Indonesia diperkirakan termasuk salah satu negara yang masih mampu tumbuh kuat di tahun 2023. IMF memproyeksikan Indonesia tumbuh di angka 5,0% (yoy) pada tahun 2023. Prospek perekonomian domestik baik dari sisi produksi maupun konsumsi masih cukup kuat didukung kinerja APBN yang terjaga hingga Kuartal I 2023. Meski demikian, kewaspadaan dan mitigasi tetap dilakukan mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang tahun 2023.
Optimisme tersebut didukung dengan kondisi perkonomian regional yang solid, termasuk Provinsi Jambi. Kinerja baik perekonomian level regional Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan perekonomian sebesar 5,22% (yoy) lebih tinggi dengan capaian pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,69% (yoy). Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kawasan Sumatera dan Nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi secara (yoy) tumbuh relatif lebih cepat. Perekonomian Jambi memberikan kontribusi 6,55% dari total perekonomian kawasan Sumatera yang sudah lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pra-pandemi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tumbuh pada hampir seluruh lapangan usaha dengan pertumbuhan terbesar pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Struktur perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh lapangan usaha primer.
Selanjutnya, inflasi gabungan Jambi berada pada angka 5,18% (yoy) dan deflasi –0,16% (mtm). Inflasi pada bulan Ramadhan kali ini relatif tertahan apabila dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya (2020 s.d. 2022). Namun demikian, perlu tetap diwaspadai adanya kenaikan harga yang terdampak akibat tingginya permintaan pada bulan Ramadhan, seperti tarif angkutan udara, bawang merah, emas perhiasan, dan telur ayam ras.
Dari sisi eksternal, kinerja Neraca Perdagangan (NP) Jambi hingga Maret 2023 mengalami surplus dan tumbuh positif 32,09% (ytd) yang dipengaruhi oleh kegiatan ekspor non migas batubara. Devisa ekspor bulan bulan Maret 2023 sebesar USD 125,77 juta dan devisa impor sebesar USD 6,07 juta.
Kinerja Positif Pelaksanaan APBN pada Triwulan I Tahun 2023
Realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.823,33 miliar atau tumbuh 110,73% dibandingkan realisasi tahun 2022. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.548,09 miliar atau tumbuh 114,05% dari realisasi tahun 2022. Penerimaan pajak dalam negeri diominasi oleh penerimaan Pajak Pertumbuhan Nilai sebesar 26,22% dan untuk penerimaan pajak internasional didominasi oleh penerimaan Bea Keluar sebesar 42,96%. Peningkatan ini disebabkan oleh dampak tata Kelola restitusi pada tahun 2022 serta penerapan PMK 59/PMK. 03/2022 yang sudah mulai merata di seluruh Intansi Pemerintah.
Sebagai bagian dari penerimaan perpajakan, perpajakan internasional dalam bentuk Bea Masuk (BM) dan Bea Keluar (BK) mencatatkan capaian yang cukup baik. BM terealisasi sebesar Rp2,98 M atau sebesar 37,21% dari target dengan BK terealisasi sebesar Rp53,29 M atau sebesar 42,96%.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp275,24 miliar atau tumbuh 93,78% dari realisasi tahun 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan PNBP BLU sebesar Rp74,83 miliar atau 124% yang berasal dari penerimaan Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan serta kenaikan PNBP Lainnya sebesar Rp58,38 miliar atau 71% yang berasal dari penerimaan Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya, Pendapatan Paspor, Jasa Kepelabuhan, dan PNBP Kendaraan (STNK, BPKB, dan TNKB).
Realisasi belanja negara mencapai Rp4.044,37 miliar dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat/KL Regional mencapai Rp1.147,83 miliar atau tumbuh 18,47% dari realisasi tahun 2022. Capaian ini disebabkan oleh kenaikan realisasi belanja barang sebesar Rp203,57 miliar serta kenaikan realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp1,35 miliar sebagai tindak lanjut kebijakan percepatan penyaluran bantuan sosial pada tahun 2023. Realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp2.896,53 miliar yang didominasi dengan realisasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp1.942,64 miliar dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik mencapai Rp393,34 miliar. APBN masih menjadi sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah daerah di Provinsi Jambi dengan rasio sebesar 74,14% dari total penerimaan APBD.
Uncertainty Tidak Dapat Dihentikan, Namun Dapat Dimitigasi
Komitmen kehadiran APBN dalam perannya sebagai instrumen untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi dibuktikan dengan dukungan terhadap berbagai sektor, utamanya sektor konsumsi yang mengambil bagian cukup besar dari share PDRB nasional. Namun, kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian, didukung dengan tekanan geopolitik dan guncangan iklim perbankan internasional masih memiliki risiko yang perlu diwaspadai.
APBN sebagai instrumen shock absorber terus diperkuat dan dioptimalkan sehingga momentum dan proyeksi pertumbuhan perekonomian nasional dan regional di Indonesia tetap terjaga. Kinerja APBN sampai dengan Bulan Maret tahun 2023 terbukti mampu berjalan progresif dan konsisten. Kinerja yang baik tersebut menjadi modal berharga bagi pemerintah. Namun demikian, pemerintah akan terus waspada dan melakukan mitigasi guna mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang tahun 2023.
