Berkaca pada kinerja luar biasa APBN 2021, pemerintah kini menatap optimis pelaksanaan APBN 2022 dapat terus ditingkatkan. APBN baik dari sisi penerimaan maupun sisi belanja masih akan menjadi instrumen bagi pemerintah untuk menjaga kondusifitas iklim perekonomian dan kesehatan. Kebijakan-kebijakan APBN masih akan terus disusun dan dilaksanakan dengan semangat keberpihakan kepada masyarakat. Digenjot sejak awal tahun, realisasi pelaksanaan APBN 2022 menorehkan kinerja yang cukup baik.
Capaian Penerimaan
Sampai dengan akhir bulan Januari 2022, penerimaan perpajakan (dalam negeri) tercatat terealisasi sebesar Rp448,3 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tiga tahun sebelumnya, nilai tersebut mencatatkan peningkatan yang cukup baik.
Capaian penerimaan kepabeanan (perpajakan luar negeri) mampu terealisasi sebesar Rp25,9 miliar. Penerimaan tersebut secara umum berasal dari bea ekspor Tandan Buah Segar (TBS) dan Minyak Sawit Mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang menjadi komoditas ekspor utama di Provinsi Jambi.
Sejalan dengan penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) memiliki tren positif. Penerimaan PNBP pada periode Januari 2022 telah terealisasi sebesar Rp1,7 miliar. Nilai tersebut tumbuh mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan rata-rata periode bulan Januari tiga tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp800 juta.
Realisasi Belanja
Belanja APBN 2022 sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi telah terealisasi sebesar Rp1.132,3 miliar yang terdiri dari Rp160,9 miliar belanja pemerintah pusat (BPP) yang dilaksanakan oleh instansi vertikal pemerintah pusat di Provinsi Jambi serta Rp971,4 miliar belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 936,27 miliar dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp13,56 miliar.
TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan di wilayah Provinsi Jambi. Nilai TKDD yang telah disalurkan tersebut tercatat mengambil porsi sebesar lebih dari 80% dari total pendapatan APBD Provinsi Jambi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat masih terus berperan dalam mendukung pelaksanaan kinerja pemerintah daerah.
Sinergi pemerintah pusat dalam hal ini Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Jambi sebagai penyalur dana TKDD dengan pemerintah daerah terus ditingkatkan sehingga keselarasan kebijakan pelaksanaan APBN dengan APBD semakin baik. TKDD diharapkan mampu turut mendukung pelaksanaan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah tidak menyerah untuk terus melaksanakan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, tak terkecuali di Provinsi Jambi. Kebijakan-kebijakan tersebut terus didorong dalam rangka menjaga stabilitas kondisi perekonomian serta kesehatan yang berangsur membaik di akhir tahun 2021. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengembangkan dan mengoptimalkan sektor pariwisata unggulan di Provinsi Jambi.
Dukungan pemerintah tersebut diwujudkan dalam pengembangan daerah wisata Danau Kerinci dengan secara rutin menyelenggarakan Festival Danau Kerinci dan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) di Bidang Pariwisata. Selain Danau Kerinci, kedepannya juga akan dilakukan pengembangan kawasan wisata Candi Muara Jambi melalui alokasi APBN.
Selanjutnya, diharapkan terdapat sinergi dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat sehingga sektor pariwisata dapat menjadi salah satu sektor unggulan yang dapat meningkatkan perekonomian di Provinsi Jambi yang selama ini ditopang oleh sektor pertanian dan pertambangan.
DI masa pandemi ini ketidakpastian masih akan dihadapi. Namun, dengan melihat catatan-catatan baik di awal tahun ini, optimisme masih terus menyala. Capaian tersebut diharapkan dapat terus ditingkatkan oleh pemerintah dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Seolah tak mau kalah, kinerja APBN 2022 terus mengejar capaian prestasi APBN tahun sebelumnya.
