesar 10,21% (yoy) dikontribusi PNBP lainnya yang tumbuh 12,64% dan Pendapatan PNBP BLU tumbuh 7,98%.
5. Belanja Negara telah terealisasi Rp107,92 T atau 88,69% dari pagu sebesar Rp121,68 T, secara yoy mengalami kontraksi sebesar 5,94% (yoy). Perlambatan ini terutama pada Belanja K/L sebesar 19,17%. Sedangkan realisasi TKD tumbuh sebesar 2,22%.
6. Belanja K/L sampai dengan 30 November 2025 terealisasi sebesar Rp35,38 T atau 78,53% dari pagu. Penyerapan terhadap pagu anggaran lebih lambat dibanding tahun lalu pada Belanja Barang dan Modal sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran.
7. Realisasi TKD sampai dengan 30 November 2025 sebesar Rp72,54 T atau 94,67% dari pagu sebesar Rp76,62 T tumbuh 2,22% (yoy). Hampir semua jenis TKD mengalami kontraksi kecuali pada DBH, DAU dan DAK Non fisik yang mengalami pertumbuhan.
8. Berbagai program prioritas terus berlanjut dan memberi manfaat kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan di 27 Kab/Kota oleh 3.679 unit SPPG menjangkau 10,74 juta penerima manfaat. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau 52.787 Unit, tersebar di 1.712 lokasi dengan realisasi Rp6,61 Triliun. KDKMP telah terbentuk 5.971 unit koperasi dan telah berbadan hukum dengan jumlah gerai 1.989 Gerai Usaha di seluruh kab/kota di Jawa Barat. Realisasi belanja Program Sekolah Rakyat sebesar Rp58,25 Miliar, dengan jumlah sekolah yang telah beroperasi sebanyak 13 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 1.380 siswa. Total nilai bantuan Program Revitalisasi Sekolah sebesar Rp1,4 Triliun, masih terdapat Rp123,24 Miliar belum disalurkan. Jumlah sekolah yang telah direvitalisasi sebanyak 1.574 sekolah, yaitu: 236 PAUD, 700 SD, 434 SMP, 204 SMA. Telah diselesaikan pembangunan 6 Unit Sekolah Baru (USB) dengan nilai Rp23,20 Miliar. Program SMA Unggul Garuda telah berjalan sejak tahun ajaran 2025 dengan realisasi belanja sebesar Rp30,84 Miliar. Realisasi belanja Tematik Ketahanan Pangan sebesar Rp3,60 Triliun dengan capaian produksi beras sebesar 10,23 juta ton dengan penyaluran Beras SPHP sebesar 54,10 juta Kg. Program Ketahanan Energi dilaksanakan untuk 5.996 pembangkit listrik. Penyaluran KUR sebesar Rp25,97 Triliun untuk 470 ribu debitur dan penyaluran UMi sebesar Rp1,79 Triliun untuk 356 ribu debitur.
9. APBN di regional Jawa Barat sampai dengan 30 November 2025 mencatatkan Surplus regional sebesar Rp18,98 Triliun.

B. Kondisi Makroekonomi

1. Prospek ekonomi global pada tahun 2025 masih cukup resilien, meskipun dinamika pasang surut tensi perdagangan antara AS dengan Tiongkok masih terus berlangsung. Harga komoditas dunia masih bergerak fluktuatif.
2. Perekonomian Jawa Barat triwulan III 2025 tumbuh 0,46% (q-to-q) dan 5,20% (y-on-y). PDRB ADHK (yoy) sebesar Rp 461,90 Triliun dan ADHB sebesar Rp759,80 Triliun.
3. Tingkat inflasi Jawa Barat November 2025 sebesar 2,54% (y-on-y) dengan IHK 109,68. Kenaikan harga beberapa komoditas hortikultura akibat cuaca ekstrem memberikan andil terhadap inflasi November 2025.
4. Neraca Perdagangan Jawa Barat Oktober 2025 mencatatkan Surplus USD 2,40 Miliar dari total Ekspor USD 3,36 Miliar dan Total Impor USD 0,96 Miliar.
5. Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat pada bulan November 2025 naik 0,28% menjadi 116,15 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik 0,40% menjadi 114,43.
6. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tetap terjaga kuat dan berkesinambungan, dijaga melalui dukungan kinerja positif berbagai sektor, seiring percepatan belanja negara dan optimalisasi penerimaan guna menjaga ruang fiskal yang sehat dan responsive.
7. APBN terus berperan sebagai instrument utama stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan, memastikan program prioritas berjalan efektif serta memperkuat perlindungan masyarakat. Dalam menghadapi tambahan kebutuhan belanja akhir tahun, APBN tetap manageable, sehat, dan adaptif.

******************

 Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Gedung Dwi Warna, Jalan Diponegoro Nomor 59, Bandung pada telepon (022) 7207046

Kinerja APBN Berjalan On Track dan Terus Dioptimalkan 

Mendukung Program Prioritas Nasional dan Katalis Pertumbuhan Ekonomi

Bandung, 26 November 2025 

A. Perkembangan APBN hingga 31 Oktober 2025 

1. Pendapatan Negara s.d. 31 Oktober 2025 terealisasi sebesar Rp115,91Triliun atau 75,25% dari target yang sebesar Rp154,03 Triliun, tumbuh 5,51% (yoy). Penerimaan perpajakan yang tumbuh sebesar 5,18% (yoy), sedangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh 11,22% (yoy).
2. Penerimaan Pajak secara agregat tercapai Rp84,39 Triliun atau 71,58% dari target Rp117,88 Triliun, tumbuh sebesar 4,95% (yoy) dikontribusi pertumbuhan Pajak Penghasilan PPh 25/29 Badan dan PPh Final. Sedangkan PPN dan PPnBM terkontraksi sebesar 2,89% yang disebabkan peningkatan restitusi pada PPN Dalam Negeri.
3. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai tercapai Rp24,77 Triliun, atau 80,86% dari target sebesar Rp30,60 triliun tumbuh 5,96%. Penerimaan Bea Masuk terkontraksi 34,07% atau Rp181,42 M, dipengaruhi tidak adanya importasi beras, penggunaan fasilitas FTA (otomotif), dan penurunan penjualan otomotif di salah satu PLB pada KPPBC Bogor. Bea Keluar (BK) Rp13,3 juta dari komoditas kulit dan kayu (ekspor melalui PLB di KPPBC Bogor). Kanwil DJBC Jawa Barat dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) melakukan pengawasan dan penindakan rokok ilegal periode penindakan 1 Januari s.d. 31 Oktober 2025 sebanyak 2.182 penindakan, dengan jumlah Barang Hasil Penindakan sebanyak 86,58 juta batang dengan perkiraan nilai barang Rp129,74 M dan potensi penerimaan negara yang hilang Rp65,76 M.
4. Realisasi PNBP sebesar Rp6,74 Triliun atau 121,68% dari target Rp5,54 Triliun mengalami pertumbuhan sebesar 11,22% (yoy) dikontribusi PNBP lainnya yang tumbuh 15,54% dan Pendapatan PNBP BLU tumbuh 7,32%. 
5. Belanja Negara hingga 31 Oktober 2025 telah terealisasi Rp97,58 Triliun atau 80,24% dari pagu sebesar Rp121,62 Triliun, secara yoy mengalami perlambatan sebesar 6,42% (yoy). Perlambatan ini terutama pada Belanja K/L sebesar 20,53%. Sedangkan realisasi TKD tumbuh sebesar 2,16%. Belanja K/L sampai dengan 31 Oktober 2025 terealisasi sebesar Rp31,35 Triliun atau 69,62% dari pagu. Penyerapan terhadap pagu anggaran Belanja K/L sedikit lebih lambat dibanding tahun lalu pada Belanja Barang dan Modal sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran. 
6. TKD tumbuh 2,16% dengan realisasi pembayaran sampai dengan 31 Oktober 2025 sebesar Rp66,23 Triliun atau tercapai 86,48% dari pagu.  Hampir semua jenis TKD mengalami kontraksi kecuali pada DBH dan DAU yang mengalami pertumbuhan.
7. Berbagai program prioritas terus berlanjut dan memberi manfaat kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan di 27 Kab/Kota oleh 2.745 unit SPPG menjangkau 8,5 juta penerima manfaat. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau 50.850 Unit, tersebar di 1.646 lokasi dengan realisasi Rp5,91 Triliun. KDKMP telah terbentuk 5.970 unit koperasi dan telah berbadan hukum dengan modal dikelola sebesar Rp32,38 Miliar dengan jumlah gerai 1.878 Gerai Usaha di seluruh kab/kota di Jawa Barat. Realisasi belanja Program Sekolah Rakyat  sebesar Rp55,86 Miliar, dengan jumlah sekolah yang telah beroperasi sebanyak 13 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 1.380 siswa. Program Revitalisasi Sekolah telah terealisasi sebesar Rp.11,59 Miliar menggunakan pola swakelola mandiri yang melibatkan langsung komunitas sekolah dan masyarakat. Program SMA Unggul Garuda telah berjalan sejak tahun ajaran 2025 dengan realisasi belanja sebesar Rp30,84 Miliar. Realisasi belanja Tematik Ketahanan Pangan sebesar Rp1,83 Triliun dengan capaian produksi beras sebesar 8,72 juta ton dengan penyaluran Beras SPHP sebesar 22,46 juta Kg. Program Ketahanan Energi dilaksanakan untuk 5.996 pembangkit listrik. Penyaluran KUR sebesar Rp23,27 Triliun untuk 428 ribu debitur dan penyaluran UMi sebesar Rp1,63 Triliun untuk 328 ribu debitur.
8. APBN di regional Jawa Barat sampai dengan 31 Oktober 2025 mencatatkan surplus regional sebesar Rp18,33 Triliun.

B. Kondisi Makroekonomi  

1. Sampai saat ini ketidakpastian global masih terus berlanjut, namun tensi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok mulai mereda. Hal ini memberi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi global. Di triwulan III-2025 ekonomi Tiongkok melambat, perekonomian negara ASEAN termasuk Indonesia masih resilien. 
2. Pemerintah terus memprioritaskan berbagai kebijakan sebagai strategi antisipatif untuk memitigasi tingginya risiko dinamika global akibat perang dagang, volatilitas pasar, dan ketidakpastian geopolitik. Sehingga menghasilkan ekonomi regional Jawa Barat yang tetap tumbuh.
3. Perekonomian Jawa Barat triwulan III 2025 tumbuh 0,46% (q-to-q) dan 5,20% (y-on-y). PDRB ADHK (yoy) sebesar Rp 461,90 Triliun dan ADHB sebesar Rp759,80 Triliun.
4. Tingkat inflasi Jawa Barat  Oktober 2025 sebesar 2,63% (y-on-y) dengan IHK 109,51. Secara spasial Inflasi tertinggi di Kota Sukabumi (3,87%) dengan IHK 110,46; sedangkan inflasi terendah di Kab.Subang (2,18%) dengan IHK 110,55. 
5. Neraca Perdagangan Jawa Barat pada bulan September 2025 mencatatkan Surplus USD 2,35 Miliar dari total Ekspor USD 3,27 Miliar (turun secara m-to-m namun naik secara y-on-y) dan Total Impor USD 0,92 Miliar (turun secara m-to-m dan y-on-y). 
6. Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat pada bulan Oktober 2025 turun 0,25% menjadi 115,83, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik 0,67% menjadi 113,98. 
7. Momentum pertumbuhan ekonomi tetap solid sementara akselerasi belanja negara terus dipercepat dan upaya ekstra dalam optimalisasi penerimaan terus dilakukan untuk menjaga ruang fiskal yang sehat dan responsive.
8. Secara keseluruhan realisasi APBN menunjukkan pengelolaan yang hati-hati dan prudent, menjaga belanja fiskal dalam dinamika global. APBN terus difungsikan sebagai instrumen utama stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan, memastikan program prioritas berjalan efektif serta memperkuat perlindungan masyarakat di tengah dinamika kondisi ekonomi.

******************

 Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Gedung Dwi Warna, Jalan Diponegoro Nomor 59, Bandung pada telepon (022) 7207046

APBN Menjadi Instrumen Kebijakan Fiskal

Mendukung Pencapaian Program Prioritas Asta Cita Untuk Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Bandung, 28 Oktober 2025

A. Perkembangan APBN hingga 30 September 2025

1. Pendapatan Negara s.d. 30 September 2025 terealisasi sebesar Rp102,51 Triliun atau 66,57% dari target Rp153,99 Triliun, tumbuh 5,62% (yoy) dengan pertumbuhan pada Penerimaan Perpajakan sebesar 5,30% dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 11,00%.
2. Penerimaan Pajak tercapai Rp74,45 Triliun, tumbuh sebesar 5,96% (yoy) dikontribusi pertumbuhan Pajak Penghasilan yang tumbuh 6,61% khususnya pada PPh Badan dan PPh Final. PPh pasal 21 terkontraksi sebagai akibat dari pemusatan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Kinerja Polri. Sedangkan PPN dan PPnBM sedikit terkontraksi sebesar 1,35% yang disebabkan peningkatan restitusi pada PPN Dalam Negeri.
3. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai tercapai Rp22,03  Triliun, tumbuh 4,01% (yoy) dikontribusi pertumbuhan positif pada penerimaan cukai sebesar 4,94%. Penerimaan bea masuk terkontraksi 35,96% karena tidak ada aktivitas importasi PT Bulog sejalan dengan kebijakan swasembada pangan. Selain itu, terdapat realisasi Bea Keluar (BK) sebesar Rp13.300.000 dari komoditas kulit dan kayu pada KPPBC Bogor (ekspor melalui PLB).
4. Kanwil DJBC Jawa Barat dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) di wilayah Jawa Barat melakukan pengawasan dan penindakan rokok ilegal. Pada periode penindakan 1 Januari s.d. 30 September 2025 telah dilakukan 1.875 penindakan, dengan Barang Hasil Penindakan sebanyak 76,26 Juta batang dengan perkiraan nilai barang Rp114,29 Miliar dan potensi penerimaan negara yang hilang Rp58,03 Miliar.
5. Realisasi PNBP mengalami pertumbuhan sebesar 11,00% (yoy) dengan rincian PNBP lainnya tumbuh 18,01% dan Pendapatan PNBP BLU 4,81%. Sehingga realisasi PNBP pada September 2025 sebesar Rp6,03 Triliun.
6. Belanja Negara telah terealisasi Rp87,04 Triliun atau 71,73% dari pagu sebesar Rp121,34 Triliun, secara yoy mengalami perlambatan sebesar 6,96%. Perlambatan terjadi pada Belanja K/L sebesar 22,33% disamping karena pagu TA 2025 lebih kecil dibandingkan pagu TA 2024 juga secara penyerapan terhadap pagu tahun anggaran 2025 sedikit lebih lambat terutama pada belanja barang dan belanja modal sebagai respon dari kebijakan efisiensi anggaran. Belanja K/L sampai dengan 30 September 2025 terealisasi sebesar Rp27,15 Triliun atau 60,66% dari pagu.
7. Realisasi TKD tumbuh 2,21%, dibanding tahun sebelumnya, dengan realisasi sampai dengan 30 September 2025 sebesar Rp59,89 Triliun atau 78,20% dari pagu. Hampir semua jenis TKD tumbuh kecuali pada DAK Fisik dan DIF.
8. Kinerja APBN di Jawa Barat sampai dengan 30 September 2025 mencatatkan total pendapatan sebesar Rp102,51 Triliun (66,57% dari target), sementara total belanja Rp87,04 Triliun (71,73% dari pagu). Sehingga menghasilkan surplus regional sebesar Rp15,47 Triliun.
9. Berbagai program prioritas telah dilaksanakan dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan di 27 Kabupaten/Kota oleh 854 unit SPPG menjangkau 8 Juta penerima manfaat. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau 44.093 Unit di 1.619 lokasi dengan realisasi FLPP sebesar Rp5,52 Triliun. KDKMP secara kelembagaan telah terbentuk sebanyak 5.969 unit Koperasi dengan status telah berbadan hukum, dengan modal kelolaan sebesar Rp32,38 Miliar dengan jumlah gerai yang dikelola sebanyak 705 Gerai di seluruh kab/kota di Jawa Barat. Realisasi belanja untuk Program Sekolah Rakyat sebesar Rp25,25 Miliar, dengan jumlah sekolah yang telah beroperasi sebanyak 13 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 1.303 siswa. Sementara untuk Program Revitalisasi Sekolah telah terealisasi sebesar Rp.11,31 Miliar dengan menggunakan pola swakelola mandiri yang melibatkan langsung komunitas sekolah dan masyarakat. Di Jawa Barat telah dibangun 1 sekolah Program SMA Unggul Garuda yaitu SMA Cahaya Rancamaya, Bogor, telah berjalan sejak tahun ajaran 2025 dengan realisasi belanja sebesar Rp59,31 Miliar.
10. Realisasi belanja Tematik Ketahanan Pangan sebesar Rp1,83 Triliun dengan capaian produksi beras sebesar 8,72 Juta ton dengan penyaluran Beras SPHP sebesar 22,46 Juta Kg. Program Ketahanan Energi dilaksanakan untuk 5.996 pembangkit listrik.
11. Untuk membangun ekonomi berbasis kerakyatan di Jawa Barat telah dilakukan Penyaluran KUR sebesar Rp20,93 T untuk 385 ribu debitur dan penyaluran UMi sebesar Rp1,20 T untuk 247 ribu debitur.

B. Kondisi Makroekonomi Regional

1. Perekonomian Jawa Barat triwulan II 2025 tumbuh 2,33% (q-to-q) dan 5,23% (y-on-y). PDRB ADHK (yoy) sebesar Rp 459,80 triliun dan ADHB sebesar Rp755,19 triliun.
2. Tingkat inflasi Jawa Barat  September 2025 sebesar 2,19% (y-on-y) dengan IHK 109,02. Inflasi tertinggi di Kota Sukabumi (3,89%) dengan IHK 110,00; sedangkan inflasi terendah di Kab.Bandung (1,87%) dengan IHK 109,20.
3. Neraca Perdagangan Jawa Barat Agustus 2025 Surplus USD 2,43 Miliar. Total Ekspor USD 3,47 Miliar (turun secara m-to-m dan y-on-y) dan Total Impor USD 1,04 Miliar (naik secara m-to-m, namun turun secara y-on-y).
4. Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat September 2025 naik 0,44% menjadi 116,12, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) turun 0,76% menjadi 113,22.
5. Outlook ekonomi global membaik, meskipun tingkat ketidakpastian masih tinggi. Perekonomian Indonesia masih resilien baik dari sisi sektor ekonomi, sisi permintaan, maupun kontribusi masing-masing daerah dan akan terus diperkuat dengan berbagai stimulus pemerintah. Peningkatan efektivitas APBN sebagai instrumen pemacu pertumbuhan dan pendorong program prioritas nasional diwujudkan melalui akselerasi dan peningkatan kualitas belanja serta penguatan penerimaan negara yang adaptif.
6. APBN menjadi instrumen kebijakan fiskal yang mendukung pencapaian program prioritas Asta Cita di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, serta pemberdayaan ekonomi rakyat untuk mewujudkan generasi emas Indonesia. Kinerja APBN di Jawa Barat hingga September 2025 tercatat on track, dan akan terus dioptimalkan untuk mendukung program prioritas nasional dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di Wilayah Jawa Barat.

******************

 Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Gedung Dwi Warna, Jalan Diponegoro Nomor 59, Bandung pada telepon (022) 7207046