Kinerja keuangan pemerintah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 menunjukkan kondisi yang relatif stabil dan terjaga. Pada tingkat pemerintah pusat (LKPP-TW), pendapatan negara tercatat sebesar Rp128,69 triliun atau tumbuh 2,59 persen (yoy), didorong oleh peningkatan penerimaan pajak dan PNBP. Sejalan dengan upaya akselerasi belanja untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, belanja negara terealisasi sebesar Rp132,69 triliun atau tumbuh 8,37 persen (yoy), sehingga APBN wilayah Jawa Barat mencatatkan defisit sebesar Rp4,00 triliun. Sementara itu, kinerja pemerintah daerah konsolidasian (LKPDK-TW) menunjukkan kondisi yang lebih kuat, dengan pendapatan daerah mencapai Rp125,83 triliun dan tumbuh signifikan sebesar 11,07 persen (yoy), serta belanja daerah sebesar Rp123,37 triliun atau tumbuh 10,14 persen (yoy), sehingga secara agregat masih mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp2,46 triliun.

     Secara konsolidasi pemerintah pusat dan daerah (LKPK-TW), pendapatan konsolidasian tercatat sebesar Rp184,71 triliun atau tumbuh 4,44 persen (yoy), sementara belanja konsolidasian mencapai Rp186,25 triliun atau tumbuh 7,93 persen (yoy), yang menyebabkan defisit anggaran konsolidasian sebesar Rp1,54 triliun. Dari sisi operasional (LSKP-TW), meskipun pendapatan operasional mengalami penurunan akibat perubahan kebijakan mapping akun GFS, Net Operating Balance tetap mencatatkan nilai positif sebesar Rp32,01 triliun. Posisi neraca pemerintah konsolidasian juga berada pada level yang sangat aman dengan total aset sebesar Rp941,09 triliun dan kewajiban sebesar Rp96,89 triliun, yang menunjukkan kapasitas fiskal Jawa Barat masih resilien dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Simak laporan lengkapnya melalui tautan berikut: Klik Disini.