Perekonomian Jabar Tetap Tangguh

Didukung Kinerja Fiskal Yang Solid dan Terjaga

Perkembangan APBN hingga 30 Juni 2026

1. Kinerja APBN di Jawa Barat sampai dengan 30 Juni 2026 kembali mencatatkan surplus regional sebesar Rp19,06 triliun di tengah kekhawatiran kondisi global yang mempengaruhi kinerja fiskal. Surplus APBN Jawa Barat tersebut terdiri atas total Pendapatan Negara sebesar Rp74,61 triliun (39,58% dari target), sementara total Belanja Negara sebesar Rp55,54 triliun (51,04% dari pagu).
2. Pendapatan Negara s.d. 30 Juni 2026 kembali tumbuh, pada akhir Juni 2026 tercatat tumbuh sebesar 9,06%. Tumbuhnya penerimaan negara per 30 Juni 2026 ini didorong oleh Realisasi Penerimaan Perpajakan sebesar Rp70,98 T yang tumbuh sebesar 9,77% (yoy) yang terdiri atas Penerimaan dari Sektor Pajak sebesar Rp56,65 triliun dan tumbuh 16% sedangkan sektor Kepabeanan dan Cukai menyumbang Rp14,33 triliun namun terkontraksi sebesar 9,46% (yoy). Hampir seluruh jenis penerimaan dari sektor pajak mencatatkan pertumbuhan, kecuali penerimaan pajak lainnya. Sedangkan jika dilihat dari sektor ekonominya, sektor lapangan usaha yang menyumbang pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi per 30 Juni 2026 adalah pada sektor Keuangan dan Asuransi yang tumbuh 104,58% (netto), sektor Perdagangan (51,59%), sektor Industri (44,60%), sektor Real Estate (39,67%), dan Aktivitas Professional (37,91%). Pertumbuhan sektor Keuangan dan Asuransi didorong oleh akselerasi layanan keuangan digital dan peningkatan penyaluran kredit. Sementara itu, pertumbuhan sektor Perdagangan dipengaruhi oleh peningkatan pembayaran PPN Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 seiring meningkatnya aktivitas perdagangan dan penyerapan tenaga kerja. Walaupun demikian, penerimaan pajak terbesar tetap disumbang dari sektor Industri Pengolahan sebesar Rp25,65 T. Sektor ini berkontribusi sebesar 45,28% dari total penerimaan pajak di Jawa Barat.
3. Realisasi PNBP sampai dengan Juni 2026 sebesar Rp3,63 Triliun atau 53,11% dari target tahun 2026, mengalami kontraksi sebesar 3,15% (yoy). Kontraksi pada PNBP per 30 Juni 2026 didorong oleh penurunan penerimaan PNBP Lainnya yang terkontraksi 15,99% (yoy). Kontraksi terbesar terjadi pada penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu serta pendapatan jasa layanan pendidikan pada satuan kerja Non BLU.
4. Hingga 30 Juni 2026, Belanja Negara telah terealisasi Rp55,54 triliun atau 51,04% dari pagu tahun 2026 sebesar Rp108,82 triliun, secara yoy kembali mengalami kontraksi sebesar 0,16%. Kontraksi Belanja Negara tersebut didorong oleh kontraksi Belanja Transfer ke Daerah sebesar 13,62% (yoy). Walaupun demikian, Belanja K/L tetap tumbuh sebesar 29,62% dengan realisasi sebesar Rp22,45 T atau 47,10% dari pagu sampai dengan 30 Juni 2026. Pertumbuhan Belanja K/L terdapat pada seluruh jenis belanja dengan pertumbuhan tertinggi pada Belanja Modal yang mencatatkan realisasi Rp2,62 triliun, tumbuh 129,72% (yoy) dibanding Juni 2025. Sebaliknya, kontraksi pada Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tercatat pada hampir seluruh jenis TKD kecuali Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,73%. Perlambatan TKDD tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan pagu TKDD pada tahun 2026, terlambatnya aturan terkait penyaluran Dana Desa serta belum ada pagu dan realisasi Dana Insentif Fiskal hingga akhir Juni 2026.
5. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa tercatat tumbuh negatif 13,62% dengan realisasi sebesar Rp33,09 triliun atau capaian 54,12% dari pagu. Penyaluran TKD hingga 30 Juni 2026 sudah mencapai Rp31,87 triliun (53,80% dari pagu) terkontraksi 8,23% (yoy), sementara Dana Desa mencapai Rp1,22 triliun (63,94%) terkontraksi 65,92% (yoy). Tingginya kontraksi pada Dana Desa disebabkan karena tertahannya penyaluran Dana Desa pada awal tahun anggaran 2026. Dana Desa baru bisa disalurkan pada Bulan Maret 2026 setelah terbitnya PMK No. 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2026.
6. Selain realisasi belanja yang tercantum dalam I Account APBN, terdapat berbagai program prioritas yang pelaksanaan dan penyalurannya dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat dan memberi manfaat kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan di 27 Kab/Kota dilaksanakan oleh 6.780 SPPG dan melibatkan 30.066 supplier, secara total program MBG telah menjangkau 14,64 juta penerima manfaat. Kemudian, Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau 24.464 unit dengan realisasi Rp3,2 triliun melibatkan 18 Asosiasi, 1.981 pengembang dan 1.427 perumahan. Untuk perkembangan pembentukan KDKMP, telah terbentuk 5.970 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Saat ini pemetaan gerai aktif KDKMP telah mencapai 58,3%. Program Sekolah Rakyat telah beroperasi di 22 lokasi dengan jumlah 81 rombongan belajar dengan rincian 25 rombel SD, 32 SMP, dan 24 SMA. Kemudian, Program SMA Unggul Garuda saat ini telah dikembangkan beberapa sekolah antara lain SMA Cahaya Rancamaya, SMA Pribadi Bandung, SMA Islam Al Azhar 24, SMA Dwi Warna Boarding School, SMA IT As-Syifa Boarding School Wanareja, SMAS Insan Cendekia Al Kausar, dan SMAS Darul Hikam Internasional dan telah berjalan sejak tahun ajaran 2025. Sedangkan, Capaian Prioritas Ketahanan Pangan telah terealisasi Rp3,68 triliun atau 56,65% dengan capaian produksi padi mencapai 2,48 juta ton. Kemudian terkait ketahan energi telah disalurkan sebesar Rp.5,7 T untuk subsidi listrik di Jawa Barat.
7. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan Juni 2026 sebesar Rp19,67 triliun kepada 299,7 ribu debitur dan penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp1,14 triliun untuk 201,3 ribu debitur. Penyaluran KUR di Provinsi Jawa Barat berkontribusi sebesar 11,50% terhadap penyaluran KUR secara nasional dengan penyaluran terbesar pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp7,61 triliun.

 Kondisi Makroekonomi Regional

1. Perekonomian Jawa Barat triwulan I 2026 tumbuh 0,24% (q-to-q) dan 5,79% (yoy). PDRB ADHK tercatat sebesar Rp 475,41 triliun dan ADHB sebesar Rp799,11 triliun. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan Nasional memiliki pola yang serupa dengan distribusi yang tidak jauh berbeda didorong pertumbuhan pada Industri Pengolahan sebagai kontributor terbesar.
2. Tingkat Inflasi Juni 2026 sebesar 3,08% (yoy) dengan IHK 112,02. Inflasi tertinggi di Kabupaten Majalengka (3,4% yoy); sedangkan inflasi terendah di Kabupaten Subang (2,6% yoy). Komoditas Penyumbang utama inflasi yoy pada bulan Mei 2026 adalah emas perhiasan (0,70%), Bensin (0,25%), Beras (0,16%), Minyak Goreng (0,16%), dan Bahan Bakar Rumah Tangga (0,10%). Sedangkan yang memberikan andil deflasi adalah komoditas Telur Ayam Ras (-0,06%), Tomat (-0,05%), dan Bawang Putih (-0,02%).
3. Neraca Perdagangan Jawa Barat April 2026 Surplus USD 2,41 miliar. Total Ekspor USD 3,40 miliar (↑ m-to-m, ↑ y-on-y) dan Total Impor USD 0,98 miliar (↑ m-to-m, ↑ y-on-y). Pada Januari-Mei 2026 secara total mengalami surplus USD 11,31 miliar. Berdasarkan transaksi perdagangan Nonmigas, neraca perdagangan dengan AS menunjukkan surplus mencapai USD 2.478,83 Juta, sedangkan defisit perdagangan dengan Tiongkok dan Taiwan mengalami defisit -USD 912,38 Juta dan -USD 36,61 Juta.
4. Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat Juni 2026 naik 0,57% menjadi 118,97, didorong kenaikan pada Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar (0,70%) lebih tinggi dibanding kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,14%. Sedangkan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik 0,7% menjadi 117,69.

Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia dan Jawa Barat tetap menunjukkan ketahanan yang kuat, ditopang permintaan domestik, inflasi yang terkendali, dan dukungan fiskal yang efektif. Kinerja APBN Regional Jawa Barat hingga Juni 2026 mendorong pertumbuhan ekonomi dan pencapaian agenda pembangunan nasional dengan tetap bekerja optimal sebagai shock absorber sekaligus penggerak pertumbuhan, melalui penerimaan negara yang terjaga serta pelaksanaan Belanja Negara yang terus dioptimalkan untuk mendukung program prioritas dan daya beli masyarakat. Ke depan, APBN akan terus dioptimalkan untuk mendukung program prioritas nasional serta menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah dalam menjaga kualitas Belanja Negara terus ditingkatkan dan dipercepat realisasinya, sementara produktivitas Kas Negara terus dioptimalkan. Pemerintah akan terus menjaga APBN tetap sehat, adaptif, dan kredibel untuk memperkuat momentum pertumbuhan, menjaga stabilitas, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dalam perekonomian Jawa Barat.

-----------------