Kinerja keuangan pemerintah di Provinsi Jawa Barat pada Semester I Tahun 2025 menunjukkan adanya tekanan fiskal seiring implementasi kebijakan efisiensi anggaran dan transisi pemerintahan. Pada tingkat pemerintah pusat (LKPP-TW), pendapatan negara tercatat sebesar Rp55,91 triliun atau terkontraksi 10,30 persen (yoy), terutama dipengaruhi oleh penurunan penerimaan perpajakan, meskipun PNBP masih tumbuh positif. Belanja negara juga mengalami kontraksi sebesar 9,02 persen (yoy) menjadi Rp56,54 triliun, khususnya pada belanja barang dan belanja modal, sehingga APBN regional Jawa Barat mencatatkan defisit sebesar Rp0,63 triliun. Sementara itu, pada tingkat pemerintah daerah konsolidasian (LKPDK-TW), pendapatan daerah tercatat sebesar Rp45,45 triliun atau terkontraksi 17,73 persen (yoy), diikuti penurunan belanja daerah menjadi Rp43,06 triliun atau terkontraksi 9,59 persen (yoy). Meskipun demikian, pemerintah daerah secara agregat masih mampu mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp2,38 triliun.

     Secara konsolidasi pemerintah pusat dan daerah (LKPK-TW), pendapatan konsolidasian Semester I Tahun 2025 tercatat sebesar Rp73,74 triliun atau terkontraksi 18,78 persen (yoy), sementara belanja konsolidasian mencapai Rp71,98 triliun atau menurun 13,26 persen (yoy), sehingga masih mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp1,76 triliun. Dari sisi operasional (LSKP-TW), meskipun pendapatan dan beban operasional masing-masing mengalami kontraksi, Net Operating Balance tetap berada pada posisi positif sebesar Rp6,38 triliun. Dari sisi neraca, posisi keuangan pemerintah konsolidasian tetap kuat dengan total aset sebesar Rp950,34 triliun dan kewajiban sebesar Rp95,58 triliun, yang mencerminkan kemampuan fiskal Jawa Barat yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang di tengah tekanan fiskal jangka pendek.

Simak laporan lengkapnya melalui tautan berikut: Klik Disini.

     Kinerja keuangan pemerintah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 menunjukkan kondisi yang relatif stabil dan terjaga. Pada tingkat pemerintah pusat (LKPP-TW), pendapatan negara tercatat sebesar Rp128,69 triliun atau tumbuh 2,59 persen (yoy), didorong oleh peningkatan penerimaan pajak dan PNBP. Sejalan dengan upaya akselerasi belanja untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, belanja negara terealisasi sebesar Rp132,69 triliun atau tumbuh 8,37 persen (yoy), sehingga APBN wilayah Jawa Barat mencatatkan defisit sebesar Rp4,00 triliun. Sementara itu, kinerja pemerintah daerah konsolidasian (LKPDK-TW) menunjukkan kondisi yang lebih kuat, dengan pendapatan daerah mencapai Rp125,83 triliun dan tumbuh signifikan sebesar 11,07 persen (yoy), serta belanja daerah sebesar Rp123,37 triliun atau tumbuh 10,14 persen (yoy), sehingga secara agregat masih mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp2,46 triliun.

     Secara konsolidasi pemerintah pusat dan daerah (LKPK-TW), pendapatan konsolidasian tercatat sebesar Rp184,71 triliun atau tumbuh 4,44 persen (yoy), sementara belanja konsolidasian mencapai Rp186,25 triliun atau tumbuh 7,93 persen (yoy), yang menyebabkan defisit anggaran konsolidasian sebesar Rp1,54 triliun. Dari sisi operasional (LSKP-TW), meskipun pendapatan operasional mengalami penurunan akibat perubahan kebijakan mapping akun GFS, Net Operating Balance tetap mencatatkan nilai positif sebesar Rp32,01 triliun. Posisi neraca pemerintah konsolidasian juga berada pada level yang sangat aman dengan total aset sebesar Rp941,09 triliun dan kewajiban sebesar Rp96,89 triliun, yang menunjukkan kapasitas fiskal Jawa Barat masih resilien dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Simak laporan lengkapnya melalui tautan berikut: Klik Disini.

Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menunjukkan performa solid di Triwulan I tahun 2025. Dari sisi konsolidasi antara Pemerintah Pusat dan Pemda, tercatat pendapatan sebesar Rp33,5 triliun dan belanja sebesar Rp31,92 triliun. Hasilnya adalah surplus fiskal sebesar Rp1,58 triliun, yang memberikan sinyal positif bahwa kondisi fiskal daerah tetap terjaga.

Lebih dari sekadar catatan anggaran, surplus ini memberi ruang bagi Pemda untuk menghadirkan berbagai program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah belanja bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp77,03 miliar, yang dialokasikan untuk menekan beban pengeluaran masyarakat, mendongkrak daya beli, dan meminimalisir wilayah kantong kemiskinan.

Selain itu, terdapat juga belanja subsidi sebesar 546jt yang digunakan dalam rangka pengendalian inflasi atau menstabilkan harga pangan di daerah dengan cara mendirikan operasi pasar murah.

Tak kalah penting, penyaluran Dana Desa sebesar Rp2,01 triliun menjadi ujung tombak pembangunan dari bawah. Dana ini digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur desa, penguatan layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Di tengah upaya pengendalian inflasi, ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara sampai ke level akar rumput. Kinerja positif ini menunjukkan bagaimana anggaran tidak hanya bicara angka, tetapi juga tentang keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat.

Ingin melihat lebih rinci ke mana arah anggaran Pemda Jabar dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat?
Simak laporan lengkapnya dalam Laporan Kinerja Pelaksanaan Anggaran (LKPA) dan Laporan Statistik Kinerja Pelaksanaan (LSKP) Triwulan I 2025 melalui tautan berikut: Klik Disini.

Kantor Wilayah DJPP Provinsi Jawa Barat melaporkan capaian kinerja keuangan strategis triwulan III 2024 yang menggambarkan stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi regional yang optimal. Berikut rangkuman hasilnya:

Pendapatan Konsolidasi Tumbuh Positif

• Pendapatan konsolidasi meningkat 4,62% (YoY) atau setara Rp5,7 triliun, didukung pertumbuhan:
• Pendapatan daerah: +9,34%
• Pendapatan pemerintah pusat: +1,76%
• Pertumbuhan ini mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal dalam menjaga keseimbangan anggaran.

 Belanja Pemerintah Akseleratif

• Belanja konsolidasi naik 13,24% (YoY) atau Rp15 triliun, dengan kontribusi utama dari:
• Belanja pemerintah pusat: +17,99%
• Belanja TKD: +15,73%
• Belanja daerah: +5,65%
• Akselerasi belanja ini mempercepat realisasi program publik, sehingga manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat.

Kekayaan Neto Meningkat, Solvabilitas Terjaga

• Kekayaan Neto (Net Worth) Jawa Barat mencapai Rp839,48 triliun, naik Rp8,84 triliun sejak awal 2024.
• Rasio solvabilitas jangka pendek dan panjang menunjukkan kemampuan memenuhi kewajiban dengan aset yang tersedia.
• Net Operating Balance sebesar Rp109,8 triliun membuktikan belanja operasional/non-operasional dapat dibiayai pendapatan.

Laporan disusun berdasarkan data SIKRI dan pedoman PER-34/PB/2017, dengan metodologi transparan yang menggabungkan data riil dan estimasi berbasis neraca audited 2023. Pencapaian ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan peran fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Dengan fundamental keuangan yang solid, Jawa Barat tetap menjadi penopang penting perekonomian nasional.

Laporan lengkap dapat diakses di: klik di sini

Laporan terbaru mengenai kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama Semester I telah dirilis. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja keuangan di berbagai level pemerintahan di Jawa Barat, termasuk:

- LKPP-TW (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Triwulanan).
- LKPDK-TW (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Triwulanan).
- LKPK-TW (Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Triwulanan).
- LKSP-TW (Laporan Keuangan Semester Pertama Triwulanan).

Selain menyajikan data terkini, laporan ini juga menganalisis perkembangan kondisi keuangan serta membahas permasalahan dalam pengelolaan keuangan di Jawa Barat. Hal ini penting untuk memberikan gambaran utuh tentang kinerja keuangan pemerintah provinsi.

Kinerja Keuangan yang Optimal

Berdasarkan laporan, kinerja statistik keuangan Pemerintah Jawa Barat selama Semester I menunjukkan hasil yang optimal dan solid dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Nilai keseimbangan operasi neto (net operating balance) tercatat positif baik di level pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintahan umum secara keseluruhan.

Pencapaian ini mengindikasikan pengelolaan keuangan yang baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di tengah berbagai tantangan ekonomi. Keseimbangan operasi neto yang positif berarti pendapatan operasional pemerintah lebih besar dibandingkan belanja operasionalnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Government Finance Statistics (GFS) Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Barat Semester I Tahun 2024 dapat diunduh pada tautan berikut : Klik disini

Kebutuhan untuk melakukan konsolidasi LKPP dan LKPD dilakukan dalam rangka penerapan Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics/GFS) untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan fiskal, analisis kegiatan pemerintahan dan perbandingan antar negara (cross country studies) sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional tersebut, Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur mengenai perlu diterbitkannya pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan bagi sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, laporan hasil reviu BPK atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2010 mengungkapkan adanya kebutuhan untuk melakukan konsolidasi LKPP dengan LKPD dalam rangka kejelasan peran dan tanggung jawab pemerintah serta ketersediaan informasi bagi publik.

Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat sebagai Regional Chief Economist (RCE) telah menyusun Government Finance Statistics (GFS) Periode Tahun 2023 Unaudited secara tepat waktu. Dalam penyusunan GFS tersebut, terdapat 2 (dua) laporan yang disusun, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW).

LKPK-TW adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK-TW) dalam suatu periode.
Sedangkan LSKP-TW merupakan laporan statistik keuangan yang secara komprehensif menyajikan data aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah di wilayah kerja Kanwil DJPb selama suatu periode.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Government Finance Statistics (GFS) Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2023 Unaudited dapat diunduh dengan klik gambar dibawah ini.

      Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat sebagai Regional Chief Economist (RCE) telah menyusun Government Finance Statistics (GFS) Strategis Periode Triwulan I Tahun 2024 secara tepat waktu. Dalam penyusunan GFS Strategis tersebut, terdapat 2 (dua) laporan yang disusun, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW).

      LKPK-TW adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK-TW) dalam suatu periode. Sedangkan LSKP-TW merupakan laporan statistik keuangan yang secara komprehensif menyajikan data aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah di wilayah kerja Kanwil DJPb selama suatu periode.

     Pada LRA LKPK-TW Triwulan I 2024 menunjukkan realisasi Pendapatan Konsolidasian sebesar Rp35,78 triliun, turun sebesar Rp3,68 triliun atau sebesar 9,32 persen. Menurunnya pendapatan perpajakan menjadi penyebab turunnya pendapatan konsolidasi, namun di sisi lain Pendapatan PNBP tumbuh sebesar Rp627 miliar atau 25,09 persen (yoy). Dari segi Belanja tercatat nilai realisasi sebesar Rp34,53 triliun, meningkat sebesar Rp8,7 triliun atau sebesar 33,66 persen (yoy). Meningkatnya realisasi Belanja dialami pada seluruh jenis belanja kecuali belanja bansos dan belanja lain-lain. Pada LKPK-TW periode triwulan I 2024 mengalami surplus anggaran sebesar Rp2,38 triliun.

     Pada Laporan Operasional Laporan Statistik Keuangan Tingkat Wilayah (LO LSKP-TW) Provinsi Jawa Barat Periode Triwulan I 2024, Realisasi Pendapatan sebesar Rp66,82 Triliun tumbuh sebesar Rp3,44 triliun atau sebesar 5,44 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Sedangkan untuk Beban pada Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah sebesar Rp32,11 triliun, meningkat Rp7,79 triliun atau sebesar 32,06 persen (yoy). Dari nilai pendapatan dan beban di atas, maka dapat diketahui Net Operating Balance periode ini bernilai positif yakni sebesar Rp34,72 triliun.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Government Finance Statistics (GFS) Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Barat Periode Triwulan I Tahun 2024 dapat diunduh pada tautan berikut : Klik disini

Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat sebagai Regional Chief Economist (RCE) telah menyusun Government Finance Statistics (GFS) Strategis Periode Tahun 2023 Preliminary secara tepat waktu. Dalam penyusunan GFS Strategis tersebut, terdapat 2 (dua) laporan yang disusun, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW).

LKPK-TW adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK-TW) dalam suatu periode.
Sedangkan LSKP-TW merupakan laporan statistik keuangan yang secara komprehensif menyajikan data aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah di wilayah kerja Kanwil DJPb selama suatu periode.

Pada LRA LKPK-TW Tahun 2023 Preliminary menunjukkan realisasi Pendapatan Konsolidasian sebesar Rp176,85 triliun, meningkat sebesar Rp14,38 triliun atau sebesar 8,85 persen. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan perpajakan konsolidasi sebesar Rp13,99 triliun atau 9,83 persen (yoy) dan Pendapatan PNBP sebesar Rp575 miliar atau 2,89 persen (yoy). Sementara dari segi Belanja Daerah tercatat nilai realisasi sebesar Rp172,57 triliun, meningkat sebesar Rp13,35 triliun atau sebesar 8,39 persen (yoy). Meningkatnya realisasi Belanja dialami pada seluruh jenis belanja kecuali belanja subsidi, belanja bansos, dan belanja lain-lain. Pada LKPK-TW Tahun 2023 Preliminary mengalami surplus anggaran sebesar Rp4,28 triliun.

Pos pada Laporan Operasional Laporan Statistik Keuangan Tingkat Wilayah (LO LSKP-TW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Preliminary, Realisasi Pendapatan sebesar Rp299,18 Triliun naik sebesar Rp22,82 triliun atau sebesar 8,26 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Sedangkan untuk Beban pada Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah sebesar Rp144,79 triliun, meningkat Rp10,4 triliun atau sebesar 7,74 persen (yoy). Dari nilai pendapatan dan beban di atas, maka dapat diketahui Net Operating Balance bernilai positif yakni sebesar Rp154,39 triliun.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Government Finance Statistics (GFS) Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2023 Preliminary dapat diunduh pada tautan berikut: Klik disini