Jakarta, 25 Juni 2026 – Pengelolaan sampah yang berkelanjutan menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi kota-kota besar, termasuk Jakarta. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Jakarta Fiscal Forum (JFF) Tahun 2026 dengan tema “Fiskal Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Jakarta sebagai Kota Global”.
Forum yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan berbagai pemangku kepentingan ini mengangkat isu pengembangan proyek Waste-to-Energy (WtE) sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan. Selain mengurangi volume sampah, teknologi tersebut juga berpotensi menghasilkan energi yang lebih ramah lingkungan dan mendukung transisi menuju ekonomi hijau.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, M. Syaibani, menyampaikan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya memerlukan solusi teknis, tetapi juga dukungan kebijakan fiskal, pembiayaan yang inovatif, serta kolaborasi lintas sektor. Melalui Jakarta Fiscal Forum, berbagai pemangku kepentingan didorong untuk membangun kesamaan pemahaman dan merumuskan langkah-langkah strategis guna mendukung pembangunan Jakarta yang berkelanjutan.
Dalam opening remarks, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, menekankan bahwa pengelolaan sampah merupakan isu strategis yang membutuhkan dukungan kebijakan fiskal dan model pembiayaan yang tepat. Menurutnya, pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan lembaga pembiayaan.
Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Prof. Ir. Firdaus Ali, dalam keynote speech menyoroti pentingnya pengembangan Waste-to-Energy sebagai bagian dari transformasi Jakarta menuju kota global. Pemanfaatan sampah menjadi energi dinilai dapat memberikan manfaat ganda, yaitu mengurangi timbunan sampah sekaligus menyediakan sumber energi yang lebih ramah lingkungan.
Diskusi dalam JFF 2026 membahas berbagai aspek pengelolaan sampah dari perspektif kebijakan, pembiayaan, dan investasi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta memaparkan tantangan pengelolaan sampah di Jakarta, sementara akademisi dari Universitas Indonesia menjelaskan peran Waste-to-Energy dalam mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.
Selain itu, pembahasan juga mencakup berbagai alternatif skema pembiayaan melalui instrumen fiskal dan keuangan berkelanjutan, peluang penerapan blended finance, hingga pengembangan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mendukung pembangunan fasilitas Waste-to-Energy. Dari sisi investasi, para pelaku usaha turut memaparkan peluang pengembangan proyek pengolahan sampah menjadi energi, termasuk pada kawasan Bantar Gebang.
Melalui Jakarta Fiscal Forum Tahun 2026, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara otoritas fiskal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akademisi, lembaga pembiayaan, dan sektor swasta dalam mengembangkan solusi pembiayaan yang inovatif. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan serta mendukung Jakarta menuju kota global yang lebih hijau dan berdaya saing.
